• Home
• PERISTIWA

Terungkap! Dirjen Perhubungan Darat Sebut 11 Orang dalam Pencarian Tak Masuk Manifest KMP Yunicee

  01 Juli 2021 PERISTIWA Jembrana

Baliberkarya.com - Jembrana. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Pol Drs Budi Setiyadi melaksana jumpa pers terkait pasca tenggelamnya KMP Yunicee di Pelabuhan Gilimanuk, bertempat di Ruang VIP ASDP Pelabuhan Gilimanuk, Rabu sore (30/06/2021).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Irjen Pol Drs Budi Setiyadi menjelaskan, pihaknya langsung datang ke TKP untuk memantau kejadian tersebut.

"Saya mengucapkan turut berbela sungkawa kepada korban KMP Yunicee. Kita akan mengevaluasi terhadap proses kegiatan dalam rangka penyebrangan di Pelabuhan Gilimanuk, Pelabuhan Ketapang dan pelabuhan lainnya," ungkapnya.

Terkait kejadian tenggelamnya KPM Yunicee, Budi menuturkan, kapal berangkat dari Pelabuhan Ketapang sekitar pukul 17.29 Wib, kemudian sekitar 500 meter sebelum sampai di dermaga Pelabuhan Gilimanuk, kapal tersebut terkena arus yang cukup kuat kemudian terhempas di lambung sebelah kanan, sehingga kemiringan sampai 5 drajat selanjutnya 10 derajat dan tenggelam.

"Sementara keterangan dari nahkoda, tadi saya dapat informasi dari Dir Polair Polda Bali, kapal tersebut tenggelam sekitar pukul 19.06 Wita. Kapal ini dibuat sekitar tahun 1992. Docking terkahir pada 14 Desember 2020, jadi sudah hampir 1 tahun  beroprasi. Semua kapal harus melakukan docking selama 1 tahun sekali," terangnya.

"Korban kapal tenggelam tersebut, beberapa diselamatkan oleh kapal yang melakukan kegiatan rutin penyebrangan dari Gilimanuk ke Ketapang. Sekitar 36 orang yang berhasil diselamatkan dan dibawa ke Ketapang," ucapnya.

Berikutanya, lanjut Budi, sekitar 10 orang diselamatkan ke Pelabuhan Gilimanuk, diantara ke sepuluh orang tersebut, 7 orang meninggal dunia dan 3 orang selamat. Jadi jumlahnya 46 orang. "Posko yang didirikan oleh kepolisian dan Basarnas di Gilimanuk, sampai sekarang ada laporan kehilangan yang di laporkan oleh masyarakat jumlahnya adalah 16 orang, dari 16 orang tersebut berada di manifies," ujarnya. 

Kemudian, ucap Budi, 11 orang yang dilaporkan oleh masyarakat di posko Gilimanuk ini tidak ada dalam manifies, "kemungkinan kalau kita kwalifikasi apakah merupakan penumpang atau di luar penumpang itu sendiri, kemudian berikutnya yang sudah diselamatkan ada sekitar 36 orang, di Gilimanuk ada 3 orang jadi sekitar 39 orang, yang meninggal dunia sekitar 7 orang," uraiannya.

Jumlahnya terdaftar di manifies sebanyak 41 orang, untuk awak kapalnya sendiri, nahkoda dan juga yang lain jumlahnya 13 orang, dan 3 orang bekerja di kantin. Keseluruhan di dalam manifest berjumlah 57 orang. "Info yang disampaikan oleh Dir Polair Polda Bali, kapal tersebut mengalami gangguan masalah arus yang cukup deras," katanya.

Dihari kedua, imbuh Budi, petugas gabungan masih melakukan pencarian di lokasi kejadian, kemudian diperkirakan kapal ini kena arus kuat. "Mungkin sudah bergeser dari lokasi tempat tenggelam, informasi yang saya dapatkan dari Basarnas, kedalamanya antara 50 sampai 75 meter, namun karena arus deras kapal tersebut bergeser kearah selatan," ujarnya.

Lebih jauhnya Budi mengatakan, sesuai informasi yang disampaikan oleh kepolisian di posko Gilimanuk maupun Ketapang, proses pencarian stand by selama 7 hari kedepan dan bisa ditambah lagi semasa diperlukan. Dari Mabes Polri menyediakan kapal termasuk peralatan ROV dengan sonar 2G dan di back up kapal dari Polda Bali dan Jatim.

"Sementara dari TNI AL menurunkan 2 KRI diantara KRI Rigel dan juga KRI Soputan, PT ASDP juga akan mendukung proses pencarian dalam 7 hari kedepan," ucapnya.

Diketahui dari pihak PT Jasa Raharja sudah memberikan santunan kepada 5 korban, yaitu 2 orang yang ada di Banyuwangi dan 3 orang dari Bali. Sementara 2 orang lagi masih melakukan klarifikasi terhadap ahli warisnya, dan masing-masing korban mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah.

"Perjalanan kali ini, saya diminta bapak menteri perhubungan melakukan evaluasi secara konferensif terhadap tata kelola bisnis proses dari penyebrangan ini. Ini jadi momontum kita untuk memperbaiki, terkait perlengkapannya dan sebagainya, dan juga untuk mengecek tahun pembuatan kapal tersebut," jelasnya.

Pihaknya akan mengevaluasi semuanya, selanjutnya akan disampaikan dan komunikasikan lebih lanjut dengan asosiasi kapal penyebrangan. "Kita mulai pertimbangan untuk memberikan SPM (Standar Pelayanan Minimal)  terkait masalah usia kapal," tutup Budi (BB)