Tarikan 'Politik Bermain' Jadi Penghambat Terwujudnya Bandara Bali Utara
Rabu, 16 Januari 2019
ist
Baliberkarya.com-Denpasar. Meski rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kubutambahan telah lama dihembuskan, namun hingga kini belum pasti kapan turunnya penetapan lokasi (penlok) baru tersebut. Masyarakat Bali pun bertanya-tanya dan semakin pesimis bandara baru untuk menghilangkan sekat ketimpangan ekonomi dan kemajuan antara Bali utara dan selatan itu bisa segera terwujud.
BACA JUGA : Gudang Ganja di Pedungan Denpasar Digrebek BNN Bali
Ketua DPD Demokrat Bali Made Mudarta mengungkapkan selama ini ada tarikan 'politik bermain' jadi penghambat terwujudnya bandara Bali Utara tersebut. Baginya, agar bandara Bali utara segera terwujud seharusnya tidak ada tarikan politik dari pihak tertentu dan tanpa melihat dari kelompok mana masyarakat atau investor yang mengajukan, dari Parpol dan kelompok siapa yang mengusulkan bandara baru di Bali utara tersebut.
"Ada kepentingan politik dan tarikan politik lebih dominan ketimbang niat luhur membangun Bandara Bali Utara. Rakyat Bali sudah sangat capek dengan janji politik. Urgensinya khan agar Bandara Bali utara segera dibangun, tidak perlu melihat latar belakang sehingga keadilan dan kesejahteraan lebih cepet dirasakan masyarakat," ucap Mudarta, Rabu 16 Januari 2019.
Pengusaha muda itu mengakui selama ini ada dua opsi rencana pembangunan Bandara Bali Utara yakni di laut dan didarat. Menurut Mudarta, Bandara Buleleng baik didarat maupun dilaut bagi masyarakat Bali tidak masalah dan mendukung yang penting segera terlaksana.
"Jangan sampai jelang-jelang tahun politik baik Pilkada, Pilgub, dan Pilpres dihembuskan tapi setelah terpilih kemudian orangnya diem," sentilnya.
BACA JUGA : Sebelum Kehilangan Momentum, Menhub Diharap Segera 'Keluarkan Penlok' Bandara Bali Utara
Mudarta memberi contoh nyata yaitu dinegara-negara maju ia melihat jika ada bandara maka ekonomi disekitarnya akan tumbuh, rakyatnya makmur. Untuk itulah, untuk menyudahi kesenjangan ekonomi masyarakat Bali utara dan bisa merasakan kesejahteraan seperti masyarakat Bali selatan ia berharap pemerintah hendaknya serius dan segera mewujudkan bandara yang telah lama di impikan masyarakat Buleleng dan sekitarnya tersebut.
"Itu contoh nyata terjadi diseluruh dunia ya. Di Bali ini khan ketimpangan ekonomi dan kemajuan antara Bali utara dan selatan. Solusinya salah satunya membangun infrastruktur agar ekonomi bertumbuh. Salah satunya dengan membangun Bandara," tegasnya.
Mudarta mengakui Bandara di Bali Utara ini sudah dirancang sejak Susilo Bambang Yudoyono jadi Presiden tepatnya sejak tahun 2009 dan titiknya tersebut sudah ditentukan di sekitar Kubutambahan. Solusinya kini, lanjut Mudarta, ada pada keputusan rekomendasi Pemda Bali dan segera turunya Penlok dari Menteri Perhubungan.
Ket Foto : Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta
"Ada kesan rakyat Bali kena PHP (diberi harapan palsu) oleh pemerintah pusat di era Presiden Jokowi. Untuk itu, masyarakat Bali agar punya bargaining position (posisi tawar) yang kuat kepada Presiden Jokowi jika dalam satu dua bulan atau sebelum Pilpres penlok Bandara Bali Utara sudah turun. Masyarakat Bali harus berani bersikap nyatakan tidak pilih Jokowi jika penlok tidak turun sebelum Pilpres," tandasnya.
Ia berharap Presiden Jokowi dan Menteri Perhubungan agar serius dengan rencana pembangunan Bandara Bali Utara itu. Baginya, ancaman jangan pilih Jokowi jika penlok bandara tak turun sebelum Pilpres adalah ancaman bagus untuk kepentingan masyarakat Bali. Ancaman tidak memilih Jokowi ini bukan semata untuk kepentingan politik namun untuk kepentingan masyarakat Bali secara luas agar Bandara Bali Utara serius dibangun pemerintah.
"Sebab rakyat Bali sudah lelah menanti, tapi hingga kini tak ada realisasi. Kesannya masyarakat dipermainkan. Jelang pemilu banyak janji. Setelah pemilu adem, tidak ada kabar," kritik Mudarta.
Selain itu, Mudarta berharap jangan sampai wacana turunnya penlok bandara ini hanya jadi janji manis dan untuk meninabobokan rakyat Bali. Jangan ada tarik ulur turunnya penlok ini karena sarat kepentingan politik, sebab rencana pembangunan Bandara Bali Utara menjadi salah satu bagian janji dan program Presiden Jokowi untuk Bali. Mudarta mengakui jika Bandara Bali Utara bisa menjadi magnet elektoral yang besar bagi Jokowi jika penlok dan ground breaking bisa direalisasikan sebelum Pilpres 17 April 2019.
"Kami harapkan sebelum 17 April ada penlok dan ground breaking oleh Presiden. Masyarakat Buleleng dan umumnya Bali akan banyak pilih Jokowi. Kami lihat dari sisi kepentingan masyarakat Bali jadi hal itu tidak masalah. Sebab kepentingan masyarakat yang lebih besar lebih penting," harap Mudarta.
Lebih jauh Mudarta menjelaskan bahwa tidak ada alasan penlok tidak turun di Kubutambahan, sebab secara kajian FS (Feasibility Study) layak dan masyarakat juga mendukung. Begitu juga sudah banyak investor yang siap ikut membangun dalam skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Namun bandara baru ini harus diikuti akses infrastruktur jalan yaitu dari dan menuju Jembrana-Buleleng misalnya, maksimal jarak tempuh dari Gilimanuk-Singaraja kurang dari satu jam.
"Hendaknya ada jalan tol Denpasar-Gilimanuk dan Bandara- Gilimanuk harus terkoneksi sehingga ada opsional akses. Infrastruktur ini juga akan mampu menarik investasi ke Jembrana.
BACA JUGA : Pengembangan Ganja 25 Kg, BNN Temukan Gudang Penyimpanan Ganja di Kos Pedungan, Densel
Pembangunan bandara ini sangat penting untuk pemerataan pembangunan Bali dimana memberikan efek domino bagi menggeliatnya ekonomi di Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur.
"Penlok Bandara Bali Utara makin cepat turun makin bagus. Jangan Bali terus di-PHP (diberi harapan palsu) oleh pemerintah pusat di era Presiden Jokowi. Investor juga semua menunggu. Kalau Bandara Bali Utara terwujud, tiga daerah (Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Timur) ini akan bangkit dan maju," pungkas Mudarta.(BB).
Berita Terkini
Berita Terpopuler
