Mengadu ke Pasek, Kades Sinduwati Minta Bawaslu Adil Seperti Perlakuan ke Gubernur Koster
Selasa, 26 Februari 2019
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Merasa 'dizolimi' dan diperlakukan semena-mena, Kades Sinduwati, Kecamatan Sidemen Karangasem I Nengah Rumana mengadu diperlakukan tidak adil dengan mendatangi Anggota DPD RI Gede Pasek Suardika (GPS), Selasa (26/2) di Kantor DPD RI Renon Denpasar.
Saat bertemu Pasek Suardika, Rumana minta keadilan serta perlindungan atas perlakuan tidak adil yang menimpanya dalam dugaan kasus kampanye yang dituduhkan kepadanya. Akibat kasus itu, selain tugas-tugasnya selalu kades jadi terganggu dan terbengkalai, ia kini juga diancam hukuman 1 bulan dengan masa percobaan 6 bulan.
"Padahal saya tidak ada melakukan kampanye saat hadir di sela-sela warga Kampung Sindu," jelas Rumana.
Sambil menunjukkan bukti rekaman video sebagai bukti ia tak bersalah, Rumana menceritakan pada 28 Desember 2018, ia diundang datang oleh warga ke kampung karena ada masalah terkait bantuan CSR oleh salah seorang caleg.
Ket Foto: Kades Sinduwati, I Nengah Rumana
Warga saat itu resah karena ada informasi simpang siur terkait nilai CSR yang beda yakni ada Rp30 juta dan Rp 50 juta. Namun setelah diklarifikasi ternyata Rp38 juta. Saat itu ada warga yang menanyakan kepadanya apa pilihannya nanti.
"Saya saat itu secara spontan cuma menjawab kalau pilihan pribadi saya lebih kepada teman," terang Rumana.
Ia tak ada melakukan kampanye maupun mengajak untuk memilih figur atau partai tertentu. Namun pernyataannya itu kemudian dilaporkan ke Bawaslu dan Gakumdu yang kemudian memprosesnya hingga ia diadili.
"Saat ini Jaksa mengajukan banding terhadap putusan hukuman 1 bulan dengan masa percobaan 6 bulan," ungkap Rumana dengan raut muka sedih.
Terkait kedatangan dan pengaduan Kades Sinduwati yang merasa 'dizolimi' itu, Anggota DPD RI Pasek Suardika meminta agar aparat penegak hukum termasuk Bawaslu bersikap fair dan adil dalam menegakkan hukum.
Mantan wartawan yang kini juga sebagai Waketum Partai Hanura ini juga menilai janggal lantaran proses kasus ini terbilang unik dan seolah dikebut begitu cepat bergulir. Sementara kasus serupa yang lebih nyata dan dilakukan oknum pejabat yang lebih tinggi kedudukannya seperti Gubernur Bali Wayan Koster justru dibiarkan dan tak ada proses hukum.
"Hukum jangan hanya menjerat masyarakat kecil seperti Kades Sinduwati ini. Kalau mau menegakkan hukum mestinya diberlakukan kepada semua warga, apapun kedudukannya. Saya akan kawal kasus ini agar hukum diterapkan secara adil," tegas mantan Anggota Komisi III DPR RI itu mengakhiri.(BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
