Wagub Sudikerta Paparkan Upaya Peningkatan Kualitas SDM Bali

Senin, 02 Mei 2016

baliberkarya

Baliberkarya.com- Pemberlakuan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal Januari 2016 menuntut seseluruh sumber daya manusia untuk siap bersaing dengan tenaga kerja asing , tidak terkecuali para pekerja di sektor pariwsata yang ada di Bali.

Sejumlah upaya persiapan telah dilakukan  Pemprov utuk mengatasi hal ini yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya (SDM) yang didukung dengan pelaksanaan pendidikan formal  maupun non formal serta dioptimalisasi dengan penambahan anggaran. Saat ini jumlah tenaga kerja pariwisata yang sudah tersertifikasi ada sekitar 26 ribu lebih sampai akhir tahun 2015.

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Bali Ketut Sudikerta saat menerima Komisi IX DPR RI di Ruang Wiswa Sabha Pratama Kantor Gubernur Bali, Senin (2/5/2016).

Sudikerta juga menyampaikan kesiapan Bali yang tidak sekedar meningkatkan kualitas SDM , Pemprov Bali juga terus berupaya mengurangi jumlah pengangguran dengan menggalakkkan program program yang ada di Bali Latihan Kerja (BLK) Provinsi Bali serta secara rutin mengadakan kegiatan job fair sebagai upaya mempertemukan para pencari kerja dengan lowongan kerja yang ada sehingga tingkat penggangguran dapat ditekan. 

Hal senada didampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bali, I Gusti Agung Ngurah Sudarsana. Menurutnya, BLK Provinsi Bali juga telah menyiapkan sekitar 57 paket pelatihan serta menyediakan tempat magang yang representatif sehingga setelah mengikuti pelatihan dan proses magang, tenaga kerja akan dapat langsung dan siap bekerja di berbagai perusahaan.

“Dari 1.000 lebih tenaga kerja yang magang di tahun 2015, 98 % sudah langsung bekerja, hanya 2% yang tidak bekerja karena alasan pribadi,” tegasnya. Untuk itu ia mengajak para pencari kerja untuk selalu meningkatkan keterampilan diri serta menangkap peluang peluang kerja yang ada sehingga akan menjadi tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.

Selain permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan, pertemuan dengan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, BPJS serta Badan POM ini juga menyorot pemasalahan kesehatan yang ada di Bali.

Masalah kesehatan

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr I Ketut Suarjaya menyampaikan untuk saat ini dari 56 Rumah Sakit yang ada di Bali yang terdiri dari 15 Rumah Sakit Negeri dan 41 Rumah Sakit swasta masih memilki permasalahan persebaran rumah sakit yang tidak merata serta ratio akan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan yang masih kurang. Untuk itu pihaknya sangat memerlukan dukungan pemerintah pusat melalui Komisi IX untuk segera menindak lanjutinya.

Di samping permasalahan kurangnya tenaga medis, kasus demam berdarah yang terjadi di Bali yang jumlahnya sangat besar sampai pasien  demam berdarah dirawat di lorong lorong rumah sakit juga mendapat perhatian dari anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra Robert Rouw.

Robert menjadikan catatan kasus demam berdarah di Bali harus diberikan perhatian serius dari pemerintah, mengingat Bali adalah jendela pariwisata Indonesia sehingga dikawatirkan jika kasus ini terjadi secara berlarut larut maka akan berimbas pada pariwisata Indonesia dan pariwisata Bali pada khususnya.

Permasalahan pengintegrasian program JKN dengan JKBM juga menjadi bahasan dalam pertemuan ini. Pengintegrasian JKBM dan JKN yang seharusnya dilakukan mulai awal tahun 2017, akan ditunda hingga tahun 2019 sebagai bentuk akomodir aspirasi masyarakat Bali yang sebagian besar masih tetap menginginkan agar program kesehatan JKBM terus berlanjut.

Sementara itu Staf Ahli Mentri Bidang Mediko Legal Kementrian Kesehatan Republik Indonesia drg Tritarayati,SH,MHKes menyampaikan pentingnya penguatan jaminan kesehatan bagi masyarakat dengan pemenuhan SDM serta sarana prasarana.

Menyinggung tentang Rumah Sakit Bali Mandara yang masih dalam proses pembangunan, Tritarayati berharap agar nantinya Rumah Sakit Bali Mandara bisa berintegrasi dengan Rumah Sakit Sanglah serta rumah sakit lainnya yang ada di Bali sehingga tidak tumpang tindih. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang sekaligus sebagai pimpinan rombongan Pius Lustrilanang menyampaikan apresiasinya atas penerimaan rombongan Komisi IX oleh Pemprov Bali.

Kegiatan kunjungan yang dilakukkan dalam masa reses dewan ini bertujuan untuk menyerap langsung aspirasi  serta menindak lanjuti permasalahan permasalahan yang dihadapi di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota.

Ia berharap hasil kunjungan kali ini akan menjadi bekal bagi Komisi IX  DPR RI untuk  pembahasan tingkat lanjut di pusat. Acara yang juga dihadiri oleh Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali Ketut Wija , Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Bali AA Gede Geriya,  serta 19 anggota Komisi IX DPR RI diakhiri dengan tukar menukar cinderamata.(bb)

• TAGS:
• Sudikerta
• Kualitas
• SDM