PHDI Bali Bantah Pemberitaan Penolak Ustaz Somad ke Bali Sebagai 'PKI Perjuangan'
Sabtu, 16 Desember 2017
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Ketua PHDI Bali Prof Dr IGN Sudiana membantah pemberitaan yang seolah olah dirinya menyebut penolak Ustaz Somad ke Bali sebagai PKI Perjuangan seperti dilansir media Republika online yang diviralkan di grup grup WhatsApp (WA) dan lainnya.
Sudiana juga menegaskan tidak benar seakan dirinya menjelekkan tokoh tertentu sebagai tidak beradab dan memprovokasi umat Islam. Ia mengaku yang disampaikan nya adalah hal normatif, sementara menyangkut sikap PHDI diantaranya ada dalam pernyataan bersama FKUB dan majelis agama dan keagamaan dalam rapat 14 Desember di kantor Kanwil agama provinsi bali.
"Saya minta semua pihak tenang dan berhati-hati terhadap pemberitaan yang bisa memprovokasi serta mengadu domba antar umat berbeda maupun diantara umat seagama," pintanya dalam keterangan tertulis yang dikirim ke Baliberkarya.com, Sabtu (16/12/2017).
Menurut Sudiana, yang ada dan tidak diangkat oleh media tersebut justru pernyataan sikap FKUB dan majelis agama dan keagamaan di bali dalam rapat hari Kamis 14 Desember 2017 di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Sudiana mengaku dirinya hadir sebagai unsur FKUB mewakili Pengelingsir Putra Sukahet.
Sementara, Sekretaris PHDI Bali Putu Wirata Dwikora yang hadir dalam rapat tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak mendengar kalimat yang berisi tuduhan bahwa yang menolak ustad somad sebagai PKI Perjuangan.
"Saya pastikan tidak pernah ada kalimat itu oleh siapapun di forum rapat itu. Rapat justru menelurkan pernyataan yang isinya berupa dorongan bagi semua pihak untuk bermusyawarah dan berdamai dan menjadikan langkah hukum sebagai yang terakhir," jelasnya.
Putu Wirata menerangkan jika saran perdamaian itu merupakan tanggung jawab moral kita karena setelah peristiwa di Bali dan rangkaian opini yang viral sesudahnya ternyata menimbulkan ekses dan reaksi terhadap umat hindu diluar bali.
"Kami mendapat keluhan saudara Hindu di luar Bali yang didemo dan kalau saya simak alasan demo tersebut banyak disebabkan informasi yang bias dan tidak tepat. Sudah banyak kesalahpahaman serta disinformasi setelah adanya aksi sejumlah teman yang kami yakin cinta Pancasila dan NKRI," terangnya.
Baginya, jika misinformasi ini tidak diklarifikasi dampaknya bisa sangat merugikan sehingga ia mendesak pemerintah maupun pemerintah provinsi melakukan langkah mediasi guna menenteramkan umat agar peristiwa ini jangan sampai terlalu jauh menjadi isu SARA.
Putu Wirata menegaskan bahwa rapat FKUB dan majelis agama dan keagamaan tersebut tidak untuk MenJustifikasi siapa yang benar atau yang salah. Mencari Justifikasi idealnya dilakukan oleh lembaga independen dan itupun sebaiknya dilakukan dalam kerangka mencari kejelasan fakta dan menetralisir berita-berita hoax yang sudah banyak berkembang.
"Sayajuga menyampaikan permintaan maaf karena berita tidak benar tentang pernyataan PHDI Bali telah menimbulkan kesalahpahaman dan ketidaknyamanan yang merugikan banyak pihak," tegasnya mengakhiri.(BB).
BACA JUGA :
Berita Terkini
Berita Terkini
Arah Kade! Kebijakan Aneh, Kantin Sekolah Jadi Mesin Uang Pemkab
11 Januari 2025
Pemkot Denpasar Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
10 Januari 2025
Berita Terpopuler
