Kedua, karena ada kepentingan yang belum terakomodasi oleh Presiden Jokowi. Ketiga, karena sejumlah menteri tidak mampu menterjemahkan nawacita dalam kebijakan-kebijakanya.

"Konsolidasi elit yang belum beres itu terlihat dalam perbedaan sikap politik terkait kebijakan strategis menyangkut kepentingan pemilu maupun kepentingan pragmatis masing-masing kekuatan politik yang tergabung dalam koalisi di pemerintah. Misalnya soal Presidential Threshold, soal full day school, soal kasus korupsi besar yang menyerempet elit (e-KTP), maupun soal kebijakan ESDM terkait freeport dan lainnya," katanya.

Ia mengakui memang belakangan memang isu reshuffle kembali menguat. Dan ada sejumlah menteri yang dikabarkan akan digeser oleh Jokowi. Salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Tapi menurut Ubedillah, Jokowi tidak akan berani menggeser Rini dari kursi empuknya.

"Nampaknya Jokowi tak akan berani singkirkan Rini Soemarno (Menteri BUMN) jika tak mampu menjelaskan secara gamblang dan berani kepada Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Maritim dan ESDM yang membawahi Rini," bebernya.

Alasan lain, ia memperkirakan Jokowi tidak akan menggeser Rini karena faktor balas budi. Karena fakta historis di Pilpres 2014. Rini dianggap memiliki kontribusi yang luarbiasa dalam kemenangan Jokowi.

"Fakta historis ketika musim pilpres 2014 tak bisa membuat Jokowi melupakan jasa besar kedua tokoh penting tersebut. Termasuk inisiatifnya Rini S dalam menyiapkan tim transisi. Jika Jokowi berani reshuffle Rini S itu berarti Jokowi percaya diri dan sangat yakin ada penggantinya yang tepat dan dan juga direstui (poros) 'Teuku Umar' dan LBP," ulasnya.

Beberapa menteri bahkan dikabarkan akan digeser ke pos lain. Diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang santer dikabarkan akan menggantikan Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian.