Pjs. Bupati Bangli Gelar Rakor Penertiban Pendakian Gunung Bersama Forkopimda

Jumat, 01 November 2024

Dok Humas Bangli

Baliberkarya.com - Bangli. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Bangli, I Made Rentin, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bangli menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) terkait strategi penertiban pendakian di beberapa wilayah Kabupaten Bangli. Rakor yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Bangli pada Jumat (1/11/24) ini turut dihadiri oleh sejumlah pihak terkait, termasuk Kepala Dinas Pariwisata, Kepala BPBD dan Damkar, Forkopimca Kintamani, serta perbekel dari wilayah Batur Selatan, Batur Tengah, Batur Utara, Songan A, Songan B, Abang Songan, Abang Batu Dinding, Suter, dan perwakilan dari Forum Peduli Pengembangan Gunung Batur (FP2GB).

Dalam sambutannya, I Made Rentin menegaskan bahwa tujuan rapat kali ini adalah untuk menyatukan pandangan dan menyusun strategi bersama dalam penertiban aktivitas pendakian di wilayah Bangli, khususnya di area Gunung Batur, Bukit Terunyan, dan Gunung Abang. "Penertiban ini penting untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pendaki serta menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa waktu lalu terjadi tiga insiden kecelakaan di objek wisata, sehingga diperlukan langkah strategis untuk mengatasinya tanpa pendekatan otoriter," ujar Rentin.

Diskusi yang berlangsung intens tersebut mencakup beberapa poin penting yang perlu mendapat perhatian khusus. Salah satunya adalah kurangnya regulasi yang mengatur aktivitas wisata di kawasan ini. Usulan untuk belajar dari destinasi lain diajukan sebagai upaya memperbaiki pengelolaan pariwisata dan pengaturan pemungutan biaya. Sinergi dan kerjasama antarinstansi dianggap perlu untuk menciptakan standarisasi dan regulasi yang baik dalam pengelolaan pendakian. Selain itu, BKSDA diharapkan dapat memberikan penjelasan rinci terkait izin pendakian dan titik-titik rute yang aman demi kenyamanan pendaki.

Perwakilan dari FP2GB menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Rakor ini dan berharap agar pertemuan ini berfokus pada pencarian solusi, bukan sekadar mencari kesalahan. Mereka juga mendorong sosialisasi pemerintah terkait keamanan dan kenyamanan baik bagi pendaki maupun pemandu wisata.

Terkait dengan kewenangan kawasan konservasi yang berada di bawah BKSDA, rapat ini juga menekankan perlunya jalan tengah agar ada kontribusi bagi Pemerintah Daerah. I Made Rentin juga mengusulkan perlunya komunikasi dengan pejabat tinggi di Kementerian, termasuk Sekjen dan Dirjen, untuk merencanakan rapat lanjutan bersama Kementerian dan BKSDA demi keberlangsungan pariwisata di Bangli.

Rapat ini diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan pendaki melalui penerapan prosedur keamanan yang lebih terstruktur dan terkoordinasi, serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, instansi penegak hukum, pengelola kawasan hutan, dan aparatur desa dalam mengawasi serta menindak tegas pelanggaran pendakian di Kabupaten Bangli. (Rls/BB)

• TAGS:
• Pjs. Bupati Bangli
• Rakor
• Penertiban Pendakian Gunung
• Forkopimda Bangli