AMSI Bali Serukan Ormawa Ambil Peran Menjadi Agen Pencegahan Hoaks
PENDIDIKANSabtu, 27 April 2024
Diduga Mengarah Kriminalisasi Hukum dan Bunuh Hak Asasi "Ne Bis In Idem" Mang Tri Ditolak JPU
29 Maret 2024
HUKUM & KRIMINAL
Denpasar
Ket poto : I Nyoman Tri Dana Yasa alias Mang Tri bersama kuasa hukumnya Baliberkarya.com - Denpasar. Penolakan permohonan eksepsi ne bis in idem I Nyoman Tri Dana Yasa alias Mang Tri dilakukan jaksa penuntut umum (JPU) yang kembali didakwa perkara sama dengan kerugian tidak bertambah dan juga tempo kejahatan tidak berubah dalam perkara investasi bodong trading PT Dana Oil Konsorsium (PT DOK) disebut-sebut tak sesuai. Bagus Made Dwida Adhi Pragayana, S.H selaku kuasa hukum Mang Tri menilai, dalam prinsip keadilan untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum perlakuan ganda terhadap seseorang dalam proses peradilan tidak bisa dilihat dari satu sisi dan hanya berdasarkan pelapor berbeda. Pasalnya, dalam perkara PT DOK sangat jelas dasar korban untuk melapor adalah kerugian. "Kita bicara kerugian dalam dakwaan sekarang ini sebesar Rp 33,1 miliar itu adalah bagian dari kerugian putusan sebelumnya berjumlah Rp 60,2 miliar. Klien kami sudah menjalani hukuman dan melakukan pengembalian sebesar Rp 20 miliar. Belum lagi 8 sertifikat hak milik di berbagai tempat sebagai aset sudah juga disita pengadilan," ucap Bagus Made Dwida Adhi Pragayana, S.H selaku penasihat hukum Mang Tri kepada wartawan di Denpasar, Kamis (28/03/2024). Atas dasar tersebut, Bagus Made Dwida menyesalkan bagaimana bisa mengadili seseorang yang sudah menjalani hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kerugian sama lalu diseret lagi ke pengadilan sebagai terdakwa. Tentu hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan bisa melanggar hak hukum seseorang meskipun statusnya sekarang sebagai terpidana. "Dapat dibayangkan, jika kita mengacu pada pelapor berbeda, dalam kasus PT DOK ada ribuan korban dan yang belum melapor juga banyak. Tentu bisa ratusan bahkan ribuan kali hukuman harus diterima Mang Tri selanjutnya. Jangan sampai hal ini terjadi dan tentu sudah mengarah pada kriminalisasi hukum dan kita telah membunuh hak asasi seseorang," sentilnya. Selain dari kerugian ditimbulkan dalam dakwaan sama dan tidak ada penambahan, rentang waktu terkait tindak pidana dengan modus operandi mendirikan PT DOK periode bulan Januari Tahun 2020 sampai dengan akhir Tahun 2021 dalam dakwaan sekarang ini juga sama. Baca juga: "Rentan waktu tindak pidana , sesuai dakwaan JPU pasal 372, 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dimana pasal 64 ayat 1 KUHP mengatur tentang tindak pidana berlanjut, sedangkan telah dijalani putusan terkait PT DOK di rentan waktu Januari 2020 sampai akhir 2021," tegas Bagus Made Dwida mengakhiri. (BB)
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Walikota Jaya Negara Sampaikan LKPJ TA. 2023 di Hadapan Sidang Paripurna DPRD Kota Denpasar
HUKUM & KRIMINAL Lainnya :
Jumat, 29 Maret 2024
Diduga Ada Mafia Tanah, Sengketa Tanah Pelaba Pura Puri Satria di Badak Agung Berujung Sita Jaminan
Jumat, 29 Maret 2024
Merasa Jadi Korban Mafia Tanah, Ketut Sumiasih Adukan BPN Kota Denpasar ke Ombudsman Bali
Jumat, 29 Maret 2024
Juak Rokok Bodong di Yehembang Kangin, PAT Ditahan Kejari Jembrana
Jumat, 29 Maret 2024
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
Berita Terkini
Terpopuler
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWA
Kamis, 11 April 2024
-
-
-
-
-
-
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINAL
Senin, 22 April 2024
-
-
Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan
PERISTIWAKamis, 11 April 2024
-
-
Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk
HUKUM & KRIMINALSenin, 22 April 2024
