Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

JL. Patih Nambi XII No.5, Desa Ubung Kaja, Denpasar Utara

Call:081353114888

redaksi@baliberkarya.com

Soal Jatiluwih, DPRD Bali Dorong Pemkab Tabanan Susun RDTR

Kamis, 23 Mei 2019

Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

ist

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Masifnya para investor yang melirik Warisan Budaya Dunia (WBD) Subak Jatiluwih menyebabkan beberapa kawasan itu saat ini mulai beralih fungsi. Salah satu fasilitas yang saat ini dibangun dan banyak disorot yakni landasan pendaratan untuk helikopter atau helipad. Pembangunan di WBD Subak Jatiluwih yang kian masif ini mendapat tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali.
 
 
Wakil Ketua DPRD Bali I Nyoman Sugawa Korry mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan untuk segera membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). "Makanya kami menyarankan segera bupati harus mengambil langkah-langkah karena dia yang mengeluarkan izin. Langkah yang pertama yakni harus membuat RDTR, kemudian setelah itu menegakkan RDTR itu," kata Sugawa Korry.
 
Hal itu disampaikan Sugawa Korry saat ditemui di Gedung DPRD Bali usai melaksanakan rapat paripurna beberapa waktu lalu. Dirinya menilai setiap pengembangan daerah tujuan wisata itu harus diawali dengan RDTR yang nantinya akan diperkuat dengan berbagai aspek regulasi.
 
Aspek regulasi yang dimaksudkan olehnya yakni apa saja yang boleh dibangun di kawasan tersebut.  "Jadi kalau itu dibiarkan begitu saja, masing-masing kepentingan investor tidak terseleksi sesuai dengan kepentingan daerah itu, nanti bahaya itu. Karena izin ini kan semua ada di kabupaten," jelas politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu.
 
 
Terlebih kawasan WBD Subak Jatiluwih masuk dalam zona hijau yang seharusnya pembangunan dapat dikontrol dengan baik. "Harusnya itu RDTR dulu. Sama dengan kawasan Wanagiri itu. Wanagiri itu kan dibiarkan berkembang begitu saja. Seharusnya ya RDTR dulu. Ini boleh, ini tidak boleh. Seharusnya kan begitu," tuturnya.
 
Ia pun meminta kepada Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti agar bertanggungjawab atas kondisi tersebut.  "Makanya bupati harus bertanggungjawab soal ini. Izin semuanya kan ada di bupati," kata dia.(BB)     


Berita Terkini