Komisi IV Duga Ratusan Ribu Orang Tak Mampu Datanya Salah di BPJS
Minggu, 01 Januari 2017
Baliberkarya.com/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Ketua Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Parta, menduga ada raturan ribu warga tidak mampu di Bali yang bermasalah dalam validitas data di BPJS Kesehatan. Karena itu, pelayanan kesehatan untuk mereka mulai 1 Januari 2017 yang beralih dari JKBM akan menemui kendala.
“Di Gianyar saja dari kuota 47.007 orang tidak mampu, ternyata datanya yang sesuai, artinya namanya sesuai, NIK-nya benar, alamatnya benar baru 22.007. Sisanya, NIK-nya double, namanya kurang I atau Ni, dan alamatnya salah itu jumlah 26.000. Itu baru satu kabupaten. Sekarang bayangkan untuk seluruh Bali. Bisa ratusan ribu yang salah,” jelasnya.
Dikatakan, pendataan warga yang tidak mampu di Bali dilakukan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Diambil dari 10 persen penduduk Bali. Jumlahnya mencapai 428.000. Untuk 28.000 diambil oleh Kabupaten Badung, sedangkan sisa tersebar di 8 kabupaten/kota lainnya.
Menurut Parta, orang tidak mampu yang bermasalah dalam daftar tersebut mulai 1 Januari 2017 ini jika sakit dan berobat ke RS atau Puskesmas namanya tidak akan terdaftar. Sebab, namanya salah, atau NIK-nya double atau alamatnya salah. “Sepanjang datangnya tidak valid, dia tidak akan mendapatkan pelayanan,” katanya.
Oleh karena itu, Parta meminta Dinas Kesehatan, BPJS dan Dinas Sosial segera memvalidkan data warga tidak mampu tersebut. “Bayangkan segitu banyaknya orang seperti itu. Orangnya berhak. Tapi namanya di RS tidak muncul, karena namanya salah, alamatnya salah,” katanya.
Parta mengaku heran kenapa sebanyak itu data salah. “Siapa yang salah ini, apakah data yang dihimpun oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional atau input dari banjar yang salah,” katanya. Parta menduga data tersebut tidak diambil dari JKBM. Padahal, data JKBM itu sudah terseleksi bahwa mereka yang dilayani JKBM adalah yang benar-benar tidak mampu. (BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Arah Kade! Kebijakan Aneh, Kantin Sekolah Jadi Mesin Uang Pemkab
11 Januari 2025
Pemkot Denpasar Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
10 Januari 2025
Berita Terpopuler
