Ini Tujuh Keputusan Rapat Pleno Golkar Pasca Setnov Tersangka
Selasa, 18 Juli 2017
baliberkarya.com/ist
Baliberkarya.com- Nasional - Partai Golkar menggelar rapat pleno menyusul penetapan tersangka Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Rapat dihadiri oleh Setya Novanto, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan sejumlah petinggi Golkar lainnya.
"Rapat pleno hari ini berlangsung demokratis, baik dan dinamis," kata Nurdin di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (18/7/2017).
Rapat pleno kemudian menghasilkan tujuh keputusan. Berikut ini 7 keputusan yang dibacakan oleh Nurdin dan akan dilaporkan kepada Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie.
1. DPP tetap konsisten melaksanakan hasil Musyawarah Luar Biasa, khususnya yang berhubungan dengan dukungan terhadap pemerintah Jokowi-JK.
2. DPP tetap melaksanakan keputusan Rapimnas tahun 2016, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden 2019.
BACA JUGA :
Belum Penuhi PM 26, Kominfo Tegaskan Penindakan Grab dan Uber Ditangan Dishub Bali
KPK Tetapkan Setya Novanto Jadi Tersangka Baru Kasus e-KTP
Mih Dewa Ratu! Mobil Terjun Bebas, 3 Penumpang "Tewas Tenggelam" di Danau Batur
3. DPP tetap melaksanakan keputusan Rapimnas 2016 untuk tidak melaksanakan Munas Luar Biasa (Munaslub).
4. DPP setuju keputusan Ketua Umum Partai Golkar yang menugaskan Ketua Harian dan Sekjen untuk bersama-sama melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian dan tetap berkoordinasi dan tetap melaporkan kepada Ketua Umum Partai Golkar yaitu Setya Novanto.
5. Berkaitan dengan proses pengambilan keputusan terhadap UU Pemilu 20 Juli 2017 yang akan datang, maka seluruh anggota Fraksi diwajibkan untuk hadir dalam memperjuangkan kepentingan Partai Golkar.
6. DPP Partai Golkar meminta anggota Fraksi pemenangan pemilu Indonesia satu dan dua, dan seluruh koordinator wilayah untuk melakukan sosialisasi kepada seluruh kader berkaitan dengan kondisi terkini Partai Golkar baik internal maupun eksternal.
7. DPP Partai Golkar menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan dengan tetap berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta seluruh peraturan pelaksanaan. (BB)