Mahfud Sebut Banyak Praktik Industri Hukum, Togar Situmorang: Stop Praktik Tak Salah Dibuat Masalahâ
Minggu, 08 Desember 2019
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bicara mengenai banyaknya praktik Industri hukum yang terjadi. Hal yang diucapkan Menkopolhukam ini kemungkinan merupakan sindirian kepada penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan hakim.
Pengamat kebijakan publik yang juga advokat senior Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P., menanggapi pernyataan Menkopolhukam tersebut bahwa sebagai penegak hukum yang baik seharusnya memenuhi unsur kepastian hukum dan berkeadilan.
"Namun dalam praktik nyata, penegakan hukum sekarang banyak Industri Hukum bukan Hukum Industri. Ini harus distop," ucap Togar Situmorang, Minggu (8/12/2019).
Advokat yang dijuluki Panglima Hukum ini menjelaskan Industri Hukum adalah suatu proses penegakan hukum dimana orang yang tidak ada masalah dibuatkan masalah agar berperkara. Orang yang tidak salah diatur sedemikian dibuat menjadi bermasalah dan orang yang bersalah diatur sedemikian rupa menjadi tidak bersalah.
"Sebagai penegak hukum seharusnya memberikan contoh yang baik yang mengikuti aturan hukum bukannya malah menyalahgunakan aturan hukum," sentil Togar Situmorang yang juga Dewan Pakar Forum Bela Negara Provinsi Bali ini.
Togar Situmorang yang terdaftar dalam penghargaan Indonesia Most Leading Award 2019 dan terpilih sebagai The Most Leading Lawyer In Satisfactory Performance Of The Year menilai seharusnya aparat pengawas menangkap hakim, jaksa, dan polisi yang nakal dalam bertugas serta menindak aparat yang melakukan pelanggaran hukum bahkan melakukan praktik korupsi.
"Harus ada tindakan tegas kepada penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum dan menjadi mafia hukum," tegas Togar Situmorang yang juga Managing Partner Law Office Togar Situmorang & Associates yang beralamat di Jl. Tukad Citarum No. 5A Renon, Denpasar & Jl. Gatot Subroto Timur No. 22 Kesiman, Denpasar ini.
Ket Foto: Pengamat kebijakan publik dan advokat senior Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P.
Togar Situmorang yang Ketua Pengcab POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia) Kota Denpasar ini berharap penyidik harus lebih profesional dan proporsional. Penyidik juga harus berdasarkan hati nurani sehingga mewujudkan penegak hukum yang berkeadilan dan bisa memberantas/menangkap praktik mafia hukum.
"Penyidik jangan sebaliknya, malah menjadi bagian dari mafia hukum dengan memanfaatkan celah hukum dan menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan hukum," tegas Togar Situmorang yang juga Ketua Hukum dari RS dr. Moedjito Dwidjosiswojo Jombang Jawa Timur.
Advokat yang terdaftar di dalam penghargaan 100 Advokat Hebat versi majalah Property&Bank ini berharap Menkopolhukam dapat memperkuat KPK. Pasalnya, dalam tugasnya dapat disebut sebagai pengawas penegak hukum menangkap oknum kepolisian, kejaksaan, hakim yang melakukan praktik korupsi.
"Saya harap semua aparat penegak hukum lainnya termasuk KPK juga dapat menindak mafia-mafia hukum dalam institusinya masing masing," harapnya.
Menurut pria ramah dan murah senyum itu bahwa hal ini penting agar ke depan tidak ada yang merugikan dan dirugikan serta yang tidak bersalah tidak dibuatkan masalah agar berperkara.
"Yang salah harus ditindak lanjuti untuk dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya," pungkas Togar Situmorang yang terdaftar di dalam penghargaan Indonesia 50 Best Lawyer Award 2019 itu.(BB).
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
