Dari Reses, Tamba Dorong Pemerintah Bagun Kantor PHDI dan Lembaga Adat
Jumat, 24 Agustus 2018
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Jembrana. PHDI dan lembaga adat di Bali yang tidak meliki kantor ternyata mengundang keprihatinan Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nengah Tamba.
BACA JUGA : Jangan Menyalahkan Tanpa Dasar, Bupati Eka: Kerauhan Bisa Dimana Saja, Tak Hanya di Tanah Lot
Politisi senior Partai Demokrat asal Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Jembrana ini mendorong pemerintah agar lembaga Agama Hindu dan lembaga adat di Bali itu memiliki kantor, sehingga pelaksanaan tugas lebih maksimal.
"Saya sangat prihatin dengan kondisi ini. Di Jembrana PHDI tidak memiliki kantor, begitu pula lembaga adatnya dan saya yakin ini terjadi di kabupaten-kabupaten lain," terang Tamba, Jumat (24/8/2018).
Menurutnya selama ini di Jembrana PHDI tidak memiki kantor sendiri, demikian halnya Majelis Madia dan Majelis Alit di Jembrana seluruhnya tidak memikiki kantor. Padahal tugas mereka kepada umat sangatlah penting.
Ketidak ketersedian kantor bagi lembaga Agama dan lembaga adat ini menurut Tamba berimbas kepada tertib administrasi. Selama ini Majelis Madya dan para Majelis Alit mengunakan rumah pribadinya sebagai kantor sehingga administrasi yang menunjang dalam kegiatan lembaga adat ini di ragukan.
"Jika ada kunjungan dari lembaga agama dan lembaga adat daerah lain, mau diterima dimana mereka. Masak mau diterima di rumah karena kantor tidak ada," ujar Tamba.
BACA JUGA : Pulihkan Siswa Penari Rejang, Bupati Eka Mulai Jumat Buka Posko 'Pengobatan Skala Niskala'
Demikian halnya dengan upaya pembinaan Agama dan pembinaan adat kepada generasi muda, praktis kurang maksimal karena pembinaan kepada generasi muda bukan saja menekankan kepada merka rajin bersembahyang ke Pura-Pura.
Melainkan pembinaan Agama dan Adat kepada generasi muda di Bali memerlukan pembinaan yang lebih luas, seperti pemahaman ajaran-ajaran Agama pemahaman tentang adat dengan memberikan kesempatan membaca buku-buku tentang Agama Hindu dan buku-buku tentang adat di Bali.
Karena itu pihaknya mendorong pemeintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah untuk memikirkan hal ini, sehingga lembaga Agama dan lembaga adat di Bali memiliki kantor sendiri.
"Terlebih di Bali ini kan diakui memiliki adat dan budaya yang kuat. Tapi dibalik itu kita sangat menyayangkan tidak ada kantor untuk lembaga adat itu," imbuhnya.
Lanjut Tamba, permasalahan yang sangat serius ini terungkap saat dirinya melaksanakan reses di Kecamatan Melaya kemarin. Tokoh Agama Hindu dan tokoh adat serta para Bendesa, termasuk kelian adat menyampaikan permasalahan ini.
Mereka menghendaki PHDI Jembrana maupun di Bali serta Majelis Madya dan Majelis Alit memili kantor tetap sehingga pelayanan kepada umat serta Pelaksanaan tugas bisa berjalan maksimal.
"Bahkan saya menghendaki ada kantor PHDI yang besar berdampingan dengan kator Majelis Madya dan ada ruang perpustakaan yang berisi buku-buku tentang Agama dan adat. Bila perlu kantor PHDI sebesar dan semegah kantor Bupati," tutupnya. (BB)
Berita Terkini
Berita Terpopuler
