Pemprov Bali Tegaskan Penghentian Trans Metro Dewata Keputusan Pusat

Rabu, 01 Januari 2025

Ket poto: Kendaraan Trans Metro Dewata berjejer rapi setelah dinyatakan penghentian oprasi di tahun 2025

Baliberkarya.com - Denpasar. Penghentian operasi layanan Trans Metro Dewata mulai tahun 2025 memicu berbagai tanggapan publik. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, IGW Samsi Gunarta, menegaskan bahwa layanan ini sepenuhnya merupakan program milik dan dikelola oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), bukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.

"Keputusan penghentian Trans Metro Dewata sepenuhnya berada di tangan Kementerian Perhubungan. Pemprov Bali tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan ataupun penghentian layanan tersebut," ujar Samsi Gunarta di Denpasar, Rabu 01 Januari 2025.

Samsi menjelaskan bahwa Pemprov Bali baru diberitahu terkait penghentian program ini oleh Kemenhub untuk anggaran tahun 2025. Seiring dengan itu, Pemprov Bali menyadari pentingnya keberlanjutan layanan transportasi publik tersebut yang telah mulai diminati masyarakat, khususnya di kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan.

“Trans Metro Dewata telah menjadi kebutuhan masyarakat Bali, membantu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendukung pengurangan emisi,” tambahnya.

Menurut Samsi, Pemprov Bali memiliki opsi untuk melanjutkan pengoperasian bus tersebut. Namun, hal ini membutuhkan alokasi anggaran sekitar Rp 80 miliar per tahun. Sayangnya, APBD 2025 yang disahkan pada Oktober 2024 belum mencakup anggaran ini.

"Karena keterbatasan waktu, kami belum dapat memasukkan anggaran tersebut dalam APBD 2025. Namun, kami berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar layanan ini tidak berhenti begitu saja," ungkap Samsi.

Untuk memastikan mobilisasi masyarakat tidak terganggu terlalu berat, Pemprov Bali juga sedang mencari solusi sementara agar kebutuhan transportasi publik tetap terpenuhi hingga layanan Trans Metro Dewata dapat beroperasi kembali.

“Kami sedang mengkaji berbagai opsi, termasuk optimalisasi transportasi lain dan kerja sama dengan pihak terkait, untuk memastikan masyarakat Bali tetap memiliki akses ke transportasi umum,” ujar Samsi.

Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Pemprov Bali akan melakukan pembahasan intensif dengan Kemenhub. Negosiasi ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan layanan Trans Metro Dewata sambil mencari sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai langkah awal, Pemprov Bali telah menganggarkan pembelian layanan untuk satu koridor pada tahun 2025. Samsi menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses ke transportasi umum yang andal dan berkualitas.

"Kami memahami urgensi ini, dan pembahasan dengan Kemenhub menjadi prioritas untuk menjaga layanan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Bali," tutup Samsi.

Dengan situasi ini, Pemprov Bali berharap masyarakat memahami bahwa penghentian Trans Metro Dewata bukanlah tanggung jawab Pemprov, melainkan kebijakan pusat yang memerlukan penyesuaian bersama. Sementara itu, solusi alternatif akan segera dirumuskan agar mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar. (BB)

• TAGS:
• Pemprov Bali
• Penghentian Operasi
• Trans Metro Dewata
• Kemenhub