Gubernur Koster Akan 'Potong Kartel' Industri Transportasi Pariwisata Bali
Sabtu, 08 September 2018
ilustrasi
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Gubernur Bali periode 2018-2023, Dr. I Wayan Koster memaparkan berbagai program pembangunan Bali di segala aspek.
Berbagai program di segala aspek itu disampaikan Gubernur Bali periode 2018-2023, Dr. I Wayan Koster saat memaparkan berbagai program pembangunan Bali dalam pidato resmi pertamanya di sidang paripurna acara serah terima jabatan (sertijab) di DPRD Bali, Sabtu (8/9/2018).
Berbagai bidang itu meliputi bidang pendidikan, ekonomi, pariwisata, ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur, pertanian, pelestarian lingkungan, pelestarian seni adat budaya, agama, kesejahteraan sosial serta aspek lainnya.
kepada awak media yang hadir, salah satu Gubernur Koster menyampaikan pidatonya tentang Promosi pariwisata yang juga didorong dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, termasuk dalam memperkuat branding Bali.
"Kabupaten kota jangan buat branding sendiri. Kuatkan branding Bali," pinta Koster.
Gurbernur bersama Wakil Gubernur Bali Dr. I Wayan Koster dan Dr. Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati
Koster menegaskan Pemprov Bali juga akan memotong kartel dalam industri transportasi pariwisata. Khusus di sektor pariwisata, Koster akan mengedepankan pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan green tourism dan dirancang pula standarisasi berbagai aspek kepariwisataan untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali.
"Sertifikasi pramuwisata juga kita dorong termasuk pola rekrutmennya kita benahi. Selama ini guide lokal kalah saing karena rekrutmen kurang pas," sentilnya.
Tak hanya itu, Koster juga akan menata BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Perusda (Perusahaan Daerah) agar lebih profesional. Termasuk juga memperkuat peran dan fungsi BPD (Bank Pembangunan Daerah) Bali dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Bali.
"BPD harus jadi agen pembangunan ekonomi. Harus ada pembenahan yang progresif," kata Koster.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali juga akan diverifikasi dengan mencari sumber pendapatan baru. Sebab sejauh ini sebagai besar bersumber dari pajak kendaraan bermotor.
BACA JUGA : Koster: Saya Akan Rutin Gelar Pertemuan Sambil "Ngelawar" dengan Perbekel dan Bendesa Adat
"PAD Bali Rp 3,5 triliun sumbernya dari pajak kendaraan bermotor. Jangan dipaksakan itu agar lebih besar. Dampaknya kalau kendaraan makin banyak maka polusi tinggi. Biaya mengatasi dampaknya lebih tinggi. Maka kita cari sumber pendapatan lain," terangnya. (BB).
Berita Terkini
Berita Terkini
Pemkot Denpasar Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
10 Januari 2025
Audiensi Bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
10 Januari 2025
Bappebti Serahkan Pengawasan Aset Kripto ke OJK dan BI
10 Januari 2025
Berita Terpopuler
