Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Kabar Gembira! Sudikerta Tegaskan Premi JKN Golongan tak Mampu akan Dibayari Pemda

Minggu, 08 Januari 2017

Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Baliberkarya.com/ist

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Bali Mandara ( JKBM ) yang selama ini dinikmati oleh masyarakat Bali khususnya bagi golongan tidak mampu tidak mewajibkan pesertanya untuk membayar iuran bulanan, namun sejak diintegrasikannya JKBM ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Keluarga (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS ) Kesehatan per 1 Januari 2017 mewajibkan pesertanya untuk membayar iuran setiap bulannya.

Menyikapi hal tersebut, Wagub Sudikerta menegaskan bahwa pembayaran iuran bagi masyarakat Bali pemegang kartu JKN KIS dari golongan tidak mampu akan dibayari oleh Pemerintah Daerah. Penegasan tersebut disampaikan oleh Wagub Bali dalam orasinya di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), di Lapangan Niti Mandala Renon Denpasar, Minggu (8/1/2017).

"Karena adanya regulasi maka JKBM harus berintegrasi dengan JKN, sesungguhnya program JKBM itu tidak diputuskan namun program itu hadir dalam bentuk berbeda yaitu berintegrasi ke dalam JKN, masyarakat tidak mampu pemegang kartu JKN KIS akan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, Pemprov akan tetap pada komitmennya meningkatkan derajat kesehatan masyarkat dengan memberikan layanan kesehatan yang optimal, meski sekarang JKBM sudah tidak dapat digunakan kembali dan diintegrasikan ke JKN, jangan kawatir,pemerintah akan membayar iurannya bagi golongan tidak mampu tersebut", imbuhnya.

Lebih jauh Wagub Sudikerta menyampaikan, komitmen Pemprov Bali untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya juga dibuktikan dengan dibangunnya sekaligus 6 rumah sakit yaitu Rumah Sakit Bali Mandara di Sanur, Rumah Sakit Mata Bali Mandara di Jalan Angsoka, dua rumah sakit pratama di Kabupaten Buleleng, rumah sakit pratama di Kabupaten Karangasem dan rumah sakit pratama di Kecamatan Nusa Penida Klungkung.

Sudikerta juga memaparkan di tahun 2017, berbagai program kerja pro rakyat akan terus digelontorkan termasuk di dalamnya peningkatan pembangunan infrastuktur akses jalan tol menuju Bali bagian utara , timur dan barat agar memilki jalan tempuh lebih singkat sehingga denyut perekonomian Bali tidak hanya terpusat di Bali bagian selatan namun akan merata di seluruh wilayah di Pulau Bali.

"Pemprov Bali akan terus menggelontorkan program program pro rakyatnya yang nantinya akan dapat menghantarkan Bali ke Bali yang Maju, aman, damai dan sejahtera ( Bali Mandara ), " tuturnya.

Sementara itu Kepala Departemen Pemasaran Kepesertaan dan Unit Pengendalian Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta ( PK dan UPM P4 ) BPJS Kesehatan Divisi Regional 11 Dwi Asmariyati dalam orasinya menyampaikan bahwasannya sejak tanggal 19 Desember 2016, Pemprov Bali telah mengintegrasikan JKBM ke dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Dari data masyarakat kurang mampu yang diterima BPJS Regional 11 dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K) untuk Provinsi Bali terdapat sekitar 685. 897 orang yang masuk dalam kuota dan baru sekitar 504.374 orang yang terdaftar sebagai peserta JKN KIS Penerima Bantuan Iuran(PBI) dimana iuran dibayarkan pemerintah.

Lebih jauh Dwi Asmariyati meyampaikan bahwasannya untuk mendapatkan data penerima bantuan iuran kepersetaan JKN KIS pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial masing masing Kabupaten/ Kota dan Provinsi serta dengan pihak aparat desa sehingga data yang masuk benar benar sesuai sehingga penyalurannya pun tepat sasaran. Ia juga menambahkan bahwa prosedur maupun fasilitas yang akan diterima oleh peserta JKN KIS baik bagi penerima bantuan iuran atau dengan kata lain iuran yang dibayarkan oleh pemerintah maupun secara iuran mandiri tidak ada perbedaan, fasilitas layanan kesehatan akan tetap mengacu pada kelas yang diambil oleh masing masing peserta.

"Bagi masyarkat tidak mampu dan masuk dalam daftar Peserta JKN KIS penerima bantuan iuran , pemerintah akan membayarkan iuran sejumlah Rp.23 000/ orang/ bulannya dan peserta berhak atas pelayanan kesehatan kelas 3, prosedur pelayanan akan sama dengan peserta non penerima bantuan iuran atau peserta mandiri. Kedepannya kami harapkan akan semakin banyak masyarkat dari golongan mampu untuk ikut program JKN secara mandiri, JKN itu menggunakan sisitem gotong royong sebagai salah satu upaya memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia, " imbuhnya.

Disisi lain,dalam PB3AS minggu pagi ini tampil pula orasi dari anggota Bawaslu Provinsi Bali , Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran Ir I Ketut Sunadra, Msi yang kembali mengingatkan agar para Aparatur Sipil Neara (ASN) termasuk didalammnya para aparatur desa untuk tidak ikut terjun dalam politik praktis dengan melakukan keberpihakan kepada salah satu calon Bupati.

Hal ini disampaikan terkait masih adanya sinyalir keberpihakan kepala desa terhadap salah satu calon bupati yang akan berlaga di Pilkada.

"Berdasarkan peraturan yang ada kepala desa dilarang membuat kegiatan yang dapat dipersepsikan menguntungkan salah satu calon bupati, ada sanksi hukumnya kalau hal tersebut dilanggar. Kepala desa diharapkan bersikap netral, objektif serta mampu mengayomi seluruh masyarkatnya, berikan masyarakat berdaulat 5 tahun sekali untuk menentukan pemimpinnya dalam kurun 5 tahun kedepan," pungkasnya.

Hal senada disampaikan oleh Mantan Komisioner KPU Pusat I Gusti Putu Artha yang berorasi tentang harapannya dalam pemilihan Gubernur Bali yang akan datang di tahun 2018, agar masyarkat lebih jeli dalam menentukan pemimpin kedepannya dan tidak menyerahkan cek kosong kepada partai politik.

"Jangan sampai masyarkat salah memilih pemimpin, karena ditangan merekalah penggunaan anggran akan diatur, jangan sampai memilih pemimpin yang nantinya menggunakan anggaran untuk kepentingannya pribadi atau golongannya. Pilihlah pemimpin yang bisa memberikan anggaran sebesar besarnya kepada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Untuk itu mari kita jeli dan cerdas dalam memilih pemimpin, kita kuliti betul calon pemimpin kita , jangan berikan cek kosong pada partai politik, masyarakt harus bergerak menggunakan hak pilihnya," gugahnya.

Dalam orasinya, Gusti Putu Artha juga menyampaikan apresiasinya atas berbagai program pro rakyat yang telah digelontorkan Pemprov Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Pastika dan Wagub Sudikerta.

"Saya harus akui program pro rakyat beliau seperti JKBM, bedah rumah, simantri dan SMA Bali Mandara patut mendapatkan apresiasi. Kedepannya siapapun pemimpin Bali selanjutnya saya harapkan program yang sudah pro rakyat ini dapat dilanjutkan bahkan ditingkatkan lagi,dan disinilah peran besar dari masyarkat Bali untuk dapat memilih pemimpin Bali yang tepat, mari ciptakan gerakan sadar gunakan hak pilih," tuturnya.

Harapan senada juga disampaikan oleh Pak Ogah Taman Pancing, dimana ia berharap kedepannya kegiatan seperti Simakrama dan PB3AS terus dapat dilanjutkan karena melalui ajang inilah masyarkat dapat menyampikan aspirasinya secara langsung oleh para pemegang kebijakan untuk ditindaklanjuti. (BB)