Bupati Bangli Pimpin Rapat Forkompimda Bahas Isu Keamanan dan Ketertiban Umum
Jumat, 24 Februari 2017
Baliberkarya/ist
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Bangli. Sebagai tindak lanjut penanganan pasca darurat bencana, Jumat (24/2/2017) Forkompimda Kabupaten Bangli yang dipimpin Bupati Bangli menggelar rapat dengan agenda pembahasan isu keamanan dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bangli khususnya penertiban kawasan pariwisata dan penanganan bencana. Acara yang digelar di ruang pertemuan Kantor Camat Kintamani dihadiri oleh Bupati Bangli dan Wakil Bupati Bangli, Dandim 1626 Bangli, Perwakilan Polres Bangli, Ketua Pengadilan Negeri Bangli, Wakil Ketua DPRD Bangli, Camat Kintamani dan tim penangulangan bencana Kabupaten Bangli.
Dandim 1626 Bangli menyampaikan pelaksanaan penganggulangan bencana sudah berjalan sesuai dengan teori, kenapa demikian…?
“Karena dalam proses penaganan bencana/kegawat daruratan ada tahapan tahapan dan teori yang harus dijalankan sesuai dengan SOP, ” terangnya.
Kemuadian dan untuk penanggulanagan bencana daerah yang skupnya luas dan mengakibatkan korban jiwa sudah sesuai dengan kesepakatan dikomandani oleh Dandim. Hal ini juga juga sudah diujicoba dan harus disempurnakan lagi yang kaitannya dengan administrasi keuangan sehingga apa yang sudah kita perbuat tidak menimbulkan persoalan dikemuadian hari. Tentu semua masih perlu ditingkatka untuk antisipasi kejadian terburuk mengingat kondisi geografi kabupaten Bangli yang rawan akan bencana.
“Setiap klaster harus paham dengan tugasnya sehingga begitu terjadi bencana kita sudah siap untk melakukan apa.” Terang dandim Bangli.
Masa transisi pemulihan harus direspon cepat untuk segera membebaskan masyarakat dari penderitaan baik yang bentuknya Relokasi dan penyaluran bantuan lain sesuai kebutuhan mereka.
Smentara Perwakilan Polres Bangli menyampaikan dalam penaganan masa pemulihan sasaran prioritas adalah keaman. Pada dasarnya masyarakat bali tidak menginginkan terjadinya hal hal yang dapat menggagu stabilitas baik yang bentuknya teroris dan gangguan lainnya arena hal tersebut berdampak sangat luas untuk pergerakan perekonomian di Bali. Masyarakat diahrapkan lebih wasapada terutama dengan hal-hal yang berbau terorisme, narkoba dan lainya. Kaitannya dengan masa pemulihan bagaimana zona-zona merah agar bisa segera di relokasi, berikutnya perbaikan infrastruktur penunjang jalan agar bisa diupayaan untuk segera diperbaiki karna merupakan sarana pendukung utama dalam penunjang pariwisata.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua pengadilan ……nama…..?,dan Wakil Ketua DPRD Bangli Carles yang intinya mengapresiasi penanganan bencana yang sudah berjalan baik, akan tetapi dalam proses masa transisi pemulihan harus bisa lebih responsip, penyaluran bantuan yang sudah masuk dapat diklasifikasikan sehingga benar benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat korban bencana, begitu juga dengan penataan zona-zona merah agar seger direlokasi dengan mempersiapkan perumahan yang layak huni. Infrastruktur juga harus digenjot mengingat banyak jalan yang hanya tinggal separo dan jika dibiarkan akan menggagu aktifitas lain mengingat kaweasan kintamani adalah kawasan pariwista.
Bupati Bangli Bangli I Made Gianyar,SH.,M.Hum menyampaikan bencana di Kabupaten Bangli saat ini memdapat atensi yang sangat luar biasa dari semua pihak, bantuan mengalir baik berupa sembako, bahan material dan berupa uang tunai yang disalurkan melalui Rekening Bank dan secara langsung melalui posko sampai saat ini terus meningkat. Hal ini menunjukan kepedulian masyarakat / saudara kita begitu luar biasa. Untuk menindak lanjuti hal tersebut perlu ada langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga bantuan yang sudah masuk bisa tersalurkan sesuai dengan peruntukannya.
“Tak kalah pentingnya adalah bagaimana pendistribusian dari bantuan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi” terang Made Gianyar.
Lanjut setelah berakhirnya status tanggap darurat, penetapkan masa transisi/pemulihan pasca bencana merupakan persoalan yang didak mudah karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan.
“Baik aspek traumatis masyarakat terutama anak-anak dan juga aspek lain seperti pemulihan infrstruktur perumahan dan perbaikan akses jalan sebagai penunjang perkonomian dan pendukung pariwisata” terangnya.
Berdasarkan hal terseut diatas dapat disimpulan perlu adanya pendampingan khusus kaitanya pemulihan psikologis korban bencana, melakukan konsultasi terhadap kewenangan kaitanya dengan perbaikan infrastruktur jalan karena mengingat banyak ruas jalan yang bukan kewenangan kabupaten Bangli. Sehingga dengan kondisi penangulangan bencana ini bisa dinegosiasi untuk lebih cepat proses perbaikannya. Lanjut selain itu hal yang menjadi perhatian adalah bagaimana bantuan pastisipasi masyarakat yang akan member bantuan agar bisa disalurkan dalam bentk tunai, mengingat lebih bisa dimanfaatkan dalam multi fungsi sesuai kebutuhan. (BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
