Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

JL. Patih Nambi XII No.5, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara

Call:081353114888

redaksi@baliberkarya.com

'Tilep' Uang Izin HO Rp75 Juta, Wanita Bergaji Rp90 Juta hanya Dipenjara 2 bulan

Rabu, 27 Maret 2019

Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Kepercayaan dan jabatan yang diberikan kepada Dra. Uning Suwandari alias Wanda (54) selaku Executive Director PT. Royal Bali Leisure, tidaklah sepenuhnya dijaga dengan baik. 
 
 
Padahal perusahaan tempatnya bekerja menggajinya Rp90 juta perbulan tetapi masih juga menilep uang pengurusan ijin HO di Pemkab Badung dengan menyebut besarannya Rp75 juta dari yang seharusnya Rp5 juta.
 
Wanita asal Solo Jawa Tengah ini pun oleh Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Dewa Budi Wadsara,SH.MH hanya menjatuhkan hukuman pidana Penjara selama 2 Bulan.
 
Jaksa Ni Luh Oka Ariani,SH.MH sebelumnya menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP.
 
 
 
Jaksa menututnya selama 10 bulan dengan hukuman masa percobaan selama satu tahun dan enam bulan. "Memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak penggelapan sebagaimana di atur dalam pasal 374 KUHP. Dan menjatuhkan hukuman penjara selama dua bulan," putus hakim, Rabu (27/3) di Denpasar.
 
Dalam dakwaan sebelumnya disebutkan terdakwa yang tinggal di Jalan Dano Tamblingan VI, Lingkungan Taman Griya Jimbaran, Kuta Selatan, ini diamankan petugas atas laporan penggelapan uang sebesar Rp70 juta pada Oktober 2016, lalu.
 
Pada awal Oktober 2006 terdakwa diangkat resmi sebagai Executive Director PT. Royal Bali Leisure, bertempat di Jalan Pratama 68 A, Kelurahan Benoa Kabupaten Badung. Di perusahaan ini terdakwa di gaji Rp.90 juta.
 
Selanjutnya pada awal bulan Oktober 2016 terdakwa mendapat mandat mengurus masalah perizinan Izin Gangguan atau HO ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung. 
 
"Tugas tersebut langsung diperintahkan oleh saksi, Alan Charles Thomas selaku Presiden Direktur PT. Royal Bali Leisure. Untuk mengurus izin gangguan," jelas Jaksa dalam dakwaannya.
 
 
Selanjutnya terdakwa mengajukan permohonan daftar ulang izin gangguan ke dinas yang dituju. Setelah melalui proses, akhirnya pada 24 Oktober Surat Izin Gangguan dikeluarkan atau diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dan dikenakan biaya retribusi sebagaimana tertera dalam lampiran surat tersebut sebesar Rp5 juta.
 
 
Namun keserakahan terdakwa yang belum merasa puas dengan gaji Rp90 juta justeru memasukkan laporan biaya pengeluaran pengurusan izin tersebut ke perusahaan sebesar Rp75 juta.
 
Saat audit keuangan dari pihak Accounting perusahaan, ditemukan adanya selisih pengeluaran uang perusahaan. Dimana tertulis dalam retribusi biaya pengurusan izin gangguan (HO) sebesar Rp5 juta sedangkan uang yang dikeluarkan sebesar Rp75 juta. Saat dipertanyakan, terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan uang sisa lagi Rp70 juta.
 
Untuk diketahui selama perkara ini bergulir, terdakwa tidak dilakukan penahanan baik saat proses penyidikan di polisi maupun bergulirnya di Pengadilan Negeri Denpasar.(BB)


Berita Terkini