Baliberkarya.com - Suara Rakyat Bali Membangun

Wedakarna : Saya Jadi Sasaran Tembak dan Korban "Bully" Medsos Agar Tidak Jadi Gubernur

Rabu, 13 Desember 2017

baliberkarya

IKUTI BALIBERKARYA.COM LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Baliberkarya.com-Denpasar. Pasca dituding jadi "dalang" insiden penolakan pengadangan Ustaz Abdul Somad (UAS) saat akan menggelar safari dakwah di Bali berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 8-9 Desember 2017 lalu, Arya Wedakarna bahkan diisukan dipecat dari anggota DPD RI.

Terkait tuduhan dan isu santer yang menerpanya, Arya Wedakarna menyatakan jika hal yang menimpanya ini merupakan sentimen pribadi. Selain itu, ia menilai ada agenda terselubung dimana dirinya dijadikan sasaran tembak oleh seseorang atau kelompok tertentu.

"Ini sentimen pribadi. Yang jelas ada agenda terselubung yang sasaran tembaknya adalah saya," ucap Wedakarna dalam keterangan resminya di Kantor Perwakilan DPD RI di Denpasar, Rabu (13/12/2017).

Terkait agenda terselubung itu, Wedakarna mengungkapkan jika dirinya memiliki sejumlah bukti dan memiliki rekaman terkait sasaran tembak kepada dirinya tersebut.

"Saya menemukan bukti baru, ada rekaman terdapat kutipan yang isisnya seperti ini 'memang cara inilah untuk bisa menjatuhkan Arya Wedakarna, karena kalau tidak dia bisa jadi Gubernur," ungkap Wedakarna.

Selain memiliki bukti baru serta rekaman yang menyudutkannya itu, Wedakarna juga mengaku dirinya memiliki sejumlah saksi yang berkaitan dengan sasaran tembak menjatuhkan dirinya.

"Saksi-saksi juga banyak. Cokorda Pemecutan bahkan siap membela saya, beliau bilang begini 'kalau ada yang mempermasalahkan kamu, nanti saya akan bela," bebernya.

Wedakarna juga menegaskan jika dirinya menjadi korban "bully di media sosial. Sebenarnya, kata Wedakarna, yang patut dipertanyakan ada apa panitia dan pihak-pihak yang ngotot mendatangkan ke Bali ustaz yang kontroversi tersebut.

"Saya Ini korban 'bully' media sosial. Saya sayangkan peran pemerintah seolah dibiarkan saja biar terjadi adu domba," sindirnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, selain dituding jadi "dalang" insiden penolakan pengadangan Ustaz Abdul Somad (UAS) saat akan menggelar safari dakwah di Bali berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 8-9 Desember 2017 lalu, Arya Wedakarna diisukan dipecat dari anggota DPD RI.

"Tidak benar saya diberhentikan dari anggota DPD RI. Sampai sekarang saya punya hak dan fasilitas sebagai anggota DPD RI," kata Wedakarna.

Bagi Wedakarna, isu dan kabar yang berkembang itu adalah informasi bohong. Bahkan, ia menuding salah satu stasiun televisi swasta itu salah mencari narasumber sehingga dan menulis dirinya sudah dipecat dari anggota DPD RI.

"Ah itu hoax saja. Tv One juga salah cari narasumber, AM Fatwa khan sudah ndak ketua BK (Badan Kehormatan) DPD lagi," sentilnya.

Sebelumnya, Wedakarna juga menyatakan dirinya tidak benar terlibat dalam penolakan dan penghasutan terhadap kedatangan Ustaz Abdul Somad selama di Bali. Bahkan, ia mengaku tidak ada bukti satupun pernyataan dirinya yang menolak keberadaan Ustaz Abdul Somad selama kegiatan ceramahnya di Bali.

"Sampai saat ini tidak ada bukti satupun yang mengarah ke saya yang melakukan hasutan maupun provokasi penolakan UAS baik secara langsung ataupun melalui media sosial," kata Wedakarna.

Wedakarna selaku wakil rakyat telah melaksanakan tugas dan fungsi untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat, termasuk aspirasi yang berbau SARA dan sensitif serta bertugas mencarikan solusi untuk kedamaian Bali.

"Saya membantah dan menolak dikatakan dalang provokasi dan dalang penolakan UAS. Saya bahkan tidak pernah menyebut nama UAS. Belum pernah ada penolakan dari Arya Wedakarna tentang kedatangan UAS," bantahnya.

Secara pribadi dan sebagai pejabat negara di DPD RI, Wedakarna sangat menyayangkan dan menyesali adanya aksi persekusi yang dilakukan sebagian komponen yang menolak kehadiran UAS di Bali. Bagi Wedakarna, semestinya aspirasi penolakan disampaikan melalui saluran-saluran resmi yang ada untuk meredam gejolak di masyarakat.

"Jadi tuduhan dalang provokasi dan penolakan kedatangan UAS kepada tidak dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga tidak ada hubungan struktural maupun komunikasi selama ini dengan komponen yang menolak kedatangan UAS," tepisnya.

Terkait adanya proses politik yang bergulir di DPD RI terkait dengan laporan sejumlah pihak ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI dirinya mengaku siap bekerjasama demi menjaga kewibawaan lembaga negara dengan membela diri dan menyampaikan argumen serta bukti yang ada untuk menjawab fitnah yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

"Saya siap untuk berproses secara hukum ataupun di Badan Kehormatan (BK). Saya juga siap keluarkan bukti ekternal dan internal," tegasnya.(BB).