Tak Bawa Surat Kuasa, Sidang Perdana Sengketa Informasi Gubernur Koster VS Walhi Bali Ditunda
Jumat, 03 Mei 2019
Walhi Bali for Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Sidang perdana sengketa informasi antara WALHI Bali dengan Gubernur Bali I Wayan Koster di Kantor Komisi Informasi Provinsi Bali, Jumat (3/5) ditunda. Pasalnya, pihak yang mewakili Gubernur Bali tersebut mengakui datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa atau surat tugas.
BACA JUGA : 2018, Pupuk Kaltim Ekspor 786 Ribu Ton Urea
Sidang dipimpin oleh I Gusti Agung Widiana Kepakisan dan didampingi oleh I Made Wijaya dan I Gusti Ngurah Wirajaya sebagai anggota majelis komisioner. Perwakilan WALHI Bali yang datang pada sidang tersebut adalah tim hukum WALHI Bali I Wayan Adi Sumiarta, SH., M.Kn dan Direktur WALHI Bali I Made Juli Untung Pratama. Dari pihak Gubernur Bali diwakili oleh Biro Hukum Pemprov Bali.
Agenda sidang perdana tersebut adalah pemeriksaan pendahuluan. Saat pemeriksaan berkas-berkas keabsahan untuk ikut dalam persidangan, oleh majelis komisioner berkas WALHI Bali dinyatakan lengkap. Namun saat berkas dari pihak Gubernur Bali akan diperiksa, pihak yang mewakili Gubernur Bali tersebut mengakui datang ke persidangan tanpa membawa surat kuasa atau surat tugas. Atas hal tersebut, Widiana Kepakisan selaku ketua majelis menunda sidang dan meminta kepada perwakilan Gubernur Bali untuk melengkapi diri dengan surat kuasa saat sidang.
.JPG)
Direktur WALHI Bali, Untung Pratama menyatakan persidangan perdana yang ditunda karena perwakilan Gubernur Bali tidak membawa surat kuasa adalah kejadian yang lucu. “Sidang hari ini lucu, sidang berjalan sangat singkat dan harus ditunda karena perwakilan dari Gubernur Bali tidak membawa surat kuasa”, ujarnya.
Untung pratama juga menambahkan, apabila Gubernur Bali sejak awal memenuhi permohonan informasi publik WALHI Bali, maka tidak perlu ada sengketa informasi. Namun faktanya justru saat WALHI Bali meminta salinan surat yang dia kirimkan kepada Presiden Jokowi, Gubernur Bali justru tidak mau memberikan surat tersebut dengan alasan surat tersebut merupakan surat yang bersifat internal, ketat dan terbatas, serta apabila surat tersebut dibuka makan mempengaruhi proses negosiasi lebih lanjut.
.JPG)
“Surat tersebut sudah jelas masuk dalam kategori informasi publik. Apabila dari awal permohonan kami dipenuhi, kami tidak sengketakan”, tegasnya.
Atas kejadian tersebut Adi Sumiarta selaku tim hukum WALHI Bali sangat menyayangkan dan mempertanyakan sikap Gubernur Bali yang tidak serius untuk segera memenuhi tuntutan dari WALHI Bali.
"Sangat disayangkan sidang hari ini harus ditunda karena perwakilan Gubernur Bali tidak membawa surat kuasa atau surat tugas ke persidangan, padahal apabila Gubernur Bali serius mau membuka surat tersebut sudah seharusnya pihak yang diminta mewakili dirinya datang ke persidangan diberikan surat kuasa atau surat tugas agar sidang dapat berjalan, kalau seperti ini tentu kami mempertanyakan keseriusan Gubernur Bali untuk segera memenuhi tuntutan dari Walhi Bali agar memberikan salinan surat yang telah dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo," jelasnya.
Adi Sumiarta juga kembali mengingatkan Gubernur Bali Wayan Koster agar konsisten terhadap ucapannya untuk memberikan salinan surat usulan revisi Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang dikirimkan kepada Presiden Joko Widodo.
“Gubernur Bali telah membuka surat tersebut ke publik. Sekarang seharusnya Gubernur Bali jangan mempersulit proses penyelesaian sengketa informasi dengan kesalahan-kesalahan sepele seperti ini”, tegasnya.(BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
