Pilih Pemimpin Bali yang Baik Jangan "Suryak Siu" karena Diberi Bansos
Selasa, 19 Juni 2018
ilustrasi
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Menjelang hari pencoblosan Pilgub Bali, Rabu (27/6/2018) mendatang, isu intimidasi dan Bansos atau Bantuan Sosial kembali marak di masyarakat. Politik ala Bansos dan intimidasi dinilai sebagai sebuah kemunduran dalam berdemokrasi.
BACA JUGA : Penglingsir Puri Singaraja Diduga Sebar 'Black Campaign', KPU: Jelas Mencederai Demokrasi
Hal itu disampaikan Pinisepuh sekaligus pendiri Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta. Pria yang telah mengajarkan ilmu warisan leluhur Bali ke luar negeri antara lain ke Belanda, Amerika Serikat, Iran, Belgia, Rusia, dan Bulgaria itu menilai para oknum yang mengandalkan intimidasi dalam berpolitik mereka tidak paham arti sesungguhnya dari demokrasi.
"Kalau masih ada intimidasi seperti itu berarti mereka tidak paham arti bernegara dan berdemokrasi yang benar. Semestinya mereka yang duduk di pemerintahan jangan mengulangi kesalahan masa lalu. Ketika di masa lalu di era Orde Baru, mereka tidak senang dengan intimidasi," tegas Ngurah Harta.
Tokoh yang sekaligus budayawan itu menyarankan bila ingin memenangkan sesuatu dalam hajatan Pilgub Bali 2018, ia menyarankan semua pihak untuk sportif. Baginya, sangat tidak elok bila melakukan intimidasi untuk mendapatkan sebuah kemenangan.
"Saat Orde Baru mereka tertindas sekarang kok malah menindas?. Jadi kalau tidak senang, tolong janganlah melakukan hal yang sama pada orang lain sekarang," sentilnya.
Ayah dua anak itu memandang terkait kasus mengenai dugaan wakil rakyat alias anggota DPR turut serta mengintimidasi masyarakat agar memilih paslon tertentu, Ngurah Harta menyebut oknum tersebut sebagai orang bodoh.
.jpg)
Pinisepuh Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta
"Ini wakil rakyat yang sangat bodoh. Seharusnya wakil rakyat jangan begitu. Dia wakil rakyat yang digaji oleh rakyat. Mewakili rakyat kok rakyat malah diintimidasi?” kecamnya.
Ngurah Harta menegaskan jika tidak ada alasan masyarakat percaya begitu saja bansos dijadikan tameng oleh oknum-oknum tertentu untuk merebut kekuasaan. Ngurah Harta menyebut oknum yang memanfaatkan gelontoran bansos untuk kepentingan diri pribadi bermental kacung. Terkait sikap ombang-ambing masyarakat yang memilih diam lantaran digelontor bansos, Ngurah Harta justru bertanya balik.
"Apakah uang itu uang pribadinya? Kalau uang pribadi bolehlah (mendukung fanatik). Karena itu uang pemerintah ya masyarakat harus memiliki sikap dan mengedepankan hati nurani. Karena APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) loh itu. APBD itu uang pemerintah, bukan uang pribadi. Mental kacung yang bisa disuruh ngapain untuk kemenangan timnya karena ada tujuan dan tidak ada semangat demokrasi di sana," tegasnya.
Mengingat pesta demokrasi, khususnya Pilgub Bali hanya berlangsung lima tahun sekali, Ngurah Harta menekankan semua pihak seharusnya menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan sejati. Wakil rakyat seharusnya sebagai 'orang cerdas' dan terpilih mewakili hajat hidup orang masyarakat Bali wajib memberikan pendidikan politik yang baik.
"Kalau seperti itu mengintimidasi, kita wajib bertanya kepada anggota DPR itu apakah paham tentang arti politik yang sebenarnya? Kalau tidak paham ya harus belajar. Oknum anggota dewan itu harus lebih banyak membaca buku. Harus beli dan baca buku Karl Marx dan lain sebagainya. Itu harus dibaca. Jangan hanya suryak siu (ikut kata orang banyak) dipakai ajang berpolitik,” kritiknya.
Menjelang hari pencoblosan tepatnya pada Rabu (27/6) mendatang, Ngurah Harta meyakini intimidasi akan semakin gencar dilakukan oleh politisi-politisi busuk yang tidak mau bertarung secara sportif.
"Kalau ada intimidasi masyarakat harus berani melapor ke aparat. Kita harapkan aparat terbebas dari persoalan koalisi karena uang. Harus netral menjadi penyeimbang dalam segala hal di masyarakat," harapnya.(BB).
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
