Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

JL. Patih Nambi XII No.5, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara

Call:081353114888

redaksi@baliberkarya.com

Ratusan Ribu PNS Akan Ikut Pindah Ibu Kota

Rabu, 12 Juli 2017

Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Ilustrasi

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com - Nasional. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, pemindahan ibu kota negara ke luar pulau Jawa juga akan diikuti oleh para pegawai negeri sipil (PNS) yang saat ini bekerja di tingkat pusat.
 
Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini ada 1 juta PNS dari seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) atau pemerintah pusat. Dari jumlah itu, PNS yang ikut pindah ke lokasi ibu kota baru, diperkirakan mencapai 400.000 orang.
 
"Jumlah PNS di pusat mencapai 1 juta, yang pindah diperkirakan 400 ribu PNS, plus keluarganya, kalau satu keluarga 4 orang, berarti 1,6 juta," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017) kemarin.
 
 
Guna menunjang aktivitas pemerintahan di lokasi ibu kota yang baru, Kementerian PUPR tengah melakukan kajian terkait dengan ketersediaan air, pengendalian banjir, hingga konteks kebencanaan.
 
Dalam kajian yang dilakukan Bappenas, diusulkan adanya penambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar khusus untuk kajian cepat pemindahan ibu kota negara dari total usulan tambahan anggaran yang sebesar Rp 26 miliar dalam RAPBNP 2017.
 
Nantinya pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa juga merupakan benar-benar kota baru yang dibangun dari awal oleh pemerintah.
 
"Jadi kalau pindah ada kota baru dengan penduduk 1-1,6 juta. Jadi sudah cukup ukurannya untuk menjadi kota mandiri yang bisa menghidupi dirinya sendiri," tegas Bambang.
 
Oleh karenanya, kata Bambang, Bappenas akan melakukan kajian secara matang dengan dukungan tambahan anggaran sebesar Rp 7 miliar khusus untuk kajian cepat pemindahan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa.
 
"Terkait lokasi, kami prioritaskan yang negara sudah memiliki kepemilikan pasti terhadap areal tanah tersebut, sehingga tidak ada lagi biaya pembebasan lahan, kalau bisa nol. Karena kita fokus pada tanah yang sudah dimiliki negara, di luar Jawa itu banyak sekali," tukas dia. (BB/detik)


Berita Terkini