Mih Dewa Ratu! PAD Bocor Diakibatkan Ribuan Reklame Tak Berizin di Jembrana
Selasa, 13 Desember 2022
Ket poto: Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Jembrana I Komang Wiasa
Baliberkarya.com – Jembrana. Hal mengejutkan terjadi pada kebocoran PAD Kabupaten Jembrana, yang lebih banyak kebocoran terkait pada promosi reklame, yang mana reklame yang tidak berizin lebih besar dari reklame yang berijin (resmi). Dari data yang diterima, reklame yang tidak berizin sesuai data sebanyak 1760 reklame, sedangkan reklame yang berizinsebanyak 476 reklame.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Jembrana I Komang Wiasa saat dikonfirmasi awak media mengatakan, jumlah reklame yang tersebar di seluruh Jembrana mencapai ribuan. Tepatnya sekitar 1760 reklame, tetapi yang memiliki izin hanya 476 reklame yang berizin. "Reklame yang tidak berizin ini tidak membayar retribusi pajak," ungkapnya.
Potensi pendapatan dari reklame yang hilang ini, tergantung dari jenis dan ukuran reklame yang terpasang tanpa izin sekitar 1.284 reklame. Yang belum berizin sampai hari ini sudah mulai ditindak oleh Satpol PP yang merupakan penegak perda. “Target pendapatkan dari pajak reklame di Jembrana menjadi rendah, ya dikarenakan banyak reklame belum berizin. realisasinya baru mencapai dibawah 50 persen dari target PAD sebesar 2 miliar,” bebernya.
Untuk memasang target pendapatan, lanjut Wiasa, harus melihat realitas dilapangan, Ia mencontohkan, seperti pasar Umum Negara, targetnya tinggi akan tetapi realisasinya rendah. “Hari ini yang naik hanya e-Retribusi parkir. Untuk menangani reklame yang tidak berizin dari Satpol PP Jembrana sedangkan untuk pajak restaurant itu dari kejaksaan langsung dan sekarang pendapatan sudah mulai naik,” terangnya.
Menurutnya, yang masih lemah hanya pajak reklame. Wiasa menerangkan, yang lain sudah mencapai target dari PAD 91 persen dan kemarin sudah 96,11 persen dari kemarin capaian pemungutan PAD. “Kedepan kita akan memberikan reward kepada setiap desa yang bagus pembayaran pajaknya, kedepannya 1 pegawai BPKAD menghandel 1 desa untuk mendata semua pajak yang ada di desa tersebut agar lebih efektif,” tandasnya. (BB)
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
