Tolak Angkutan Online, Aliansi Transport Lokal Kembali Bergejolak "Turun Kabeh" Ke Jalan
Selasa, 14 Maret 2017
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Ketidaktegasan dan sikap "gabeng" pemerintah pusat dan daerah yang berwenang menangani angkutan membuat kisruh taksi online vs transportasi lokal di Bali terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang jelas. Sikap abu-abu pemerintah berkepanjangan ini semakin memicu transportasi lokal di Bali bergolak untuk menyuarakan aspirasinya.
Ketua Aliansi Sopir Transport Bali (Alstar B) selaku Koordinator Aksi Turun Kabeh, I Ketut Witra menyatakan aksi demo damai "Turun Kabeh" ini dilakukan untuk kesekian kalinya mengingat selama ini pemerintah pusat, pemerintah daerah khususnya Dinas Perhubungan Bali selama ini bersikap sangat lembek menerapkan aturan dan regulasi yang ada sehingga membuat Aliansi gabungan asosiasi dan organisasi transport lokal se-Bali, hari ini, Selasa pagi (14/3/2017) kembali menyuarakan aspirasinya berupa turun kejalan.
"Tuntutan kami dari dulu tetap yakni menolak aplikasi angkutan online baik GrabCar, Uber, dan GoCar beroperasi di Bali. Gimana transport lokal se-Bali dari berbagai pangkalan tidak menolak angkutan online wong mereka (angkutan online) belum memenuhi berbagai Peraturan Menteri No 32 Tahun 2016," ucap Witra yang didampingi Sekretaris Alstar B, Nyoman Kantun Murjana.
Baik Witra maupun Kantun Murjana mengungkapkan jika selama ini angkutan ataupun taksi online semestinya diberikan aturan ketat sama dengan taksi konvensional sebelum dibiarkan bebas beroperasi seperti sekarang ini.
Dengan sikap ogah-ogahan dan setengah hati meneggakkan aturan sesuai PM 32 2017 sehingga pihaknya bersama transport lokal se- Bali dari berbagai asosiasi akan turun ke jalan untuk menggelar aksi damai menuntut ditutupnya aplikasi angkutan online berbasis Grab, Uber maupun GoCar.
"Titik kumpul dari jalan di kawasan Patung Dewa Ruci, Kuta. Sedikitnya 3000 orang akan hadir dalam aksi "Turun Kabeh" kali ini. Kita sudah ajukan ijin surat permohonan demo dan sudah di acc sama pihak Polresta Denpasar. Kita demo dari patung Dewa Ruci menuju Kantor Gubernur, DPRD Bali serta Dishub Bali untuk menyuarakan aspirasi transport lokal Bali," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Asosiasi Sopir Pariwisata Bali (ASPABA), Mangku Wayan Kanta menegaskan jika dari awal pihaknya bersama asosiasi angkutan lokal Bali lainnya tetap menolak angkutan online baik Grab maupun Uber.
Ia juga mengkritisi pemasangan baliho angkutan online yang dinilai tidak pantas dilakukan ditengah perusahaan aplikasinya sama sekali belum berijin dan terlihat tidak berniat serius mengurus ijinnya di Bali.
"Kita turun menggetarkan pemerintah pusat dan daerah, ini sebagai bukti protes keras kita terhadap sikap pemerintah yang belum memblokir aplikasi Grab dan Uber di Bali. ASPABA merupakan koperasi berbisnis angkutan legal yang dari awal dan hingga kini tetap konsisten menolak angkutan online berbasis aplikasi seperti Grab dan Uber di Bali," tegasnya.
Mangku Kanta bahkan mengaku dalam aksi "Turun Kabeh" kali ini ribuan sopir transport lokal Bali yang melakukan aksi demo damai akan melakukan doa bersama dijalan dikawasan Patung Dewa Ruci.
Menurutnya, doa bersama itu dilakukan lantaran selama ini para sopir lokal Bali hidupnya dijalan dan mencari nafkah dijalan sehingga diharapkan selalu selamat dijalan dalam mengais rejeki.
"Selain secara sekala, kita juga akan melakukan dengan menempuh secara niskala dalam berjuang. Jika hubungan manusia dengan manusia kurang baik dan aspirasi kita tidak diperhatikan maka kita akan berusaha dengan berdoa yakni berhubungan antara manusia dengan Tuhan selaku pencipta agar perjuangan mulia dijalan kebenaran diberkati oleh Nya," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya aksi demo penolakan angkutan online turun kejalan beberapa kali dilakukan gabungan asosiasi transport lokal se- Bali diantaranya Alstar B, Aspaba, Persotab, CBD, PSBD, Kowinu Bali, Jimbaran Taksi, PTBS, Mengwi Trans, Sanur Bersatu, Airport Bali Trans, Sapta Pesona Bandara Ngurah Rai Transport, serta sejumlah asosiasi transport lokal Bali lainya.
Aliansi gabungan asosiasi dan organisasi transport lokal se-Bali sebelumnya juga menuntut pemblokiran aplikasi angkutan online, sekaligus akan menurunkan dengan paksa semua baliho dan atribut angkutan online, jika masih ada yang terpajang di wilayah Bali.
Namun sayang, setelah sempat diturunkan oleh pihak tertentu, baliho dan atribut angkutan online kembali terpasang yang membuat transport lokal se-Bali kesal.
Hal itu, dianggap transport lokal se-Bali seolah-olah menantang mereka untuk mengajak "perang". Gesekan berkepanjangan akan terus terjadi antara transportasi lokal di Bali dengan angkutan online yang tentu saja akan merusak citra pariwisata Bali, sektor yang menjadi tumpuan sebagian besar masyarakat Bali.
Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah yang berwenang menangani angkutan diminta segera menegakkan aturan secara tegas sesuai aturan yang berlaku terkait transportasi berbasis aplikasi, seperti Grab, Uber dan GoCar untuk menghentikan polemik angkutan atau taksi online yang terjadi satu tahun belakangan ini.(BB).
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
