Bukan Solusi Pariwisata Berkelanjutan, Bendesa Adat Sepakat Tolak Reklamasi Teluk Benoa
Senin, 11 Maret 2019
baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Pada acara Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup yang diselenggarakan Walhi Bali, sejumlah bendesa adat yang berkenan hadir menyuarakan penolakannya terhadap adanya reklamasi Teluk Benoa, di Rumah Sanur Jalan Danau Poso No.51 A Semawang Sanur, Minggu (10/3/2019). Penolakan ini dilakukan karena dampak dari adanya pembuatan One Stop Shopping di atas laut dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung di objek wisata yang dikelola masyarakat lokal. Selain itu, rencana tersebut juga tidak sesuai dengan pariwisata Bali yang mengedepankan adat budaya.
Pada sesi bincang santai tentang pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat Jro Bendesa Adat Kedonganan Dr. I Wayan Mertha, Msi banyak bercerita tentang bagaimana kedonganan mengelola puluhan wisata kuliner yang sangat berdampak positif bagi desa dan masyarakat Kedonganan. Lebih lanjut ia menegaskan bahwa menolak rencana reklamasi Teluk Benoa tersebut karena berdampak buruk terhadap pariwisata yang telah dikelola oleh Desa Adat Kedonganan.
“Saya Tetap konsisten dengan Tolak Reklamasi Teluk Benoa, sebab desa kami sangat dekat dengan lokasi yang ingin dibangun destinasi tersebut. Apalagi ada ide one stop shooping disana, dan akan mengancam segala sesuatu sudah setengah mati kami bangun di desa kami itu, maka saya akan tolak” tegasnya.
Sementara Jro Bendesa Desa Adat Padangtegal I Made Gandra SE mengatakan dalam melakukan pengelolaan pariwisata di Desa Padangtegal pihaknya acapkali melakukan pembinaan budaya serta memberikan ruang bagi kelompok pemuda untuk menampilkan seni. “Terkait dengan Reklamasi Teluk Benoa secara prinsip saya tidak setuju, apalagi banyak kawan-kawan disini yang meyakini bahwa itu tidak cocok di Bali” tungkasnya.
Direktur Walhi Bali Made Juli Untung Pratama menambahkan, dalam diskusi tersebut para bendesa adat telah bersepakat secara prinsip menolak reklamasi Teluk Benoa. Lebih Lanjut Untung Pratama menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera membatalkan Perpres No. 51 Tahun 2014, Khususnya kembali mengubah status kawasan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. “Presiden Joko Widodo harus segera batalkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014” pungkasnya.
Acara yang diadakan sedari pukul 10.00 pagi ini merupakan acara konsultasi yang melibatkan anggota-anggota Walhi Bali baik secara Individu maupun secara kelembagaan guna mengidentifikasikan berbagai permasalahan lingkungan hidup yang ada di Bali. Pada KDLH kali ini Walhi Bali Mengangkat tema Bali Berkelanjutan Festival Wilayah Kelola Rakyat.
Sejalan dengan Tema tersebut dalam acara ini, Walhi Bali juga mengadakan pasar produk komunitas dengan menggandeng komunitas kreatif yang memproduksi berbagai macam produk ramah lingkungan. Seperti beras merah Subak Uma Utu, Bersua Bali, Petani Garam Amed, Sentiasa, PPLH BALI, Rattan Bag Gumung, dan Sindikat Pesta Kebon. (BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Pemkot Denpasar Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
10 Januari 2025
Audiensi Bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
10 Januari 2025
Bappebti Serahkan Pengawasan Aset Kripto ke OJK dan BI
10 Januari 2025
Berita Terpopuler
