Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

JL. Patih Nambi XII No.5, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara

Call:081353114888

redaksi@baliberkarya.com

Menuai Banyak Kritik dan Penolakan, PHDI dan MDA Batalkan Nyepi Adat 

Rabu, 08 April 2020

Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

PHDI Bali dan Majelis Desa Adat umumkan pembatan Nyepi Adat di Bali

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Setelah sempat viral dan menuai banyak kritik serta penolakan dari banyak pihak, Majelis Desa Adat (MDA) bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali yang rencananya melakukan Nyepi Adat atau Sipeng yang dilakukan selama 3 hari mulai tanggal 18 hingga 20 April 2020 di wilayah Bali akhirnya dibatalkan. 

Pembatalan itu dilakukan setelah PHDI Provinsi Bali bersama seluruh MDA Bali, para Walaka dan sejumlah sulinggih melakukan rapat di Kantor PHDI Provinsi Bali, pada Rabu (8/3/2020). Rapat itu dipimpin langsung oleh Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., dan Bendesa Agung MDA Bali, Ida Penglingsir Agung Putra Sukahet yang dihadiri juga Wakapolda Bali Brigjen Wayan Sunartha.

Ketua PHDI Bali, Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si., menjelaskan rapat kali ini lebih banyak membahas terkait Yasa Kerthi dan upacara Peneduh Jagat di Pura Agung Besakih Karangasem yang akan dilakukan pada 22 April mendatang untuk memohon agar Virus Corona atau Covid-19 cepat terkendali dan tidak ada lagi di Bali.

"Kesimpulan hasil paruman bahwa Sipeng Eka Bharatha batal dilaksanakan. Hanya saja diubah menjadi himbauan dengan tetap mentaati aturan pemerintah dan kepolisian Polda Bali," jelas Prof. Sudiana kepada awak media.

Meski begitu, masyarakat Bali tetap dihimbau untuk tetap hening-heneng di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Bali kecuali ada kebutuhan penting dan mendesak.

"Setelah tanggal 22 April masyarakat Bali kami himbau untuk hening, heneng. Tetap tinggal di rumah sesuai himbauan pemerintah," ungkap Prof. Sudiana. 

Prof. Sudiana menyarankan agar para sulinggih, para pemangku dan umat Hindu agar berdoa atau "nyurya suwana" dengan melontarkan mantra yang mampu menetralisir wabah penyakit termasuk wabah Virus Corona atau Covid-19. Pasal, secara sekala pemerintah maupun pihak kepolisan telah menghimbau warga agar masyarakat tidak keluar rumah. 

Selain itu, umat diharapkan bisa mepunia, karena dalam situasi ini banyak masyarakat yang kekurangan makanan. Tak lupa, warga juga dihimbau agar menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri, mewajibkan memakai masker, tidak berpergian atau melaksanakan kegiatan yang tidak penting.

"Untuk kegiatan upacara keagamaan khusus umat Hindu agar tetap dilaksanakan di rumah masing-masing dan tetap mengikuti peraturan pemerintah maupun pihak kepolisian," tutupnya.

Sementara disatu sisi, salah satu warga yang juga mantan Ketua KNPI Bali dua periode, I Putu Gede Indriawan Karna atau yang akrab disapa Iwan Karna yang menolak keras Nyepi Adat atau Sipeng. Menurut Iwan Karna, penyelamatan masyarakat sudah mendesak tapi kenapa harus Agama Hindu atau Budaya Bali dipakai alat untuk mendesak umat atau warganya melalui MDA (Majelis Desa Adat) dengan produk "sipeng"-nya? 

"Produk rekayasa sipeng atau apalah itu namanya tidak bisa begitu saja dicetak. Warga Bali perlu bernafas, hening dan cipta untuk bisa menerima sebuah keputusan yang tidak biasa dalam kehidupannya," selorohnya.

Apalagi demografi cultural desa adat di Bali, lanjut Iwan, mempunyai pemahaman Desa Maucare, Desa Mewicara, Desa Kala Patra dan lain-lain dan mempunyai pakem Sime yang berbeda-beda. Singkatnya, pemahaman sipeng atau nama lainnya perlu waktu penerapan dan sosialisasi. 

"Biarlah saat ini Pemprov Bali yang punya keputusan (1 pintu) dalam memerangi Covid-19 untuk warganya. Beban yang diterima Pemprov Bali sudah berat, dalam situasi yang darurat seperti ini, belum lagi kabupaten/kotanya," ungkapnya.

Maka dari itu hiruk pikuk Nyepi tambahan, Sipeng atau apalah itu, sambung Iwan, PHDI selaku lembaga umat Hindu untuk arif dan bijak mengambil keputusannya. Dan keputusan itu akan menentukan baik atau buruknya lembaga PHDI, MDA dan lain-lain di mata masyarakat Bali di saat keadaan luar biasa dan darurat ini. 

"Jangan membuat masyarakat Bali jadi "Campah" di kemudian hari," sentilnya Iwan Karna mengakhiri.(BB).

 


Berita Terkini