Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Syukurlah, 8506 Warga Miskin di Bangli Terima Bantuan PKH dan BPNT

Rabu, 19 Juni 2019

Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Humas Bangli

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Bangli. Sebanyak 8.506 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Bangli, menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Bantuan diserahkan langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangli Ir. Ida Bagus Gde Giri Putra, MM pada acara Edukasi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai kepada KPM dan pendamping PKH, di Ruang Visual, Museum Batur Unesco Global Geopark, Kintamani, Rabu (19/6).

BACA JUGA : Nyabu Bareng di Kos, Hakim Vonis Tinggi Sejoli ini

Acara ini juga disaksikan oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Teguh Setiadi, Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusra Raden Handi, Kepala Cabang Bank BTN Denpasar Ibu Yasmin, Kadis Sosial Kabupaten Bangli Nengah Sukarta dan pimpinan OPD terkait dilingkungan Pemkab Bangli.

Sekda Giri Putra pada kesempatan itu mengatakan, kemiskinan merupakan salah satu masalah kesejahteraan sosial yang mengakibatkan dampak resiko sosial yang sangat kompleks, sehingga harus ditangani bersama. Menurutnya, berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, salah satunya melalui program bantuan sosial pangan yang pelaksanaanya terus disempurnakan. Mulai dari bantuan Beras Miskin (Raskin), kemudian berubah menjadi Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) dan sekarang menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menurut Sekda Giri Putra, bantuan sosial pangan baik berupa Raskin, Bansos Rastra maupun BPNT, semuannya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok yang menjadi hak dasarnya. Sedangkan tujuan utama dari pemberian BPNT adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan dan memberikan gizi yang seimbang kepada KPM, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, serta meningkatkan transaksi non tunai dalam mendukung gerakan nasional non tunai.

BACA JUGA : Selundupkan Narkotika ke Bali, Bea Cukai Ngurah Rai Tangkap Tukang Kebun Hotel dan Bule Amrik

Sambung Sekda Giri Putra, ketika Raskin menimbulkan polemik, seperti adanya biaya tebus untuk memperoleh Raskin, sulit menentukan penerima sehingga ada yang dibagi rata atau dibagi secara bergilir, bahkan yang paling kotroversial, bantuan Raskin dijadikan sebagai pakan ternak dengan alasan kualitas beras yang jelek. Namun sekarang, melalui program BPNT, masyarakat tidak lagi menerima beras secara langsung, tetapi KPM diberikan semacam kartu ATM yang bisa digunakan untuk berbelanja kebutuhan berupa beras dan telor di tempat-tempat yang telah ditentukan.

“Sekarang melalui program BPNT, masyarakat penerima bantuan pangan sosial, tidak perlu takut lagi dapat beras yang tidak bagus. Dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), sekarang mereka bisa berbelanja sendiri kebutuhan pokok beras dan telur di tempat-tempat yang telah ditentukan,” terangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangli Nengah Sukarta mengatakan, besaran bantuan yang didapat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) adalah rata-rata lebih dari Rp 2 juta setiap tahun, dengan jumlah maksimal mencapai Rp 9,75 juta rupiah/tahun. Jelas dia, besaran bantuan PHK yang diterima masyarakat satu dengan lainnya tidak sama, karena ada lima komponen yang menentukan besaran bantuan yang diterima, seperti keberadaan ibu hamil, balita, anak sekolah SD-SMA, disabilitas dan lansia. Sedangkan besaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah Rp110 ribu/bulan yang bisa dimanfaatkan untuk membeli beras maupun telur di E-Warung, maupun tempat-tempat yang sudah ditentukan.

BACA JUGA : DPRD Bali Terima Kunjungan Konjen Tiongkok

Menurutnya, saat ini di Kabupaten Bangli sudah ada 10 E-Warung yang bisa melayani masyarakat penerima BPNT. Masing-masing E-Warung ini, sambung dia, bisa melayani lebih dari 250 penerima PKH. Selain E-Warung, kita juga sudah kerja sama dengan Bulog sebagai agensi untuk memenuhi kebutuhan E-Warung.

“Dari kajian kita, 10 E-Warung cukup untuk melayani kebutuhan penerima PKH. Karena selain E-Warung, kita juga sudah kerjasama dengan Bulog,” pungkasnya.(BB)