DPRD Bali Gelar Sidang Istimewa! Bali Raih Predikat WTP Keenam Kalinya ÂÂ
Selasa, 28 Mei 2019
Baliberkarya
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Pemerintah Provinsi Bali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk keenam kalinya secara berturut-turut.ÂÂ
ÂÂ
BACA JUGA : Batik Air dan AirAsia Ajukan "Extra Flight" Layani 216 Penerbangan Lewat Bandara Ngurah Rai
ÂÂ
Hal ini disampaikan Anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Bali dengan agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Gedung DPRD Bali, Denpasar, Selasa (28/5/2019).
ÂÂ
Atas opini WTP tersebut, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama yang memimpin sidang menyampaikan rasa syukur dan bangganya atas apa yang diraih Pemprov Bali kali ini. “Terimakasih atas kerja keras dan kerjasama yang baik jajaran OPD dan anggota Dewan sehingga opini ini bisa diraih untuk keenam kalinya,†ujar Wiryatama.
ÂÂ
Sementara itu, anggota VI BPK RI Harry Azhar Aziz mengatakan dengan pencapaian ini ditambah indeks kemakmuran yang ditunjukkan Bali sepanjang tahun 2018, ia merasa Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi terbaik di Indonesia.ÂÂ
ÂÂ
“Menurut pendapat saya, ditambah lagi dengan pencapaian dampak dari pengelolaan keuangan yang dikelola oleh Provinsi Bali terhadap indikator kemakmuran seluruh indikator kemakmuran yaitu IPM, kemiskinan, pengangguran dan gini ratio bahkan pertumbuhan ekonominya di Bali, angkanya jauh lebih baik daripada angka di tingkat nasional,†ujarnya.
ÂÂ
ÂÂ
Sebelumnya Harry Azhar mengatakan pengelolaan APBD yang baik adalah bentuk penghormatan terhadap kepercayaan yang diberikan rakyat.
ÂÂ
Senada Adi Wiryatama, Gubernur Bali Wayan Koster memberi apresiasi terhadap hasil penilaian ini, sekaligus menjadikan laporan hasil pemeriksaan BPK Ini sebagai pemicu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mewujudkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.ÂÂ
ÂÂ
“Untuk itu, saya minta kepada seluruh aparat di Pemerintah Provinsi Bali agar senantiasa meningkatkan kinerjanya dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, serta tetap berpijak pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), khususnya kesesuaian antara pelaksanaan dengan pertanggungjawaban laporan keuangan,†ujarnya. (BB)
Berita Terkini
Berita Terpopuler
