Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

JL. Patih Nambi XII No.5, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara

Call:081353114888

redaksi@baliberkarya.com

Hindari "Perangkap Korupsi", Partai Nasdem Gembleng Kadernya dalam Bimtek di Bali

Jumat, 06 Oktober 2017

Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Badung. Untuk memilih dan memiliki wakil rakyat yang bersih dan bisa mewakili aspirasi rakyat, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Propinsi Bali bersama Jawa Timur menggelar Bimbingan teknis (Bimtek) selama tiga hari mulai Jumat 6 hingga Minggu 8 Oktober 2017 di Harris Hotel & Residences Riverview Kuta, Badung.

Adapun peserta acara Bimtek ini diikuti oleh para anggota DPRD Partai Nasdem se-Bali dan Jawa Timur untuk Pendalaman Tugas Tahun 2017. Sementara, topik yang dibahas adalah peningkatan kapasitas guna menunjang tata pemerintahan yang baik.

Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Bali Ida Bagus Oka Gunastawa menyatakan kegiatan Bimtek kali ini diikuti oleh 130 orang.

"Adapun tujuannya untuk meningkatkan kinerja kader. Khususnya terkait tugas-tugas keparlemenan. Interaksi antara kader ini diharapkan bisa memperkaya pengalaman," ucap Oka Gunastawa dalam keterangannya disela pembukaan Bimtek, Jumat malam (6/10/2017).

Oka Gunasatawa mengakui pihaknya secara khusus mengadakan kerja sama dengan DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Di samping mencari suasana yang berbeda, terangnya ada penekanan-penekanan yang diharapkan bisa didapat dalam bimtek.

"Agar kader Nasdem yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen atau DPR bisa menjadi inspirasi. Para wakil rakyat inilah etalase partai Nasdem," ungkapnya.

  

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris DPW Partai Nasdem Jawa Timur, Haji Aminurrohman menerangkan pembahasan yang dirancang dalam Bimtek ini berkaitan seputar hal-hal yang bersifat substansial terkait kongsi pemerintahan saat ini yang menjadi sensitif akibat situasi politik.

Menurutnya, banyak anggota DPRD yang menjadi alat untuk melakukan kebijakan. Ia mengaku mendesain materi yang akan disampaikan oleh pihak kejaksaan, kepolisian, dan kemendagri.

Pihak kejaksaan akan menyampaikan materi tentang pelaksanaan hibah dan bansos karena dari persoalan dana inilah banyak anggota DPRD yang jadi alat dan malah terperangkap dan jadi korban

"Hampir seluruh pemerintahan kabupaten/ kota di Indonesia mengalokasikan dana ini," terangnya seraya menyebut materi ini mau tidak mau harus didalami secara utuh karena hakikatnya bansos dan hibah itu boleh, tapi tentunya yang sesuai norma dan aturan.

Selain itu, lanjut Aminurrohman, materi ini penting agar anggota DPRD Partai Nasdem tidak masuk perangkap yang menyesatkan. Materi strategis kedua yang akan dibahas menyangkut kepentingan Bali dan Jawa Timur terkait kamtibmas.

Mantan Walikota Pasuruan, Jawa Timur dua periode ini menyebut Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose akan dihadirkan sebagai pemateri. Materi ini dipilih berdasarkan penilaian bahwa Kamtibmas Bali dan Jawa Timur memiliki karakteristik yang sama.

BACA JUGA :
 

Sementara untuk regulasi-regulasi terkait implementasi peraturan Kementerian Dalam Negeri yang menjadi materi ketiga akan dijelaskan langsung oleh tim Kemendagri. Ini terkait dengan implementasi Kemendagri No. 31 nomor 2016 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018.

  

"Termasuk surat edaran Mendagri nomor 900/4627 tahun 2015 terkait pasal-pasal yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Para kader juga dijejali materi mengenai pengawasan DPRD terkait hasil audit BPK. Hasil audit BPK ini wajib diketahui oleh anggota DPRD karena terkait fungsi pengawasannya," jelas Aminurrohman.

Bagi Aminurrohman, pada periode sebelumnya hasil audit BPK ini bisa diunduh dengan mudah di website BPK. Namun hal tersebut kerapkali disalahgunakan karena multitafsir. Agar para kader tidak ragu hasil audit BPK itu, maka hal tersebut akan dikupas dalam Bimtek.

Lebih jauh ia menerangkan bahwa pihak Kemendagri juga akan menyampaikan perihal optimalisasi reses. Pasalnya, reses anggota DPRD hampir setiap tahun ada dan poin-poin tersebut merupakan materi yang sangat strategis untuk kepentingan tugas-tugas DPRD.

"Apa saja yang harus dilakukan? Juga berkaitan dengan alokasi anggaran yang harus dipertanggungjawabkan," tegasnya mengakhiri.(BB).m).


Berita Terkini