Pimpin Delegasi BKSAP di New York, Supadma Rudana Sebut Bantuan Kemitraan Publik dan Swasta untuk Capai SDGs Lebih Cepat
Kamis, 14 Juli 2022
Baliberkarya.com-Amerika Serikat. Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dipimpin Putu Supadma Rudana (PSR) selaku Ketua Delegasi BKSAP menghadiri forum pertemuan internasional, Parliamentary Forum at the United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di New York, Amerika Serikat, Rabu 13 Juli 2022Â
Selaku Ketua Delegasi BKSAP, Putu Supadma Rudana (PSR) menyampaikan pentingnya kerja sama kemitraan antar pemerintah dan pihak swasta. Pasalnya, kerja sama dan kemitraan publik dengan bantuan pemerintah sangat penting dilakukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Supadma Rudana dihadapan delegasi parlemen juga berbagi pengalaman bagaimana Indonesia memandang relevansi kemitraan publik dan bantuan pemerintah khususnya dalam upaya nasional mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dalam pertemuan tersebut, politisi yang akrab disapa PSR ini juga mengungkapkan bahwa Indonesia dapat berbagi praktik terbaik dalam berbagai model kemitraan pemerintah swasta yang berkelanjutan.
Lebih jauh Supadma Rudana menjelaskan bahwa kali ini Indonesia menjadi tuan rumah Presidensi G20, dan Bali menjadi salah satu venue dari pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut yang mengedepankan tema “Recover Together, Recover Stronger†yang mana dari tema ini sendiri Indonesia mengajak seluruh dunia untuk bekerja sama, pulih bersama, tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan bersama.
Supadma Rudana yang merupakan Anggota Komisi VI DPR RI menyebut satu pilar Presidensi adalah memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pilar ini mencerminkan pentingnya pertumbuhan inklusi dimana swasta dan publik harus bekerja sama dan tumbuh bersama.
"Ini adalah salah satu nilai yang ingin kami diskusikan dengan semua delegasi yang terhormat dalam The 8th Parliament Summit di Bali, Oktober tahun ini. Kami ingin membahas modalitas yang layak yang benar-benar berguna dalam upaya kami untuk meningkatkan kemajuan kami dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),†kata Anggota DPR RI Komisi VI DPR RI dari Dapil Bali ini.
Supadma Rudana yang juga Wasekjen DPP Partai Demokrat ini mengungkapkan salah satu model yang dapat bagikan kepada delegasi parlemen adalah SDG Indonesia One Platform, platform kemitraan publik-swasta yang memfokuskan bisnisnya pada pembiayaan campuran yang hijau/ramah lingkungan untuk proyek infrastruktur yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.Â
Supadma Rudana menjelaskan platform ini merupakan wadah kerja sama dan pendanaan terpadu dari berbagai pemangku kepentingan dan mitra, termasuk organisasi internasional, pendonor, filantropi, penanam modal, dan lainnya. Selain platform tadi, model kemitraan pemerintah swasta lainnya yakni jalur Corporate Social Responsibility (CSR/tanggung jawab sosial perusahaan).Â
Ketua Umum Asosiasi Museum Indonesia (AMI) ini menegaskan Indonesia merupakan negara yang sangat serius dalam melaksanakan CSR. Baginya, tidak kurang dari 4 undang-undang yang mengatur dan mekanisme CSR dalam perekonomian nasional.
"Ekosistem CSR nasional kami memproyeksikan potensi dana dan proyek senilai 600 juta Dolar Amerika Serikat per tahun," ungkap politisi asal Ubud Gianyar ini.Â
Pria yang akrab disapa PSR ini menyebut jalur social enterprises, sebagai negara yang sangat beragam dengan ratusan etnis dan agama tetapi juga negara berpenduduk muslim terbesar keempat, Indonesia memiliki potensi dana zakat atau donasi berbasis syariah sebesar Rp.233,8 triliun, jumlahnya hampir 3?ri PDBÂ (Produk Domestik Bruto) nominal Indonesia.Â
"Semua model ini menggabungkan bantuan dan kemitraan publik dan swasta untuk menghasilkan dana yang dapat digunakan untuk membiayai upaya nasional kita untuk mencapai SDGs lebih cepat," demikian Supadma Rudana mengakhiri.(BB).Â
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
