Bawaslu Jembrana Antisipasi Politik Uang dan Kampanye di Masa Pikada 2024
Kamis, 21 November 2024
Ket foto : Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Muliawan
Baliberkarya.com - Jembrana. Masa tenang Pilkada di Jembrana dihadapkan pada potensi pelanggaran yang serius, seperti kampanye terselubung dan politik uang. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bawaslu Jembrana telah mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya Pilkada.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jembrana, Pande Made Ady Muliawan saat dikonfirmasi mengungkapkan, pihaknya telah mengambil langkah pencegahan untuk menghindari pelanggaran selama masa tenang. "Semua hal yang menjadi perhatian sudah kami sampaikan kepada seluruh jajaran, mulai dari tingkat kabupaten, Panwascam, PKD, hingga Pengawas TPS," ujarnya.
Berdasarkan hasil pemetaan potensi pelanggaran, terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian selama masa tenang. Pertama, potensi adanya kegiatan kampanye terselubung di masa tenang. Kedua, potensi pelanggaran berupa praktik politik uang atau money politics, yang dianggap sebagai tantangan terbesar.
“Hal ini menjadi perhatian khusus bagi seluruh jajaran pengawas di setiap wilayah. Kami sangat berharap dukungan dari masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sehingga proses Pilkada berjalan sesuai aturan,” jelas Pande.
Meskipun pengawasan sebelumnya belum menemukan indikasi kuat terkait politik uang, informasi dari masyarakat dan media sosial tetap menjadi perhatian serius. “Kami telah melibatkan seluruh jajaran Sentra Gakkumdu, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk melakukan langkah antisipasi terhadap praktik politik uang,” tambahnya.
Bawaslu Jembrana juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas Pilkada dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi. "Sinergi antara pengawas, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang jujur dan adil," pungkasnya. (BB)