Akselerasi Digitalisasi Daerah Melalui Komitmen Bersama Kawasan Digital Se-Provinsi Bali

Sabtu, 21 Desember 2024

Baliberkarya (Ist)

Baliberkarya.com - Denpasar.  Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bali bersama sembilan pemerintah kabupaten/kota di Bali menyepakati komitmen bersama untuk mempercepat digitalisasi daerah. Komitmen ini diresmikan dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Bali yang digelar pada 20 Desember 2024.

Mengangkat tema “Sinergi Menjaga Stabilitas Ekonomi Melalui Pengendalian Inflasi dan Percepatan Digitalisasi Keuangan Daerah Menuju Bali Hijau, Tangguh, dan Sejahtera Mendukung Indonesia Maju”, kegiatan ini menjadi ajang koordinasi antarlembaga dan pemangku kepentingan dalam mempercepat digitalisasi di Bali.

HLM TP2DD dipimpin oleh Pj. Gubernur Bali yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Bali, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Direktur Utama PT BPD Bali, serta para kepala daerah se-Bali dan perangkat daerah terkait.

Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menegaskan pentingnya percepatan, perluasan, dan peningkatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di sektor pendapatan dan belanja. “Digitalisasi daerah akan mendukung akuntabilitas, transparansi, serta kemudahan akses transaksi bagi masyarakat,” ujarnya. Selain itu, ia menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dalam mendukung proses digitalisasi.

Sementara itu, Erwin Soeriadimadja menyampaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Bali pada 2024 berada di kisaran 5,1-5,9% (yoy). “Bank Indonesia terus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter yang pro-growth dan percepatan digitalisasi,” kata Erwin.

Erwin juga menyoroti lima strategi penguatan ekosistem digital, yaitu peningkatan digital mindset dan inklusi keuangan masyarakat, disiplin roadmap digital, sosialisasi Peraturan Daerah terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pengembangan ekosistem digital secara menyeluruh, dan penguatan inovasi layanan terkait ETPD.

Selain itu, Erwin menegaskan pentingnya optimalisasi implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam belanja rutin perangkat daerah. “Sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan harus diperkuat melalui HLM untuk inovasi berkelanjutan,” tambahnya.

Strategi pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi juga diwujudkan melalui pendekatan 3S (sustaining, synergizing, strategizing). Sustaining dilakukan dengan memperkuat agenda regional, synergizing dengan mengintegrasikan program TPID dan TP2DD, serta strategizing untuk mengembangkan ekosistem digital guna mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Rls/BB)

• TAGS:
• Akselerasi Digitalisasi Daerah
• Kawasan Digital Se Bali