Hindari Kebocoran Keuangan, Rai Wirajaya: Implementasi Elektronifikasi Keuangan Daerah
Minggu, 17 Februari 2019
ilustrasi nett
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Anggota DPR RI Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya menyambut positif dimulainya pemberlakuan implementasi elektronifikasi transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk mewujudkan perluasan Less Cash Society dan keuangan inklusif melalui peningkatan akses keuangan untuk layanan transaksi non tunai.
Menurut Rai Wirajaya, dengan mulai diberlakukannya sistem pembayaran secara elektronifikasi bagi pemerintahan daerah sudah pasti bisa menghindarkan kebocoran-kebocoran atau menghindari tercecernya dana-dana belanja daerah.
"Bahkan pemerintah pusat, melalui Kementerian Keuangan juga sudah melakukan hal itu," ucap Rai Wirajaya yang merupakan mitra kerja Kementarian Keuangan, Minggu (17/2).
Rai Wirajaya menekankan pentingnya penggunaan elekronifikasi keuangan daerah supaya semua transaksi tercatat, terawasi dan bisa dipertanggungjawabkan.
"Penggunaannya jelas, proyeknya juga jelas. Jadi tidak ada lagi yang namanya tidak tepat anggaran apalagi kebocoran," ungkapnya.
Bagi Rai Wirjaya, yang penting saat ini bagaimana dalam implementasinya masing-masing pemerintah daerah menyiapkan SDM beserta infrastrukturnya. Tak hanya itu, lanjut Rai Wirajaya, perlu dijalin kerjasama dengan perbankan daerah untuk menampung dana-dana pembangunan.
Ket Foto: Anggota DPR RI Komisi XI I Gusti Agung Rai Wirajaya
"Setahu saya kalau di Bali pemerintah daerah telah bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah, ini penting adanya sinergitas," tegasnya.
Bahkan yang Rai Wirajaya mendengar Bali berada di posisi kedua setelah DKI Jakarta dalam penggunaan elektronifikasi keuangan daerah, bahkan menjadi pilot project pemda dari Kemendagri. Untuk itu, ia menyarakan kedepannya dana desa yang biasanya dikucurkan langsung ke desa-desa bisa meniru dengan menggunakan elektronifikasi pembayaran.
"Digunakannya elektronifikasi dana desa, diharapkan tidak ada lagi kepala desa yang terciduk akibat salah penggunaan anggaran," katanya mengingatkan betapa pentingnya elektronifikasi anggaran.
Rai Wirajaya menegaskan, elektronifikasi transaksi pemerintah bertujuan mengubah transaksi pengeluaran dan penerimaan pemerintah dari tunai menjadi non tunai melalui berbagai kanal pembayaran untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi tata kelola keuangan pemerintah daerah melalui infrastruktur yang aman dan handal.
Ia berharap perlunya meningkatkan kompetensi SDM melalui capacity building, pelatihan dan pendampingan teknis terkait sistem pembayaran non tunai dan teknologi digital. Juga membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat bertransaksi non tunai sekaligus meningkatkan akses keuangan masyarakat.
Hal yang tak kalah penting yakni melanjutkan sinergi dengan lembaga keuangan untuk memperkuat infrastruktur pendukung transaksi non tunai dan memperluas elektronifikasi transaksi Pemda. Rai Wirajaya juga menilai penting transaksi non tunai diterapkan di Bali mengingat di semua negara maju sudah menggunakannya.
"Apalagi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional yang banyak dikunjungi wisatawan mancanegara," tutup Rai Wirajaya.(BB).
Berita Terkini
Berita Terkini
Pemkot Denpasar Imbau Warga Beli LPG 3 Kg di Pangkalan Resmi
10 Januari 2025
Audiensi Bersama Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
10 Januari 2025
Bappebti Serahkan Pengawasan Aset Kripto ke OJK dan BI
10 Januari 2025
Berita Terpopuler
