Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

DPRD Bali Tolak Pembangunan TPW Oleh PT Jasamarga Bali Tol

Selasa, 27 Desember 2016

Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

istimewa

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Rencana PT Jasamarga Bali Tol membangun tempat peristirahatan dan wisata (TPW) di samping Jalan Tol Bali Mandara ditolak kalangan anggota DPRD Bali.

Selain belum pernah ada sosialisasi, pembangunan TPW itu akan semakin membuat masyarakat Bali bingung.

"Kita sama sekali belum tahu itu. Harusnya kalau ada perencanaan seperti itu ada komunikasilah sama kita. Karena ini biar tidak membingungkan masyarakat. Satu sisi masalah pro-kontra reklamasi belum tuntas. Sisi lain sudah ada perencanaan baru. Ini kan tidak mengedukasi masyarakat. Justru ini akan membingungkan masyarakat. Harusnya jelas masalah reklamasi kita finalkan baru ada perencanaan begitu,” kata anggota Komisi III DPRD Bali, Wayan Adnyana, Selasa (27/12/2016).

Menurut Ketua Fraksi Partai Demokrat ini, kalau ide pembangunan TPW itu dikaitkan dengan rencana reklamasi akan menjadi kacau.

“Mestinya masalah reklamasi difinalkan dulu. Pemerintah pusat harus mengambil kebijakan yang tegas. Kalau ini kita kembangkan pro-kontra ini kan memecah belah masyarakat Bali. Karena ini domainnya pusat, pusat harus tegas apakah lanjut atau tidak reklamasi itu,” jelasnya.

Dikatakan, mungkin tujuan pembangunan TPW itu baik. Namun, persoalannya hal itu akan menambah bingung masyarakat.

“Belum selesai terkait reklamasi, ini sudah ada wacana yang membingungkan lagi,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Bali dari Fraksi PDI Perjuangaan, AA Adhi Ardhana, secara tegas menolak rencana pembangunan TPW di sebelah Jalan Tol Bali Mandara tersebut.

“Lucu ini. Badan Pengelola jalan Tol ini membuat bisnis yang berbeda lagi. Kalau memang bermanfaat bagi masyarakat silahkan. Tapi kenyataannya kan gak mungkin. Apanya yang bermanfaat. Di kanan-kirinya sudah ada hotel, meeting room, bahkan di Nusa Dua sudah banyak meeting room. Sama dengan Pelindo mau bikin hotel, jelas tidak masuk akal. Jelas akan ditolah oleh pemkot,” katanya.

Menurut Adhi Ardhana, rencana tersebut akan bikin ribut lagi.

“Pro kontra reklamasi saja belum selesai. Ini Pasubayan Desa Pakraman akan tambah gerah. Jelas masyarakat akan tambah gerah. Saya tidak menolak investasi. Masyarakat tidak pernah menolak investasi, tapi yang penting investasi itu bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia mengaku heran. Pemprov Bali mempunyai saham di PT Jasamarga Bali Tol.

“Kok bisa kita tidak pernah tahu ada rencana ini. Perencanaannya kita tidak tahu. Sudah jelas gak ada perencanaan. Kita tidak tahu sama sekali,” tegasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Bali dari PDI Perjuangan, I Gusti Putu Budiarta, menyampaikan hal senada. Menurutnya, seharusnya perencanaannya ada.

“Dikaji dulu, dimatangkan dulu. Disosisilsasikan dulu ke masyarakat. Ajak masyarakat sekitar berbicara, termasuk asosiasi pariwisatanya. Jangan ujuk-ujuk punya planing seperti itu,” ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Bali, Wayan Rawan Atmaja, menyatakan, belum bisa berkomentar setuju atau tidak setuju tentang rencana dibangunnya TPW.

“Begini. Janganlah terulang lagi masalah reklamasi, yang sudah berkembang. Setelah dilempar ke masyarakat menjadi ribut. Tentunya ada yang setuju dan tidak setuju,” katanya.

Sebagai pribadi dan salah seorang masyarakat yang berada di Nusa Dua, Rawan meminta agar rencana tersebut lebih baik sejak awal disosialisasikan dulu kepada masyarakat.

“TPW itu apa. Milik siapa. Dampak alam, lingkungan dan sosialnya bagaimana,” katanya.

Demikian juga apa tujuan dibangun TPW itu. Apa dampaknya ke masyarakat.

“Jangan-jangan nanti masyarakat Bali hanya jadi penonton. Padahal mereka nanti yang kena dampak lingkungan dan sosialnya. Jadi sosialisasikan dulu ke masyarakat,” tegasnya.

Rawan mengaku belum pernah tahu ada rencana ini. Dalam perencanaan pembuatan jalan tol juga belum pernah dibicarakan rencana semacam itu.

“Mungkin komisi III atau komisi I pernah disosialisasikan saya tidak tahu. Kepada Komisi IV sendiri belum ada sosialisasi. Apa positif dan negatifnya. Apa yang kita dapat. Karena ini kan ada di daerah kita. Jangan sampai kita jadi penonton. Sedangkan kontribusinya tidak kita dapat,” tegasnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Bali, Ketut Kariyasa Adnyana, mengatakan, seharusnya setiap rencana pembangunan melalui proses kajian. Kajian dari berbagai dimensi agar setiap program yang dibuat tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Misalnya bagaimana Amdalnya, lalu bagaimana sosialisasi ke masyarakat. Harus jelas bagaimana kontribusinya kepada masyarakat setempat. Apakah nanti menguntungkan bagi pariwisata atau nanti berpengaruh pada lingkungan. Harus ada kajian yang komprehensif,” katanya.

Kariyasa mengatakan, Komisi III akan mengundang PT Jasamarga Bali Tol untuk presentasi masalah TPW tersebut.

“Apakah ini bukan pengalihan isu dari reklamasi. Ini kan baru gambar ditunjukkan. Atau ini hanya dilempar ke publik, apakah akan diterima atau tidak,” katanya.

Menurutnya, selama ini Komisi III belum pernah diberitahu soal rencana tersebut. (BB)