Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Asosiasi Sopir Pariwisata Bali Tetap Konsisten Tolak Angkutan Online

Sabtu, 31 Desember 2016

Baliberkarya.com

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Badung. Asosiasi Sopir Pariwisata Bali (ASPABA) satu-satu koperasi berbisnis angkutan legal yang dari awal dan hingga kini tetap konsisten menolak angkutan online berbasis aplikasi seperti Grab dan Uber di Bali.

Sebelum berbenah diri, ASPABA sempat disudutkan dan dibilang tidak membela anggota transport lokal. Oleh karena itu, mulai tahun 2017 diharapkan semua aturan transportasi diterapkan secara tegas untuk memberikan rasa keadilan bagi para sopir lokal di Bali.

"Kita ucapkan selamat Tahun Baru 2017 dan agar jadi momentum untuk membenahi transportasi di Bali. Sekarang kita juga berbeda setelah terbentuknya struktur baru pengurus akan lebih berani memperjuangkan anggotanya. Apalagi Aspaba yang menaungi ijin angkutan, sehingga jika ada anggota yang ikut taksi atau angkutan online itu murni menjadi bertanggungjawab pribadi anggota bersangkutan, karena sudah ada aturan di Aspaba untuk menolak angkutan online," tegas Ketua Umum ASPABA I Wayan Budiana saat dihubungi awak media, Jumat (30/12/2016).

Ia sekaligus mengklarifikasi ASPABA dengan anggota asosiasi sekitar 8 ribu orang termasuk anggota koperasi 1.116 orang itu, tetap eksis serta kritis dan akan bersinergi dengan pemerintah bersama pengurus yang sah. Termasuk soal larangan angkutan online juga mempersilahkan aparat menindak dan menilang jika ada anggotanya ditemukan bergabung.

"Jika ada anggota kami yang terjaring razia karena angkutan online, itu bukan tanggung jawab kami. Karena jauh-jauh hari sebelum demo dipinggir jalan kita sudah tegas menolak keberadaan angkutan online. Wajar saja kita yang dituakan oleh transport lokal lain akan siap berjuang kembali untuk turun menyampaikan aspirasi. Mungkin pertengahan Pebruari atau Maret kita semua akan turun bahkan bersama bendesa dan kelian adat akan turun kabeh," tegasnya bersemangat.

Sementara itu, Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) ASPABA, Mangku Wayan Kanta juga menegaskan jika dari awal pihaknya menolak angkutan online baik Grab maupun Uber, termasuk mengkritisi pemasangan baliho angkutan online yang dinilai tidak pantas dilakukan ditengah perusahaan aplikasinya sama sekali belum berijin dan terlihat tidak berniat serius mengurus ijinnya di Bali.

Baginya, masalah baliho semestinya menjadi tugas Satpol PP Badung dan Denpasar dengan berkoordinasi sama Dishub Bali untuk menurunkan Baliho. Lantaran tak sanggup dilakukan penurunan, maka terpaksa nanti biar massa sendiri yang menurunkan baliho angkutan online tersebut.

Ia menilai selama ini Tim Yustisi ibarat macam ompong dimana kerja nyata dan realitanya tidak ada dan tidak bisa menurunkan baliho angkutan online.

"Tim Yustisi tidak bisa membuktikan angkutan online dalam razia. Mereka juga tidak tahu identitas angkutan online. Angkutan online khan PMA dimana aplikasi online tidak berijin, semestinya tidak boleh beroperasi, apalagi kantornya tidak jelas begitu," sindirnya.

"Harapan kami ribuan anggota ASPABA nanti semua turun pada Aksi 501 pada tanggal 5 Januari mendatang. Apalagi selama ini angkutan online Grab dan Uber jelas-jelas merusak pasaran harga normal. Harga tarif angkutan paling hancur dan paling murah di Indonesia iya di Bali ini akibat angkutan online tersebut," tandasnya. (BB)