Bupati Agung Bharata Ajukan RAPBD 2017
Selasa, 06 Desember 2016
Baliberkarya.com/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Gianyar. Bupati Gianyar, Anak Agung Gede Agung Bharata menyampaikan pengantar RAPBD Kabupaten Gianyar Tahun 2017 pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gianyar masa persidangan III Tahun 2016, di Gedung DPRD Gianyar, Selasa (6/12/2016). Rapat dipimpin Wakil Ketua DRPD Kabupaten Gianyar, I Ketut Jata.
Dalam pengantarnya, Bupati Agung Bharata menyampaikan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, pelaksanaan pembangunan Kabupaten Gianyar diprioritaskan dalam memantapkan pelayanan publik dengan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat Gianyar Melalui Sinergitas Pembangunan Desa dan Daerah Guna Mewujudkan Gianyar Bagus seperti : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Peningkatan kreatifitas inovasi, teknologi, pariwisata, kebudayaan dan ekonomi, Lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, Reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik, Ketentraman dan ketertiban.
Bupati Agung Bharata menyampaikan, Dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp. 1,747 trilyun lebih, terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp. 610,218 milyar lebih atau 34,91 persen.
Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 954,905 milyar lebih atau 54,63 persen, dan Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah direncanakan sebesar Rp. 182,730 milyar lebih atau 10,45 persen.
Rencana PAD dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, dibandingkan PAD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 448,142 milyar lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp. 162,076 milyar lebih atau 36,17 persen.
Perencanaan ini dibuat dengan mempertimbangkan potensi riil sumber pendapatan, realisasi pada tahun sebelumnya dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Struktur PAD masih didominasi oleh rencana penerimaan dari pajak daerah, dengan tetap mengupayakan intensifikasi penerimaan diluar pajak daerah seperti retribusi daerah dan hasil perusahaan milik daerah.
Dana Perimbangan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp. 954,905 milyar lebih, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Lain–lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017 direncanakan sebesar Rp. 182,730 milyar lebih, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
Selanjutnya Belanja Daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017, direncanakan sebesar Rp. 2,082 trilyun lebih, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1,130 trilyun lebih atau 54,30 persen dan Belanja Langsung sebesar Rp. 951,829 milyar lebih atau 45,70 persen.
Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 805,444 milyar lebih atau 71,23 persen dan belanja lainnya sebesar Rp. 325,298 milyar lebih atau 28,77 persen.
Sedangkan Belanja Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 55,623 milyar lebih atau 5,84 persen, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 383,837 milyar lebih atau 40,33 persen dan Belanja Modal sebesar Rp. 512,368 milyar lebih atau 53,83 persen.
Defisit anggaran dalam Rancangan APBD Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 334,718 milyar lebih. Hal ini terjadi karena rencana belanja untuk membiayai sektor prioritas seperti tersebut diatas, lebih besar dibandingkan dengan proyeksi rencana pendapatan.
Namun defisit anggaran tahun 2017 tersebut akan dapat ditutupi, terutama bersumber dari penerimaan pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2016 yang saat ini sedang berjalan.
Pengeluaran pembiayaan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017, direncanakan sebesar Rp. 21,345 milyar lebih, yang meliputi Penyertaan modal dan pembayaran pokok utang. (BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Pemkot Denpasar Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
10 Januari 2025
Audiensi Bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
10 Januari 2025
Bappebti Serahkan Pengawasan Aset Kripto ke OJK dan BI
10 Januari 2025