Bansos Dijadikan Tameng, Ngurah Harta: 'Mental Kacung' Ingin Rebut Kekuasaan
Selasa, 19 Juni 2018
ilustrasi nett
IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI
GOOGLE NEWS
Baliberkarya.com-Denpasar. Banyak pihak menyayangkan kasus dugaan wakil rakyat alias anggota DPR turut serta mengintimidasi masyarakat agar memilih paslon tertentu menjelang hari pencoblosan Pilgub Bali, Rabu (27/6/2018) mendatang.
Bahkan, Pinisepuh sekaligus pendiri Perguruan Sandhi Murti, I Gusti Ngurah Harta menyebut oknum tersebut sebagai orang bodoh yang mengintimidasi rakyatnya sendiri. Tokoh yang sekaligus budayawan itu menilai para oknum yang mengandalkan intimidasi dalam berpolitik tidak paham arti sesungguhnya dari demokrasi.
"Kalau masih ada intimidasi seperti itu berarti mereka tidak paham arti bernegara dan berdemokrasi yang benar. Ini wakil rakyat yang sangat bodoh. Seharusnya wakil rakyat jangan begitu. Dia wakil rakyat yang digaji oleh rakyat. Mewakili rakyat kok rakyat malah diintimidasi?” sentilnya.
Lebih lanjut, pria yang telah mengajarkan ilmu warisan leluhur Bali ke luar negeri antara lain ke Belanda, Amerika Serikat, Iran, Belgia, Rusia, dan Bulgaria itu sikap atau pilihan mengintimidasi adalah cara otoriter.
"Kita bukan lagi seperti zaman kerajaan. Tidak lagi seperti zaman orba (orde baru) dengan mengancam akan tidak memberikan bansos (bantuan sosial). Bansos itu bukan uang pribadi mereka. Tapi itu uang pemerintah. Jadi kita harapkan masyarakat yang berada di daerah yang diintimidasi jangan takut!. Berjuang sesuai dengan hati nurani," harapnya.
Ngurah Harta memandang bahwa 'panglima' masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah hukum. Bila masih mengedepankan hukum sebagai 'panglima', maka rasa takut harus disingkirkan.
Mengingat pesta demokrasi, khususnya Pilgub Bali hanya berlangsung lima tahun sekali, Ngurah Harta menekankan semua pihak seharusnya menunjukkan sikap sebagai seorang negarawan sejati. Wakil rakyat seharusnya sebagai 'orang cerdas' dan terpilih mewakili hajat hidup orang masyarakat Bali wajib memberikan pendidikan politik yang baik.
.jpg)
"Kalau seperti itu mengintimidasi, kita wajib bertanya kepada anggota DPR itu apakah paham tentang arti politik yang sebenarnya? Kalau tidak paham ya harus belajar," tegasnya.
Ngurah Harta meminta oknum anggota dewan itu harus lebih banyak membaca buku. "Harus beli dan baca buku Karl Marx dan lain sebagainya. Itu harus dibaca. Jangan hanya suryak siu (ikut kata orang banyak) dipakai ajang berpolitik,” kritiknya.
Menjelang hari pencoblosan tepatnya pada Rabu (27/6) mendatang, Ngurah Harta meyakini intimidasi akan semakin gencar dilakukan oleh politisi-politisi busuk yang tidak mau bertarung secara sportif.
"Kalau ada intimidasi masyarakat harus berani melapor ke aparat. Kita harapkan aparat terbebas dari persoalan koalisi karena uang. Harus netral menjadi penyeimbang dalam segala hal di masyarakat," tegasnya.
Terkait sikap ombang-ambing masyarakat yang memilih diam lantaran digelontor bansos, Ngurah Harta justru bertanya balik.
"Apakah uang itu uang pribadinya? Kalau uang pribadi bolehlah (mendukung fanatik). Karena itu uang pemerintah ya masyarakat harus memiliki sikap dan mengedepankan hati nurani," tegasnya kembali.
Ngurah Harta tak henti-hentinya menegaskan jika tidak ada alasan masyarakat percaya begitu saja bansos dijadikan tameng oleh oknum-oknum tertentu untuk merebut kekuasaan. Ngurah Harta menyebut oknum yang memanfaatkan gelontoran bansos untuk kepentingan diri pribadi bermental kacung.
"Tidak boleh. Karena APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) loh itu. APBD itu uang pemerintah, bukan uang pribadi. Mental kacung yang bisa disuruh ngapain untuk kemenangan timnya karena ada tujuan dan tidak ada semangat demokrasi di sana," pungkasnya.(BB).
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terpopuler
