Bupati Eka Harapkan Pemerataan di Setiap Sekolah
Rabu, 03 Mei 2017
Humas Kabupaten Tabanan
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com - Tabanan. Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti meninjauan Ujian Nasional Berbasis Komputer SMP N 1 Tabanan di SMK 1 Tabanan dan UN SMP N 2 Tabanan di SMP N 2 Tabanan, Desa Delod Peken, Rabu (3/5) kemarin.
“Pemerataan itu sangat penting dan kita tidak berharap ke depan permasalahannya sama-sama saja. Karena sekolah satu adalah sekolah yang baik, jangan hanya numplek (numpuk) di situ saja, diharapakn pemerataan. Karena di sekolah-sekolah sekarang kualitas gurunya sudah hampir sama dan juga sudah memiliki sertifikasi”, tegas Bupati Eka.
Terkait dengan penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer ini Bupati Eka mengatakan, ini bukan hanya menjadi masalah di Tabanan saja tapi ini masalah di seluruh Indonesia.
Dirinya menegaskan akan terus berupaya mencari bantuan agar semua Sekolah bisa melaksanakan Ujian secara online. Meskipun saat ini tidak merata di Tabanan, namun beliau berharap kedepan Dirinya dan seluruh jajaran Pendidik berkomitmen tetap menjaga kualitas pendidikan.
Dirinya juga mengakui, peran serta pemerintah pusat sangatlah penting, karena ini biasanya dibantu dari dana alokasi khusus. Dana Alokasi Khusus itulah yang kita harapkan untuk bisa lebih di prioritaskan Tabanan. Dan kita juga memaklumi permasalahan ini tidak hanya di Tabanan saja tapi di seluruh Indonesia. Namun bagaimana minimal ada program setiap tahun, sehingga bisa menjangkau semua sekolah.
“Tapi yang penting lagi jangan sampai itu menjadi kendala kita untuk menghasilkan pendidik dan anak didik yang baik yang berprestasi yang bisa menjadi pelanjut generasi bangsa”, jelasnya.
Mengenai pemerataan, yang dimaksud adalah ketimpaangan siswa-siswi di sekolah satu dengan sekolah lainnya. Misalnya di Kota lebih banyak diminati sedangkan di Desa miskin Peminat. Kedepan kita harapkan ada aturan yang jelas, mungkin kita akan tuangkan dalam peraturan Bupati dan sebagainya, kita lakukan mekanisme dan payung hukum yang benar untuk bisa menempatkan sesuai dengan pos-posnya, sehingga ada pemerataan.
“Jangan hanya bertumpu di kota saja, sehingga tentunya akan menjadi kepincangan, karena itu diharapkan kerjasama semua pihak menghormati keputusan itu. Jangan melanggar lah, kenapa kita buat aturan kalau dilanggar, kan ga usah buat aturan kalau gitu”, pungkasnya.
Bupati Eka juga menekankan agar selalu mengedepankan aturan, kalau aturan itu sudah kita ke depankan otomatis baik. (BB/jun)
Berita Terkini
Berita Terkini
Pemkot Denpasar Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
10 Januari 2025
Audiensi Bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
10 Januari 2025
Bappebti Serahkan Pengawasan Aset Kripto ke OJK dan BI
10 Januari 2025
Berita Terpopuler
