Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

JL. Patih Nambi XII No.5, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara

Call:081353114888

redaksi@baliberkarya.com

Tegas! Cok Rat Minta Rakyat Pilih Pemimpin Bali yang Bersih

Minggu, 04 Maret 2018

Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

istimewa

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018, sejumlah calon Kepala Daerah berstatus tersangka dan ditangkap oleh KPK, hal ini menjadi keprihatinan tersendiri bagi anggota DPD RI Dapil Bali AA. Ngr Oka Ratmadi yang akrab disapa Cok Rat.
 
 
“Menjelang Pilkada serentak 2018, dibeberapa daerah di Indonesia calon Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka atau tertangkap saat Operasi Tangkap Tangan oleh KPK, ini sesuatu yang memalukan,” papar Cok Rat saat berbicara dalam dialog bersama pemuda dan seniman di Aula Sekretariat DPD RI Dapil Bali jalan Cok Agung Tresna Sabtu (3/2/2018), siang.
 
Dialog yang digelar oleh Cok Rat Sabtu (3/3) mengambil tema “Partisipasi Pemuda Dalam Proses Demokrasi” digelar serangkaian masa reses DPD RI sekaligus sebagai pendidikan politik untuk menggalang partisipasi publik dalam melakukan pengawasan menjelang momentum pelaksanaan Pilkada serentak 27 Juni 2018 mendatang.
 
Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPD RI Dapil Bali lebih jauh Cok Rat memaparkan, budaya malu harus tetap kita jaga, belajar dari kasus yang terjadi dibeberapa daerah di Indonesia artinya ada beberapa calon Kepala daerah yang melakukan korupsi dan tindakan tercela lainnya tidak merasa “jengah” dan malu, malah tetap mencalonkan diri jadi Kepala Daerah, hal tersebut semata-mata karena aturan, akhirnya pada tahapan pencalonan mereka ditetapkan sebagai tersangka atau di tangkap KPK, hal ini tidak baik dalam proses demokrasi, hal ini sekaligus peringatan bagi pemilih termasuk oleh partai pengusung. 
 
 
 
“Sepatutnya jangan sampai orang yang menjadi tersangka atau perbuatan tercela menang saat Pilkada, kedepan hal seperti ini tidak boleh terjadi dalam proses demokrasi di Indonesia, KPU kedepan harus memikirkan hal-hal seperti ini, saya malu seandainya hal seperti ini terjadi di Bali,”terangnya Cok Rat.
 
Lanjut Cok Rat, saya lama jadi orang partai, Partai adalah institusi terdepan dalam proses demokrasi, artinya Partai juga wajib melalukan pendidikan pemilih, jangan sampai proses Pemilu/Pilkada menimbulkan rasa takut. “Sebagai generasi muda jangan takut menyuarakan hal-hal terkait pengawasan (Pemilu/Pilkada-Red), hak masyarakat melakukan pengawasan sudah diatur melalui UU dan PKPU agar nantinya benar-benar yang terpilih adalah pemimpin yang bersih,”pungkasnya.
 
Pada sesi dialog sejumlah peserta juga menyampaikan beberapa pertanyaan dan tanggapan antara lain, pentingnya membangun kesadaran politik bagi generasi muda jaman now karena banyak yang apatis dengan proses pemilu/pilkada, begitu juga banyak generasi muda masih takut-takut bersuara karena ulah oknum-oknum tertentu, pentingnya pendidikan politik bagi pemuda dan mahasiswa, adanya indikasi money politik terselubung, independensi seniman dalam masa kampanye, maraknya ujaran kebencian melalui medos serta banyaknya calon pemilih yang bekerja atau kuliah diluar daerah yang enggan pulang saat Pilkada. “Banyak yang enggan pulang hanya untuk memilih,”kata Mahfud.
 
 
Peserta lainnya Made Nurbawa menegaskan, pengawasan masyarakat dalam Pemilu/Pilkada adalah bagian dari demokrasi, kedepan perkembangan teknologi informasi akan berpengaruh terhadap prilaku dan partisipasi politik dalam proses Pemilu/Pikada. 
 
Demikian juga dalam hal informasi, semakin majunya teknologi informasi online, maka masyarakat akan semakin mudah mendapat informasi termasuk “hoax”, namun sebaliknya masyarakat juga semakin mudah melakukan verifikasi saat mengkonsumsi informasi, terangnya.
 
Dalam hal pengawasan Pemilu/Pilkada, masyarakat juga dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan ketrampilannya. Jika kita dalami, ditengah budaya masyarakat Bali bentuk-bentuk pengawasan sejak dulu sudah berjalan kepada pemimpinnya atau dalam proses pergantian kepemimpinan. Sosialisasi dan bentuk-bentuk  pengawasan biasanya banyak dilakukan melalui media drama, teater dan seni, pungkasnya. (BB).


Berita Terkini