Cok Ace 'Gagal Tangani' Konflik Adat dan Pelanggaran Sempadan Sungai
Sabtu, 23 Juni 2018
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Badung. Rekam jejak Calon Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang mendampingi Calon Gubernur nomor urut 1 I Wayan Koster (Koster-Ace) dipertanyakan. Apalagi, banyak kegagalan dan permasalahan yang belum tuntas yang diwariskan Cok Ace sesuai menjabat Bupati Gianyar periode 2008-2013.
Calon Wakil Gubernur Bali nomor urut 2, I Ketut Sudikerta mengungkapkan sejumlah catatan kegagalan Cok Ace di Gianyar dalam sesi Debat Terbuka Pemilihan Gubernur (Pigub) Bali sesi ketiga atau pamungkas di Trans Resort Bali, Kerobokan, Badung, Jumat malam (22/6/2018)
Menurut Sudikerta, banyak konflik sosial atau kasus adat yang mangkrak tidak tuntas diselesaikan di masa kepemimpinan Cok Ace. Begitu soal soal pelanggaran sempadan sungai hingga ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Daerah) dalam hal pengelolaan keuangan daerah di era Cok Ace.
"Cok Ace memimpin Kabupaten Gianyar ternyata banyak pelanggaran sempadan sungai dan juga peningkatan kasus adat serta temuan BPK dalam pengelolaan keuangan daerah. Bagaimanakah saudara akan meningkatkan tata kelola pemerintahan provinsi Bali ke depan kalau seperti itu?" tanya Sudikerta.
Berdasarkan data yang disampaikan Sudikerta kepada wartawan usai debat, memang tercatat banyak kasus adat di Gianyar selama kepemimpinan Cok Ace dan menyisakan 20 kasus konflik sosial yang masih belum selesai pada masa akhir jabatannya.
Pada 2007 total ada 34 kasus adat. Lalu pada 2008 ada 39 dan selesai ditangani hanya 8 kasus. Pada 2009 ada 38 dan tertangani hanya 14. Lalu 2010 ada 29 kasus namun tuntas ditangani hanya 7. Sedangkan pada 2011 ada 27 kasus dan tertangani hanya 7 kasus.
Sementara itu, Cok Ace dalam sesi debat Cok Ace menanggapi pertanyaan Sudikerta soal berbagai catatan Sudikerta tersebut. Ia berdalih persoalan kasus adat sudah tuntas ditangani. Namun rupanya Cok Ace salah menyebutkan angka. "Soal kasus adat clear, 9 kasus adat diselesaikan selama 5 tahun," dalihnya.
Begitu pula soal kasus pelanggaran sempadan sungai, Cok Ace membantahnya. "Soal sempadan sungai, kami selama menjadi Bupati tidak mengeluarkan izin bangunan sepanjang sempadan sungai di Gianyar," terang Cok Ace.
Di sisi lain dalam kesempatan debat ini, Rai Mantra juga mengungkapkan kegagalan Cok Ace mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Sebab opini WTP BPK ini menjadi salah satu indikor pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih (good & clean government) khususnya menyangkut tata kelola keuangan pemerintah daerah.
.jpg)
"Apa sasaran dan indikator keberhasilan saudara (Koster-Ace) dalam good & clean government? Mengapa selama Cok Ace Bupati Gianyar belum pernah ada WTP ," tanya Rai Mantra lalu melanjutkan bahwa capaian WTP merupakan kewajiban bagi kepala daerah bukanlah sekadar prestasi.
Menyikapi pertanyaan menohok Rai Mantra tersebut, Cok Ace malah “ngeles” dan berkilah bahwa lima tahun menjabat Bupati Gianyar baginya belum cukup untuk mendapatkan WTP sebagai salah satu indikator pemerintahan yang baik dan bersih (good & clean government). "Lima tahun belum cukup untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih di Gianyar," kelit Cok Ace.
Prestasi Koster-Ace dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas korupsi memang belum terbukti. Berbeda dengan prestasi Mantra-Kerta. Contohnya, Rai Mantra sebagai Walikota Denpasar berhasil membawa ibu kota Provinsi Bali ini selama 6 kali berturut-turut meraih opini WTP BPK.
Begitu pula, Pemprov Bali sejak Sudikerta menjabat sebagai Wakil Gubenur mampu meraih opini WTP selama 5 kali berturut-turut. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Denpasar juga sangat rendah hanya 6,71 Denpasar dan menjadi penunjang mewujudkan birokrasi bersih. (BB).
Berita Terkini
Berita Terpopuler
