Terancam Nganggur, Operator e-JKBM Mengadu ke DPRD Bali
Selasa, 18 Oktober 2016
Ilustrasi
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Sebanyak 14 orang perwakilan tenaga kontrakPemprov Bali yang bertugas sebagai operator e-JKBM (elektronik- JaminanKesehatan Bali Mandara) mengadu ke Gedung DPRD Bali, Senin (17/10/2016) siang. Tenaga kontrak yang sudah bekerja sejak 4,5 tahun dan menangani program JKBM Pemprov Bali terancam diberhentikan karena terintegrasinya JKBM kejaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2017.
Mereka diterima Komisi IV DPRD Bali membidangi pendidikan dan kesehatanyang diketuai I Nyoman Parta. Hadir juga anggota Komisi IV Nyoman Budi Utama (PDIP), I Nyoman Wirya (Golkar), Bagus Suwitra Wirawan (Gerindra).Ada 273 tenaga kontrak yang bertugas di operator e -JKBm Pemprov Bali.Mereka menyebar di seluruh Bali.
"Kami ke Gedung DPRD Bali) berjuang daningin diperjuangan oleh bapak dari DPRD Bali. Kami mungkin tidak akan mati, tetapi kami pasti mati kalau bapak-bapak tidak mem- perjuangkan kami," ujar I Gede Eka Desyanto operator e-JKBM yang kesehariannya bertugas di RSUD Kabupaten Klungkung.
Kata Eka Desyanto, kalau JKN berintegrasi otomatis nasibnya pasti akan tragiskarena bakal menjadi pengangguran kalau tidak dipakai Pemprov Bali. Namun, sampai saat ini dari pihak Pemprov Bali belum ada kepastian kemana merekaakan dipekerjakan. "Kami sudah mengabdi 4,5 tahun di JKBM," imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Ni Made Eka Budiari. Sebagai tenaga kontrak di bawahDinas Kesehatan Provinsi Bali terutama di operator e-JKBM dirinya sangatberharap pemerintah bisa memberikan kebijakan kemana mereka akandipekerjakan ketika JKBM berintegrasi dengan JKN.
"Kami mohon diberikankepastian dan kami mohon bapak Dewan memperjuangkan nasib kami," ujarperempuan yang kesehariannya ditugaskan di Puskesmas Selemadeg Timur II Kabupaten Tabanan ini.
Anggota Komisi IV DPRD Bali, Nyoman Budi Utama langsung menghimpundata para tenaga kontrak yang memelas tersebut. "Kami akan memperjuangkansemaksimal mungkin. Apalagi saudara sekalian sudah mengabdi 4,5 tahun dalamprogram JKBM ini. Jangan sampai pengabdian saudara terputus tanpa ada solusiapapun dari pemerintah daerah.
Apalagi akan ada Rumah Sakit Bali Mandara, bisa saja dibawa ke sana" ujar politisi PDIP asal dapil Bangli ini
Sementara Ketua Komisi IV I Nyoman Parta, mengatakan, akan berkoordinasidengan Dinas Kesehatan untuk bisa mempertemukan para tenaga kontrak yang terancam menganggur ini.
Apalagi ada terungkap kemarin, 80 tenaga kontrak di e-JKBM yang sudah aman posisinya karena direkrut di kabupaten dan kota. "Nantikita kumpulkan semuanya kita fasilitasi bertemu dengan eksekutif. Setidaknyamereka bisa direkrut di Rumah Sakit Bali Mandara," ujar politisi asal DesaGuwang, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar ini.
Secara terpisah, Kadis Kesehatan Pemprov Bali dr I Ketut Suarjaya kepadawartawan mengakui dengan terintregasinya JKBM ke JKN pada 2017, parapegawai kontrak di JKBM terancam diberhentikan atau putus kontrak. Namunakan diusahakan untuk mencari solusi.
"Kalau kabupaten/kota masih butuh kitasilahkan dipakai. Tetapi kalau tidak, kita akan upayakan cari solusinya," ujarbirokrat asal Desa Pengastulan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng ini.
Saat ini untuk pelaksanakan program JKBM ada 353 tenaga kontrak. Sebagai 273 tenaga operator, 64 tenaga verifikator yang terdiri dari dokter dan bidan sertasebanyak 16 orang tenaga akuntan.
Totalnya ada 353 orang. "Memang ada yang diambil kabupaten dan kota. Mereka tenaga yang siap pakai, tetapi sisanya yang ada sekarang kami pasti carikan solusi, dua pekan ini kita akan sampaikankajiannya kepada Pak Gubernur," ujar Suarjaya.
Soal 80 orang tenaga kontrak yang aman posisinya, kata Suarjaya, karena merekadirekrut di kabupaten dan kota. "Mereka ini yang 80 orang, tenaga dokter danbidan serta akuntan yang kategori tenaga siap pakai. Nanti yang sisanya nantikami upayakan masuk di Rumah Sakit Bali Mandara. Tentunya dengan prosesseleksi juga," tegas Suarjaya. (BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
