DPRD Bali Minta Pemprov Tetap Kuasai Saham Mayoritas Jamkrida
Senin, 28 Oktober 2024
Ket foto : Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025, Senin (28/10/2024).
Baliberkarya.com - Denpasar. Perubahan Bentuk Hukum PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) memungkinkan mencari sumber-sumber dana ke sektor swasta, sehingga tidak banyak membebani APBD. Berkaitan hal tersebut, DPRD Bali mengharapkan Pemprov Bali tetap sebagai pemegang saham mayoritas.
Hal tersebut terungkap saat fraksi-fraksi DPRD Bali menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Perubahan Bentuk Hukum Bentuk Hukum PT Jamkrida Bali Mandara menjadi PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) pada Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun 2024-2025, Senin (28/10/2024).
“Kami, Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi kepada jajaran Direksi dan Komisaris PT. Jamkrida Bali Mandara atas kemajuan, manfaat besar yang dipersembahkan dalam rangka membantu akses permodalan UMKM, koperasi dan LPD, serta prestasi berbagai penghargaan tingkat nasional yang diperoleh,” ujar pembicara Fraksi Golkar, Agung Bagus Pratiksa Linggih, BA (Hons).
“Keberadaan PT. Jamkrida Bali Mandara, tumbuh, lahir dan berkembang seperti dalam keaadaan seperti saat ini, tidak lepas dari peran kader Partai Golkar, Dr.I Nyoman Sugawa Korry SE.,MM. Ak.Ca, yang menginisiasi terbentuknya PT.Jamkrida Bali Mandara yang didukung oleh Komisi II DPRD Provinsi Bali,” kata Ajus Linggih, panggilan akrab Agung Bagus Pratiksa Linggih.
Ditambahkan, pada saat awal pendiriannya, baik dalam pembahasan kajian akademik maupun pada saat pembahasan dalam Pansus banyak pihak yang belum paham dan membutuhkan waktu yang cukup untuk memahaminya.
“Dan saat ini, terkait dengan Raperda yang kita bahas, Fraksi Partai GOLKAR berpandangan, bahwa hal tersebut merupakan penyesuaian terkait regulasi di atasnya, pada prinsipnya kami sependapat, dengan harapan hendaknya kita dorong kemajuan, profesionalisme pengelolaan, tingkat kesehatan dan kecukupan kebutuhan modal disetor berkaitan persyaratan gearing ratio,” tandas Ajus.
Rapat Paripurna DPRD Bali yang dipimpin Ketua Dewan, Dewa Made Mahayadnya, didampingi para Wakil Ketua, Wayan Disel Astawa, Ida Gede Komang Kresna Budi dan I Komang Nova Sewi Putra. bersama mayoritas anggota DPRD Bali bersama Sekwan Gede Indra Dewa Putra, dihadiri Pj. Gubernur Bali SM Mahendra Jaya.
Fraksi PDI Perjuangan dalam pandangan umumnya yang dibacakan I Made Rai Warsa, S.Sos. menyebutkan, dari komposisi dan jumlah modal disetor PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda) sesuai Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 menunjukkan porsi kepemilikan Pemprov Bali Rp 150 miliar atau 90,48% dari total modal disetor Rp 165,775 miliar.
“Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memperkuat permodalan, kami berpendapat agar komposisi permodalan lebih proporsional dapat dilakukan dengan menaikkan porsi kepemilikan saham pemerintah kabupaten/kota, sepanjang porsi kepemilikan Pemprov Bali tetap sebagai pemegang saham pengendali, yakni minimal 51 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Fraksi Demokrat-Nasdem lewat juru bicara I Komang Wirawan menyatakan, memperhatikan jumlah modal yang disetor pada PT Jamkrida Bali Mandara (Persero) sampai akhir tahun 2023 sebesar Rp 165,7 miliar lebih, dengan laba Rp 4,8 miliar lebih, berarti memberikan keuntungan 2,89% dari semua modal saham yang disetor.
“Keuntungan yang diperoleh PT Jamkrida Bali Mandara (Persero) dinilai sangat kecil, baik ditinjau dari modal yang disetor maupun jumlah ekuitas. Oleh sebab itu, perlu dilakukan inovasi dan keseriusan dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut,” ujarnya.
Menurut Wirawan, bila ditinjau dari jumlah ekuitas atau peredaran uang tahun 2023 sebesar Rp 196,2 miliar lebih, dengan keuntungan sebesar Rp 4,8 miliar lebih, atau 2,44%. Fraksi Demokrat-Nasdem melihat bahwa keuntungan yang diberikan oleh PT Jamkrida Bali Mandara (Perseroda), baik ditinjau dari modal yang disetor maupun jumlah ekuitas, masih sangat kecil.
Fraksi Gerindra-PSI seperti dibacakan Gede Harja Astawa, SH, MH, menyatakan, berdasarkan laporan laba rugi PT Jamkrida Bali Mandara per 31 Desember 2023, tercatat modal yang telah disetor Rp 165,7 miliar lebih secara keseluruhan. Sedangkan laba bersih komprehensif Rp 4,8 miliar lebih, sehingga terdapat hanya 2,89 % kontribusi keuntungan dari modal yang disetor.
“Melihat kecilnya kontribusi keuntungan yang diperoleh, Fraksi Gerindra-PSI berpendapat bahwa untuk sementara waktu menunda dulu penambahan penyertaan modal untuk PT Jamkrida Bali Mandara sampai kondisi APBD Provinsi Bali lebih stabil, kemudian mengalihkan penyertaan modal untuk unit-unit usaha yang lebih produktif,” ujar Harja Astawa.(BB)
Berita Terkini
Berita Terpopuler
