Bicara di Pakemda Peradah Bali, Koster Tawarkan Konsep Majukan Umat Hindu
Minggu, 02 Oktober 2016
baliberkarya
Baliberkarya.com-Denpasar. Anggota Komisi X DPR RI DR. Ir. Wayan Koster, MM menjadi pembicara dalam kegiatan Pelatihan Kepemimpinan Daerah (Pakemda) Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Perhimpunan Pemuda Hindu (Peradah) Bali, di sebuah hotel di bilangan Denpasar, Minggu (2/10/2016). Koster yang notabena jebolan Peradah banyak memberikan wejangan kepada junior-juniornya tersebut.
Pada Pakemda yang dilaksanakan sejak 30 September dan berakhir 2 Oktober 2016, Koster yang dua periode menjabat Wakasekjen Peradah Pusat memberikan sejumlah kritik mengenai eksistensi organisasi Hindu yang selama ini dinilai kiprahnya sangat minim. Kehadiran umat Hindu dengan organisasi termasuk organisasi kepemudaan seperti Peradah, memiliki ruang dan hak yang sama untuk memajukan bangsa. Namun sayang, selama ini peran tersebut belum maksimal dilaksanakan.
"Kita sebagai umat Hindu harus mengambil peran, bagaimana Umat Hindu bisa membangun dirinya, dan berperan aktif dalam membangun bangsa," kata Koster yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali. Politisi asal Desa Sembiran, Buleleng ini menyebutkan salah satu kelemahan adalah kurangnya kesadaran kolektif Umat HIndu, menyangkut komitmen, dedikasi dan loyalitas dalam memajukan umat Hindu secara terorganisir.
Dalam dialog yang berlangsung hangat dengan moderator Dosen IHDN I Nyoman Yoga Segara, Koster yang juga ikut sebagai perumus Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Peradah diharapkan dapat membangkitkan spririt generasi muda Hindu di Bali. Kata dia, walaupun kecil umat Hindu harus diperhitungkan. "Jangan hanya simbolis saja, tapi harus ada spirit yang kuat dengan landasan ajaran agama Hindu, berperan nyata dalam pembangunan bangsa,"ujarnya.
Sebagai pimpinan partai di Bali, pihaknya akan memerintahkan kepala daerah dari PDIP untuk melibatkan secara aktif organisasi-organisasi Hindu, mulai dari Parisada, Prajaniti, Peradah, Wanita Hindu Dharma Indonesia, dan KMHDI, sebagai mitra dalam mengambil kebijakan di
pemerintahan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (BB)