ARW Bersama BI Bali dan Akademi Unud Gelar FGD Bangkitkan UMKM Berbasis Kewilayahan 'Naik Kelas'
Kamis, 07 September 2023
Focus Group Discussion (FGD) menghadirkan pembicara Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW), Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika.
Baliberkarya.com-Denpasar. Meski tidak mencalonkan diri untuk maju kembali ke Senayan, Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) tak henti-hentinya berbuat kebaikan untuk membantu masyarakat luas. Kali ini, politisi senior yang kerap disapa ARW bersama Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali kembali hadir untuk mendorong penguatan UMKM di Bali sebagai salah satu tulang punggung penggerak perekonomian di Tanah Air.
Hal itu dilakukan dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang mengangkat tema “Pemberdayaan dan Pertumbuhan UMKM Berbasis Kewilayahan di Provinsi Bali” dengan menghadirkan pembicara Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja dan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika.
Kegiatan FGD yang berlangsung pada Kamis 7 September 2023 di The Vasini Smart Boutique Hotel, Denpasar diikuti para para pelaksana kewilayahan seperti Perbekel, Lurah dan Kepala Lingkungan se-Kecamatan Denpasar Utara serta para perwakilan pelaku UMKM ini juga turut hadiri tokoh Perempuan milenial Denpasar yang juga pengurus Yayasan Adisti Raditya Wrehatnala Anak Agung Istri Paramita Dewi yang sekaligus turut sebagai penggagas acara.
Sebagai pembicara pertama, Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Bali I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) dalam sambutannya menyampaikan FGD seperti ini merupakan kegiatan rutin dengan BI sebagai bagian upaya menangani inflasi dan membangkitkan UMKM, sesuai amanat Presiden Jokowi agar semua bergerak bersinergi dalam membangkitkan dan memajukan UMKM.
“Kami ajak kepala kewilayahan dan lingkungan untuk mendorong di masing wilayah agar bersinergi menginformasikan besama membangun dan membangkitkan UMKM. Terlebih BI sedang getol membangun UMKM, dorong sinergi membangkitkan UMKM,” ucap Agung Rai Wirajaya (ARW).
Menurutnya, semakin banyak UMKM semakin bagus dalam menjaga ekonomi bangsa. Namun masih banyak kendala yang dihadapi UMKM seperti akses permodalan hingga masih banyak UMKM yang belum melek mengurus perizinan seperti mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) yang sebenarnya sangat bermanfaat bagi pelaku UMKM, salah satunya mempermudah mendapatkan akses bantuan pemerintah.
Baca juga:
Waspada Investasi dan Pinjol Ilegal, ARW Ingatkan Jangan Berikan Aplikasi Akses Kontak di Smartphone
“Inflasi sudah teratasi tapi tetap jadi perhatian namun jika UMKM tidak diperhatikan akan menimbulkan inflasi baru, maka kami terus mendorong menumbuhkan UMKM. Masih ada UMKM terbentur NIB, karena NIB ini syarat ketika teman-teman mau mengakses bantuan pemerintah. Ada kuota bantuan BI belum bisa kita penuhi karena belum ada NIB. Dan ini sangat penting kita diskusikan bagaimana respon kepala kewilayahan mendorong UMKM di wilayahnya mengurus NIB,” jelas Agung Rai Wirajaya yang dikenal sangat getol mendorong penguatan UMKM Bali bersinergi bersama BI Bali.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dapil Bali ini kembali mengingatkan bahwa UMKM dalam penyelamat perekonomian ketika terjadi kondisi krisis perekonomian seperti tahun 1998. UMKM juga sudah terbukti mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.
“Secara nasional banyak konglomerat tapi ketika terjadi permasalahan ekonomi, resesi ekonomi, yang paling dulu kolaps para konglomerat. Di sisi lain UMKM malah kuat bisa menopang ekonomi, buktinya saat pandemi UMKM jadi ujung tombak perekonomian,” ungkap Politisi senior PDI Perjuangan asal Peguyangan Denpasar ini.
Wakil rakyat yang sudah empat periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini memandang perlu terus upaya menguatkan UMKM dan mendorong semakin banyak UMKM naik kelas sehingga secara continue kembangkan UMKM jadi kelas entrepreneur yang baik.
"Di regular banyak tumbuh UMKM baru dan ada keinginan gunakan produk dalam negeri. Di pemerintahan sekarang diwajibkan gunakan produk dalam negeri, di LKPP, mitra komisi XI kita arahkan, sekarang sudah gunakan 80 persen produk lokal buatan dalam negeri,” terang ARW yang dikenal tokoh karismatik asal Peguyangan Denpasar ini.
Pembicara kedua, Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja menjelaskan Kebijakan BI Bali dalam pengembangan UMKM berbasis kewilayahan. Erwin mengungkapkan data mengenai pertumbuhan ekonomi Bali yang saat ini tumbuh 5,60 persen di atas rata-rata pertumbuhan nasional dan diproyeksikan sampai akhir tahun 2023 ini pertumbuhan ekonomi masih tetap berada di level tinggi di kisaran 5 persen yang ditopang tingginya konsumsi masyarakat, bangkitnya sektor pariwisata dan program insentif pemerintah.
Baca juga:
Waspada Investasi dan Pinjol Ilegal, ARW Ingatkan Jangan Berikan Aplikasi Akses Kontak di Smartphone
Sementara di sisi lain tingkat inflasi juga terjaga di angka 2,99 persen. Data-data ekonomi tersebut menurutnya menjadi cerminan keberhasilan sinergi bersama Pemerintah Daerah (Pemda) dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta otoritas lainnya.
"Selain itu juga karena faktor stabilnya pasokan komoditas dan panen komoditas di Bali cukup baik. Dari pertumbuhan yang baik dan inflasi terjaga di dalamnya ada kontribusi UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas harga,” kata Erwin Soeriadimadja.
Dalam kesempatan ini, BI Bali juga mengapresiasi komitmen dan keseriusan Pemerintah Provinsi Bali dalam membangun UMKM dimana UMKM sudah masuk dalam enam sektor unggulan Ekonomi Kerthi Bali. Erwin menegaskan dibutuhkan kehadiran UMKM dari skala besar hingga skala kecil mengingat kontribusi UMKM kepada perekonomian nasional sangat besar.
Kontribusi UMKM terhadap jumlah unit usaha 99,9 persen (65,5 juta UMKM), kontribusi UMKM pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,14 persen, serapan tenaga kerja dari UMKM mencapai 119, 56 juta tenaga kerja (96,92 persen). Namun masih ada beberapa tantangan dari UMKM.
“Tantangan UMKM, pertama harus naik kelas harus mampu ciptakan value added dari produk yang dihasilkan, harus mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi, punya manajemen dan akses pasar yang baik. Itu semua jadi indikator untuk pemberdayaan UMKM,” sebut Erwin.
Erwin pun mengungkapkan framework pengembangan UMKM yang dilakukan BI Bali yang menekankan pada tiga hal utama. Pertama, pengembangan kapasitas UMKM. Kedua, korporatisasi UMKM, mendorong UMKM punya perizinan, Ketiga, aspek pembiayaan. BI melakukan bisnis matching memperluas akses pembiayaan UMKM, menyiapkan UMKM jadi bankable.
Baca juga:
Jangan Tertipu, OJK Hanya Berikan Akses CAMILAN, ARW Ingatkan Jangan Berikan Akses Selain Itu
“Kita bina dan dorong UMKM agar bisa menyusun laporan keuangan, mendorong lakukan transaksi digital karena akan tercatat dan jadi bagian ketika UMKM ajukan pembiayaan ke bank,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Erwin menyebut UMKM yang dikembangkan BI berfokus pada yang tiga hal yakni punya daya dorong pada stabilisasi inflasi (UMKM pangan), punya potensi ekspor dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Sejauh ini ada 53 UMKM binaan BI. Baginya, dalam membina UMKM di tiap wilayah BI Bali punya kajian produk jasa unggulan di tiap daerah dan hal ini jadi framewok.
"Kita lihat karakteristik unggulan tiap daerah. Misalnya di Buleleng, Jembrana, Bangli dan Karangasem kita banyak fokus pada komoditas pangan seperti bawang putih dan bawang merah. Di Badung Gianyar dan Klungkung berfokus pada komunitas seperti wastra, perhiasan, ayam, telur ayam. Intinya kita melihat aspek budaya, geograifs dan lokalitas,” beber Erwin.
BI Bali juga membentuk UMKM ekosistem pangan, bina dari hulu sampai hilir. Dorong UMKM berdasarkan unggulan di daerah, kontribusi pada UMKM di bidang ketahanan pangan separti bawang merah, bawang putih, cabai, padi.
“Kita juga BI juga membina UMKM yang berpotensi ekspor seperti kakao,” ujar Erwin.
Selain itu, BI Bali juga membuka akses pasar UMKM dengan mengajak pameran dan showcase. Erwin menegaskan kebijakan BI Bali dalam pengembangan UMKM berbasis kewilayahan intinya melihat potensi dan keunggulan di daerah kemudian dikembangkan melalui tiga step yakni pengembangan kapasitas, mendorong korporatisasi, mendorong digitalisasi termasuk aspek pembiayaan.
“Di tanggal 15-17 September kita dorong UMKM binaan BI ikut dalam Bali Jagadhita Culture Week ajang show casing UMKM binaan, bagian dari program nasional bangga produk buatan Indonesia. Kunci UMKM bertahan dalam bisnis memerlukan SDM yang kuat yang punya visi agar UMKM naik kelas,” tutup Erwin.
Sementara, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Dr. Made Dwi Setyadhi Mustika yang kerap disapa Dede ini juga sepakat bahwa hanya UMKM yang punya kekuatan penuh bertahan dalam masa-masa sulit. Jadi itulah kenapa UMKM penting dikembangkan. Ia menekankan bahwa kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka program pengembangan UMKM di satu daerah, bertujuan untuk mengetahui tahapan-tahapan yang perlu dilakukan agar program pengembangan UMKM tepat sasaran.
“Kerja sama ini selanjutkan dikolaborasikan dengan pihak swasta, akademisi, dan masyarakat setempat, untuk mengetahui keterbatasan maupun kekuatan dari sumber daya yang dimiliki,” katanya seraya menyebut monitoring dan evaluasi partisipatif merupakan tahapan yang perlu dikolaborasikan lebih lanjut oleh stakeholder terkait, agar program pengembangan UMKM berbasis kewilayahan menjadi lebih tepat sasaran.(BB).