Mantapkan Pembentukan BP Kawasan Pura Besakih, Wagub Sudikerta Gelar Rapat di Karangasem
Jumat, 15 Juli 2016
baliberkarya
baliberkarya.com - Karangasem. Guna memantapkan rencana pembentukan Badan Pengelola (BP) Kawasan Pura Besakih , Wakil Gubernur Bali Mketut Sudikerta kembali menggelar pertemuan bersama Bupati Karangasem IGA Mas Sumantri beserta jajaran terkait bertempat di ruang rapat Kantor Bupati Karangasem, Jumat (14/7/2016).
Pada kesempatan itu, Wagub Sudikerta menegaskan pembentukan BP ini murni guna menata baik berupa perbaikan dan pembenahan, maupun menjaga, melindungi, serta melestarikan kawasan Pura Besakih yang merupakan Pura terbesar umat Hindu di Bali, Indonesia bahkan dunia agar tertata semakin baik. Penataan yang dimaksud merupakan penataan sesuai konsep Tri Hita Karana yakni Parahyangan seperti penataan fisik berupa perbaikan Lingga Ida Bhatara dan pelaksanaan yadnya, Palemahan yakni penataan pemukiman seputaran pura yang dianggap semakin semrawut, maupun dari segi Pawongan yakni SDM para sulinggih dan masyarakat adat setempat. “Beberapa pemukiman warga yang berada diseputar areal pura sudah terkesan semakin jorok, ada jemuran dan sebagainya, mungkin ini ikut mempengaruhi keberadaan pura, jadi perlu kita tata. Pemukiman bisa ditukar guling dengan lahan milik Pemprov, sehingga areal pura steril dari pemukiman terutama di bagian atas pura, dan masyarakat yang lahannya sudah bertukar bisa bebas beraktifitas dilahan yang baru. Dan itu juga memerlukan kesadaran dan merupakan kewajiban semua pihak untuk ikut mendukung penataan ini,” urai Sudikerta. Lebih jauh, menurut Sudikerta BP bersifat ngayah yang sepatutnya didasari rasa tulus ikhlas, itu terlihat dari tidak adanya kesejahteraan khusus bagi BP, karena pada dasarnya anggota BP sudah memiliki penghasilan di instansinya masing-masing.
Wagub Sudikerta pun berharap BP bisa segera terealisasi agar bisa segera mengadakan penataan sesuai yang diharapkan, dan setelah itu secara bertahap dilaksanakan pembenahan melalui evaluasi yang diadakan tiap tahun. Dalam rapat tersebut juga dibagikan draf Pergub tentang Pengelolaan Kawasan Pura Besakih, draf Peraturan BP tentang Kebijakan pengelolaan kawasan pura Besakih, dan draf perjanjian kerjasama antara Pemkab Karangasem dengan Desa Adat Besakih yang rencananya dibahas dalam rapat tersebut. Namun demi penyempurnaan peraturan-peraturan tersebut, Wagub Sudikerta menghimbau salinan peraturan dibawa masing-masing instansi terkait dari Kabupaten/Kota se-Bali untuk dibahas di internalnya. Untuk itu, Wagub Sudikerta sangat berharap masukan-masukan dari instansi-instansi tersebut yang disampaikan kembali pada rapat berikutnya.
Sementara itu, Bupati Karangasem IGA Mas Sumantri pada kesempatan itu juga menyampaikan tindak lanjut rapat sebelumnya yakni seleksi pemilihan Manajemen Operasional (MO) yang diawali dari pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) tingkat desa dengan dukungan Desa Adat Besakih, untuk menyeleksi para kandidat MO yang awalnya terdapat 22 orang kandidat sudah mengkerucut hingga tersisa 4 orang kandidat. Sisa tersebut selanjutnya akan diseleksi kembali oleh Pansel Kabupaten hingga tersisa 1 atau 2 orang untuk selanjutnya ditetapkan siapa yang terpilih. Agar benar-benar memiliki niat tulus dalam menata kawasan Pura Besakih, menurut Mas Sumantri selanjutnnya MO juga akan menandataangani pakta integritas dan menyampaikan visi misi yang akan dijalani untuk mengikat tanggungjawabnya. Ia pun berharap melalui program ini dapat menjaga kemuliaan pura Besakih.
Dalam rapat itu, juga mengemuka beberapa masukan, diantaranya disampaikan oleh perwakilan Majelis Utama Desa Pekramaan (MUDP), yang berharap program pengelolaan tersebut berpikir jauh kedepan, memikirkan rencana baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga bisa memberikan gambaran jelas yang akan dilakukan serta lebih terarah. MO yang terpilih pun diharapkan benar-benar memahami Tattwa dan Purana, agar bisa mengkaji yang dijalankan, apakah ada Purana yang kurang cocok diterapkan ataukah sudah cocok.
Rapat tersebut diikuti oleh Bupati/Walikota se-Bali atau yang mewakili, PHDI, MUDP, serta pimpinan instansi yang masuk dalam susunan keanggotaan BP baik dilingkungan Pemprov Bali maupun Pemkab karangasem.(bb)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
