Ini Empat Kader Golkar Calon Kuat Pengganti Setya Novanto Jadi Ketua DPR
Selasa, 21 November 2017
istimewa
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Nasional. DPP Partai Golkar menggelar rapat pleno untuk menonaktifkan Setya Novanto sebagai ketua umum, Selasa (21/11/2017).
Dalam rapat yang digelar pukul 13.00 WIB di Kantor DPP Golkar, Slipi, juga rencananya menunjuk Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum pengganti Novanto yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan, dalam rapat pleno hari ini juga bakal diputuskan nama Ketua DPR RI pengganti Setya Novanto.
Menurutnya, penetapan Ketua DPR RI suksesor Novanto tak perlu menunggu ketua umum definitif.
"Tidak-tidak besok (hari ini), kami sudah putuskan nama baru untuk Ketua DPR," kata Nurdin kepada wartawan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (20/11/2017) kemarin.
Nama anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar yang digadang menjadi suksesor Novanto pun mulai beredar.
Di antaranya Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Golkar di DPR Agus Gumiwang Kartasasmita dan Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsudin. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, harus berhati-hati dalam menentukan calon ketua Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Menurutnya, Golkar harus memilih calon yang pantas.
"Partai Golkar harus hati-hati menentukan siapa ketua DPR yang memiliki kepantasan," kata Ace.
Ace menjelaskan, Golkar harus mengedepankan figur yang bersih rekam jejaknya dan terbebas dari potensi masalah hukum.
Selain itu, figur terpilih juga bertugas membenahi dan menjaga marwah DPR.
"Apa yang terjadi saat ini situasi di mana Pak Setya Novanto kena masalah hukum, kita harus jujur saja marwah DPR tercoreng, citranya sangat jelek," kata Ace.(BB).
BACA JUGA :
Berita Terkini
Berita Terkini
Pemkot Denpasar Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
10 Januari 2025
Audiensi Bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
10 Januari 2025
Bappebti Serahkan Pengawasan Aset Kripto ke OJK dan BI
10 Januari 2025