Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan

Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan

23 Januari 2024

Foto: Ahli Hukum Dr. Togar Situmorang, SH, MH, MAP, CMED,CLA, CRA. Sumber: Togar Situmorang.

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com - Denpasar, Salah satu Ahli Hukum asal Medan, Dr. Togar Situmorang menilai, adanya kebijakan Pemerintah menaikan Pajak Hiburan sebesar 40-75% tidak perlu disikapi secara berlebihan, apalagi sampai harus mendatangi Kantor Menteri Perekonomian RI, Airlangga Hartato, sebagai hal yang tak perlu dilakukan.

Togar menjelaskan, tidak semua tarif Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Kesenian dan Hiburan naik menjadi 40% hingga 75%. Ketentuan tersebut bukanlah kebijakan baru. Kata Togar, PBJT Hiburan atau Pajak Hiburan sebenarnya sudah lama diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Secara fakta bahkan ada 12 jenis pajak hiburan yang semula 35 persen, diturunkan Pemerintah menjadi paling tinggi 10 persen. Bahkan, pajak ada batas bawah 40 persen dan batas atas 75 persen. Jadi jangan digeneralisasi,” ungkap Togar yang juga Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil DKI Jakarta tersebut melalui sambungan telepon, Selasa (23/1/2024).

Ia menambahkan, yang membedakan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan yang ditetapkan yaitu tarif pajak daerah paling tinggi sebesar 35 persen. Sementara pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75 persen.

Aturan tersebut kemudian diperbaharui dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dalam UU tersebut jelas diatur, pajak hiburan terhadap 11 jenis pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 10 persen.

Kesebelas jenis pajak itu, berdasarkan Pasal 55 UU 1/2022, diantaranya tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu, pergelaran kesenian, musik, tari, busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, serta pertunjukan sirkus. Diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/SPA, dengan kebijakan penetapan batas bawah 40% dan batas atas 75%.

"Tentu ini hal yang wajar, karena jenis hiburan seperti karoke, SPA, diskotek kan hanya dinikmati oleh golongan masyarakat tertentu, orang-orang berduit yang ingin habiskan waktu dengan kesenangan duniawinya. Jadi menurut saya wajar saja Pemerintah menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu dalam rentang tarif 40 sampai 75 persen," imbuhnya.

Menurut Togar, UU Nomor 1 Tahun 2022 adalah bentuk dukungan Pemerintah agar daerah semakin mandiri. Sehingga, perlu dipikirkan agar assignment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tetapi bagaimana Pemerintah berusaha mendukung daerah untuk meningkatkan pendapatan dengan kondisi tertentu sehingga perlu dilakukan pengendalian. (BB/212)

Bali Berkarya Pajak Hiburan 40% Airlangga Hartato Togar Situmorang Pajak SPA Denpasar Bali UU Nomor 1 2022

OPINI Lainnya :

Selasa, 23 Januari 2024

Jalan Berliku Jamkrida Bali Mandara Kini Ditetapkan Perusahaan Daerah Terbaik Secara Nasional

Selasa, 23 Januari 2024

Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan

Selasa, 23 Januari 2024

Paul Rindu Berat 1,5 Tahun Tak Bisa Bertemu Kedua Anaknya, Mantan Istrinya Diduga Eksploitasi Anaknya

Selasa, 23 Januari 2024

Miris! Nyoman Liang Beli Tanah Badak Agung Namun Dikontrakkan Pihak Lain

Rabu, 17 April 2024

Buleleng Jauh Tertinggal, Sugawa Korry Siap Maju Meletakkan 3 Komitmen Membangun Kampung Halaman

Rabu, 24 April 2024

Dorong Literasi dan Inklusi Keuangan Bagi Perempuan Menuju Keluarga Sejahtera

Senin, 01 April 2024

Walikota Jaya Negara Buka Porsenijar Kota Denpasar Tahun 2024

Selasa, 26 Maret 2024

Usung Tema Saguna Prawerthi, Festival Beraban Tahun 2024 Kembali Digelar

Kamis, 28 Desember 2023

Suka Buat Gaduh dan Fitnah, GPS Sarankan Roy Suryo Segera Bertobat

Kamis, 29 Februari 2024

Sampah Pasca Galungan di Jembrana Diprediksi Naik, Petugas Dikerahkan

OPINI Lainnya :

Jalan Berliku Jamkrida Bali Mandara Kini Ditetapkan Perusahaan Daerah Terbaik Secara Nasional

Ahli Hukum: Kenaikan Pajak Hiburan 40% Tak Perlu Disikapi Berlebihan

Paul Rindu Berat 1,5 Tahun Tak Bisa Bertemu Kedua Anaknya, Mantan Istrinya Diduga Eksploitasi Anaknya

Miris! Nyoman Liang Beli Tanah Badak Agung Namun Dikontrakkan Pihak Lain

Berita Terkini

Indonesian GP 2024, Harga Khusus 50% Selama Periode Early Bird

Sekda Denpasar Hadiri Ibadah Paskah MPUK Denpasar

OJK Bali Beri Edukasi Keuangan Kepada 1000 UMKM di Kabupaten Jembrana 2024

Bandara Bali Utara, Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang dan Tol Akan Terwujud Apabila Satu Jalur Pemerintahan antara Bupati Terpilih dengan Presiden dan Wapres Terpilih

Diterjang Hujan Lebat dan Angin Kencang, Rumah Warga Miskin di Jembrana Roboh

Terpopuler

Duka Menyelimuti Keluarga Wabup Jembrana, Putranya Meninggal Kecelakaan

Viral Ibu Persit Menyusui Anak Ditahan Polresta Denpasar Berkat Netizen dan Menteri Bintang Puspayoga Penangguhan Penahanan Dikabulkan

Laporkan Suami Selingkuh, Anandita Justru Ditangkap Anggota Polresta Denpasar Bak Teroris dan Gembong Narkoba

Jembrana Kota Wisata Otomotif, Anjungan Cerdas Rambut Siwi Bakal Miliki Sirkuit Road Race

Arah Kade! Miliaran Uang Nasabah Ditilep Kasir dan Kolektor LPD Baluk