Tolak Aplikasi, Transport Lokal Akan "Perangi" Angkutan Online di Bali

Rabu, 15 Maret 2017

ilustrasi

Baliberkarya.com-Denpasar. Setelah Selasa kemarin (14/3/2017) aliansi gabungan asosiasi dan organisasi transport lokal se-Bali melakukan demo damai "Super Kabeh" turun kejalan menolak angkutan aplikasi online baik Grab, Uber, maupun GoCar di Bali dan berujung penurunan baliho dan atribut angkutan online di seputaran Patung Kuda Tuban dan di kawasan Bandara Ngurah Rai, serta di Jalan Pantai Kuta.

BACA JUGA : Aliansi Transport Lokal Demo "Super Kabeh", Baliho Angkutan Online Digulung Petugas

Kini, Rabu pagi (15/3/2017) perwakilan aliansi gabungan asosiasi dan organisasi transport lokal Bali mendatangi Kantor Dinas Perhubungan Propinsi Bali dan melakukan dialog dengan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Propinsi Bali, I Gusti Agung Sudarsana, SH.MH untuk menuntut ketegasannya untuk memblokir aplikasi Grab, Uber, dan Go Car di Bali.

Namun sayang, tujuan baik menegakkan keadilan dan menyuarakan aspirasinya yang telah diperjuangkan setahun lamanya terpaksa harus menelan "pil pahit" dan berujung kekecewaan aliansi gabungan asosiasi dan organisasi transport lokal Bali setelah mendengar penjelasan dari Kadishub Propinsi Bali, I Gusti Agung Sudarsana.

Pasalnya, dalam pertemuannya dengan transport lokal Bali ini, Kadishub Bali, Gusti Agung Sudarsana menyampaikan hasil dari diskusinya bersama pimpinannya Kementerian Perhubungan dan Menkopolhukam bahwa yang menjadi permasalahan angkutan online adalah ijin dari angkutan online yang selama ini menjadi permasalahan yakni angkutan pribadi belum menjadi angkutan sewa sehingga sepakat untuk memberikan waktu pengurusan ijin hingga 1 April 2017 ini sesuai dengan keputusan pemerintah pusat.

"Marilah kita bersama-sama menerima adanya aplikasi online ini, karena jika menggunakan aplikasi online, kita lebih mudah. Bahkan yang memiliki angkutan konvensional bisa melakukan 2 tahap yakni bisa mencari penumpang dengan menggunakan aplikasi bisa juga mencari penumpang di jalan. Sedangkan angkutan online hanya dapat melakukan 1 tahap saja yakni harus dalam lingkup pemesanan aplikasi," ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan I Gusti Agung Sudarsana dalam pemaparannya juga tetap ngotot pada pendiriannya yang dinilai transport lokal Bali berat sebelah yang condong membela angkutan online tanpa memperhatikan aspirasi aliansi gabungan asosiasi dan organisasi transport lokal Bali yang telah disuarakan selama ini.

Sudarsana mengaku atas perintah Kementerian Perhubungan bahwa awal April aturan PM32 tahun 2016 itu akan berlaku penuh dan khusus untuk angkutan online akan ada tandanya nanti akan dicetak di seluruh Indonesia. Dengan sedikit menghibur, Kadishub Bali hanya menyarakan transport lokal Bali agar mengajukan surat keberatannya secara tertulis yang diserahkan pada Rabu ini dan paling lambat pukul 14.00 WITA dan ia hanya berjanji akan menyerahkannya ke pihak Kementerian Perhubungan di Jakarta.

"Angkutan online Grab Uber sudah mengurus ijinnya. Yang jelas PM32 11 pokok itu mengalami perubahan terkait angkutan online. Berkaitan dengan revisi PM32 seluruh angkutan online harus diuji keur berkala dan di embose. Kita juga tentukan besaran batas atas dan batas bawah agar benar-benar adil dan diputuskan bersama, agar gaungnya angkutan online murah tidak lagi murah. Kalau ada yang tidak berkenan silahkan surat keberatan tertulisnya segera saat ini juga," ucap Sudarsana dihadapan perwakilan aliansi gabungan asosiasi dan organisasi transport lokal Bali.

BACA JUGA : Mukerkot VI PMI Kota Denpasar, Sekda Tekankan Program Kerja Fokus dan Terarah

Melihat sikap dan ucapan Kadishub Propinsi Bali, I Gusti Agung Sudarsana yang dianggap berpihak ke angkutan yang belum berijin dan memiliki legalitas namun dibiarkan bebas beroperasi di Bali, Ketua Aliansi Sopir Transport Bali (Alstar B)  I Ketut Witra bersama perwakilan aliansi gabungan asosiasi dan organisasi transport lokal Bali lainnya akhirnya mengutarakan amarahnya dengan melontarkan kalimat-kalimat "pedas" kepada Kadishub Propinsi Bali, I Gusti Agung Sudarsana yang disaksikan jajaran Dishub Bali serta pihak kepolisian.

"Jika ijin angkutan online ada di Bali, kita akan nyatakan perang. Semua asosiasi sudah menolak angkutan online. Massa kemarin hanya separuh. Jika tidak diblokir kita akan turun lebih besar lagi. "Kenapa online dikeluarkan di Bali?," ungkap Witra dengan nada kesal.

"Kita akan lakukan demo, apapun sanksinya kita siap menanggung. Saya tahu online akan diberikan ijin-ijinnya. Kenapa kita mengurus ijin di jakarta, sedangkan online ngurus ijinnya di Bali dan yang jadi sopirnya orang-orang dari luar Bali. Jadi kita siap berperang melawan angkutan online ini," imbuhnya dengan raut wajah penuh amarah.

Witra yang didampingi Sekretaris Alstar B Nyoman Kantun Murjana mengaku heran pihak Menteri Perhubungan hanya membela angkutan online tanpa sedikitpun menyerap serta memperhatikan aspirasi sopir lokal Bali yang merasa terpukul dengan kehadiran angkutan online dengan didukung aplikasi asingnya. Keheranannya makin menjadi-jadi lantaran aplikasi online selama ini di Bali tidak pernah mau mengurus ijinnya namun dibela dengan dibiarkan beroperasi secara ilegal yang sangat merugikan angkutan lokal Bali.

Ketut Witra menegaskan bahwa ia dan kelompok pangkalan lainnya tetap akan menolak Grab dan Uber beroperasi di Bali karena sangat merugikan sopir angkutan konvensional, bahkan Witra mengancam akan mengerahkan masa lebih banyak lagi untuk melakukan demo dan menduduki gedung dalam sehari.

"Kami tetap memutuskan dan menolak bahkan menyatakan perang, jika memang keputusan dari dishub Bali memberikan ijin Grab dan Uber beroperasi di Bali, jika memang hal itu terjadi kita akan mengerahkan semua oangkalan dan organisasi di Bali, karena kita dibawah naungan Desa adat," tandasnya.

Menurut Witra, Dishub Bali berpihak pada pengusaha asing dan bukan membela masyarakat Bali, karena pertemuannya di Jakarta dengan Menteri Perhubungan bukannya memberikan solusi yang menguntungkan bagi angkutan konvensional, malah menekankan untuk pengadaan ijin angkutan online yang beroperasi di Bali. Angkutan lokal Bali merasa sangat dirugikan oleh Kadishub Bali dimana saat melakukan pertemuan di Jakarta tidak menyampaikan aspirasi dari pihak angkutan lokal Bali tapi malah lebih condong untuk membuatkan ijin angkutan online.

"Jadi kami masyarakat Bali merasa di jajah. Kenapa mereka (angkutan online) tetap dibela. Sudah dimanipulasi kita ini, kita akan jaga Bali ini. Kita akan turunkan semua. Jika sampai 1 April ini tidak diblokir angkutan online, kita akan turun lebih besar lagi bersama desa adat. Kita transport lokal Bali ini didukung desa adat. Jika kami turun mengundang desa adat jelas mereka akan ikut turun. Kita akan turunkan semuannya, termasuk desa adat yang menaungi kita. Kita akan duduki Dishub Bali," hardiknya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Asosiasi Sopir Pariwisata Bali (ASPABA), Mangku Wayan Kanta menegaskan jika ketidakadilan dan keberpihakan pemerintah terhadap angkutan online sangat terlihat jelas sekali. Ia memberi salah satu contoh seperti angkutan online ngurus ijinnya di Bali, sedangkan transport lokal Bali harus mengurus sendiri ijinnya di jakarta. Contoh lainnya, kata Mangku Kanta, angkutan sewa lokal Bali kendaraannya minimal harus 1.300 cc, sementara angkutan online hanya 1.000 cc sehingga hal ini dianggapnya akan memangkas warga lokal Bali secara perlahan.

BACA JUGA : Ajak Masyarakat Tak Khawatir MSS, Rai Mantra: Lakukan Pengolahan Daging Babi Secara Baik

"Kesimpulannya, saya diberikan perintah oleh pengurus yang lain kita tetap menolak angkutan online. Kita sampai blokir jalan Pantai Kuta. Apalagi soal reklama dan razia di jalan angkutan online tidak ditemukan. Kalau kita diikutkan pasti ditemukan, ada busser, ada jayamahe, sopirnya bukan nyame irage (saudara lokal Bali), sopirnya dauh tukad dan dangin tukad (diluar Bali). Kita tetap tolak online, semeton Bali bersatu tetap jaya," pungkasnya sebelum akhirnya membubarkan diri dengan raut wajah kesal dan kecewa berat.(BB).

• TAGS:
• Angkutan Online
• Angkutan Lokal
• Denpasar