Gelar WPFSD di Bali, DPR RI Sebut Inklusi Keuangan dan Sosial Entaskan Kemiskinan dan Pemerataan Pem
Rabu, 04 September 2019
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Badung. DPR RI untuk ketiga kalinya menyelenggarakan forum parlemen dunia bertajuk World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) pada 4-5 September 2019 di Bali yang mengangkat tema ”Combating inequality through Social and Financial Inclusion”.
BACA JUGA : Hak Jawab dan Koreksi Berita 'Cari Rujukan BPJS, Janin Meninggal dalam Kandungan Malah Disuruh Pulang'
Forum yang diinisiasi pertama kali oleh DPR RI ini dihadiri oleh Wakil presiden Jusuf Kalla, Ketua Parlemen dan perwakilan organisasi internasional dari berbagai negara di dunia, antara lain Ketua Pademen Portugal, Gambia, Tumor Leste, Arab Saudi, dan Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Gabriella Cuevas Barron.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., M.P yang juga merupakan Chair WPFSD menyatakan, parlemen memiliki peran penting dalam mengadopsi kebijakan yang menitikberatkan pada pembangunan universal, inklusif, dan berkelanjutan guna memastikan tidak ada satupun orang yang tertinggal (no one left behind) dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di tahun 2030.
"Inklusi keuangan dan sosial dipilih menjadi tema pokok WPFSD tahun ini karena kedua hal tersebut memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di segala bidang," kata Nurhayati.
BACA JUGA : Polisi Masih Dalami Kasus Kebakaran Pura Puseh Banyubiru, Warga Pembakar Sampah Dipanggil
Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya kerja sama multisektoral dalam pencapaian TPB, salah satunya yaitu dengan mewujudkan kolaborasi dan sinergi yang efektif antara pemangku kebijakan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat.
Forum yang dibuka oleh Ketua DPR RI H. Bambang Soesatyo, S.E., MBA ini membahas beberapa topik diskusi antara lain peran infrastruktur dan inovasi industri dalam mendukung peluang pembangunan yang merata, bagaimana memastikan akses warga pedesaan terhadap suplai air dan sanitasi yang bersih dan sehat, serta pentingnya memperkuat kerja sama dalam mendukung keuangan inklusif.(BB).
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
