DPRD Bali-Eksekutif Mulai Bahas Postur APBD 2017
Selasa, 11 Oktober 2016
istimewa
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. DPRD Bali bersama pihak eksekutif mulai membahas postur APBD Bali 2017. Dewan mengundangTim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas arah kebijakan APBD 2017, Senin (10/10/2016) siang.
Rapat tertutup di Gedung Dewan Bali itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry dan dihadiri sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Bali. Sementara dari Pemprov Bali hadir Ketua TAPD Cokorda Ngurah Pemayun dan sejumlah pejabat SKPD.
Cokorda Ngurah Pemayun usai rapat dengan DPRD Bali mengatakan, rapat ini membahas penyesuaian dan pembahasan awal tentang APBD 2017.
"Sesuai arahan gubernur, dalam pembahasan anggaran itu harus dilakukan langkah penyesuaian. Ini belum menyangkut angka, masih gambaran umum saja," ujar Cok Pemayun.
Cok Pemayun menjelaskan, dalam rapat TAPD Pemprov Bali menjelaskan arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah 2017 sebagai gambaran umum. Termasuk potensi pendapatan dan dana perimbangan.
"Kita juga jelaskan secara singkat tadi priroritas pembangunan Provinsi Bali tahun 2017," ujar mantan Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Bali ini.
Informasi yang ada menyebutkab, gambaran umum kebijakan pendapatan dan belanja daerah Tahun 2017 terdiri atas Rancangan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 ditargetkan Rp 4,43 triliun. Sementara Belanja Daerah dirancang Rp 5,15 triliun.
Dalam materi yang disampaikan eksekutif kemarin, ada 10 prioritas pembangunan Provinsi Bali, yakni reformasi birokrasi dan tata kelola, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, masalah kesehatan, pendidikan, infrastruktur, lingkungan hidup ruang dan pengelolaan bencana, kebudayaan pariwisata ekonomi kreatif, pertanian dan ketahanan pangan, investasi dan industri kecil serta UMKM, ketentraman dan ketertiban serta keamanan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry, mengatakan, rapat awal pembahasan RAPBD 2017 adalah prosedur dalam pembahasan APBD dimana data- data perlu dipersiapkan.
"Jadi kita baru menyiapkan data- data pendukung. Apa saja yang diperlukan. Makanya kita undang eksekutif ke DPRD Bali. Jumat pekan depan akan dilanjutkan lagi membahas materi berikutnya," ungkap politisi senior Golkar asal Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, ini.
Sementara itu, sebagian anggota Dewan menolak rapat pembahasan APBD lnduk Provinsi Bali Tahun Anggaran 2017 yang digelar antara eksekutif dan legislatif dilanjutkan. Hampir mayoritas wakil rakyat meminta rapat tersebut dibatalkan sampai ada kejelasan pencairan dana hibah.
"Rapat panitia anggaran, ketua komisi dan kepala SKPD yang langsung dipimpin oleh wakil ketua DPRD Bali Sugawa Korry dan Sekda terkait APBD lnduk 2017 gagal. Semua anggota yang hadir menolak dilanjutkan karena hibah masyarakat yang di anggaran (APBD) 2016 sampai sekarang belum semua dicairkan," ungkap anggota Bangar DPRD Bali I Nyoman Oka Antara usai rapat.
Politisi PDIP asal Karangasem itu mengatakan, jika belum ada kejelasan pencairan dana hibah pada APBD 2106 maka akan sulit untuk membahas anggaran pada APBD induk 2017.
"Bagaimana kami bisa bahas APBD 2017, sementara dana hibah pada APBD 2016 saja belum jelas pencairannya. Kita tak bisa usulkan lagi anggaran hibah pada APBD 2017 kalau hibah pada APBD 2016 saja belum jelas dicairkan atau tidak," jelas Oka Antara.
Selain itu, alasan lain penolakan anggota Dewan kata dia, bisa diterima oleh Sekda Provinsi Bali Cokorda Ngurah Pemayun, sehingga rapat pembahasan APBD induk 2017 tidak dilanjutkan. (BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
